Tangkapan layar Kepala Lembaga Nasional Single Window Moch. Agus Rofiudin dalam Webinar Digitalisasi Sebagai Sarana Pencegahan Korupsi, Cegah Korupsi Komoditas dan Optimalisasi PNBP, Rabu (3/8/2022). (ANTARA/YouTube StranasPK Official)
Jakarta (ANTARA) - Kepala Lembaga Nasional Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan Moch. Agus Rofiudin berpendapat bahwa sudah saatnya Nomor Induk Berusaha terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai upaya menyederhanakan profile orang sebagai sarana pencegahan korupsi.
“Prinsip dari transaksi sumber daya alam itu pertama terkait orang atau entitas, sehingga diperlukan single profile. NPWP dan NIK sudah menyatu dan saya kira ini saatnya NIB juga menyatu,” ujarnya dalam Webinar Digitalisasi Sebagai Sarana Pencegahan Korupsi, Cegah Korupsi Komoditas dan Optimalisasi PNBP, Rabu.
Agus menyampaikan bahwa pihaknya mendorong terjadinya penguatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI) serta simplifikasi aplikasi digital untuk membawa manfaat yang lebih besar pada Sistem Kawasan Ekonomi Khusus.
Selain melakukan simplikasi pada profile, Agus menilai perlu dilakukan penyederhanaan pada barang atau single inspection yang mampu mewujudkan transparansi dalam transaksi sumber daya alam.
Kemudian perlu dilakukan single document untuk mencegah repetisi dan replikasi dokumen, serta auto reconciliation terkait arus uang baik dari sisi penerimaan negara dan transaksi jual beli, serta mengintegrasikan sistem pengangkut.
“Ketika ini terintegrasi, upaya kita untuk mencegah korupsi bisa dipercepat dan bisa memperbaiki layanan kepada publik yang lebih baik,” tuturnya.
Lebih lanjut Agus menegaskan bahwa digitalisasi dalam pemerintah sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan prosedur yang berbasis TIK yang kemudian akan mendorong terjadinya transformasi digital. Terlebih saat ini Indonesia beragam jenis data dengan volume yang besar.
“Ada urgensi kita masuk ke digital government atau data driven yang membantu Pemerintah dalam mengambil kesimpulan dan menetapkan suatu kebijakan dengan menggunakan analisis data secara tepat dan memadai,” katanya.
Melalui data driven, lanjutnya, dapat menciptakan layanan publik yang adaptable, agile dan tangguh. Kemudian pendekatan kolaborasi dalam meningkatkan simplifikasi layanan publik serta perbaikan tata kelola pemerintahan.
Baca juga: Bahlil berikan Nomor Induk Berusaha ke 550 pengusaha di Sumatera Utara
Baca juga: Sosialisasi kemudahan perizinan, BKPM target tingkatkan penerbitan NIB
“Prinsip dari transaksi sumber daya alam itu pertama terkait orang atau entitas, sehingga diperlukan single profile. NPWP dan NIK sudah menyatu dan saya kira ini saatnya NIB juga menyatu,” ujarnya dalam Webinar Digitalisasi Sebagai Sarana Pencegahan Korupsi, Cegah Korupsi Komoditas dan Optimalisasi PNBP, Rabu.
Agus menyampaikan bahwa pihaknya mendorong terjadinya penguatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI) serta simplifikasi aplikasi digital untuk membawa manfaat yang lebih besar pada Sistem Kawasan Ekonomi Khusus.
Selain melakukan simplikasi pada profile, Agus menilai perlu dilakukan penyederhanaan pada barang atau single inspection yang mampu mewujudkan transparansi dalam transaksi sumber daya alam.
Kemudian perlu dilakukan single document untuk mencegah repetisi dan replikasi dokumen, serta auto reconciliation terkait arus uang baik dari sisi penerimaan negara dan transaksi jual beli, serta mengintegrasikan sistem pengangkut.
“Ketika ini terintegrasi, upaya kita untuk mencegah korupsi bisa dipercepat dan bisa memperbaiki layanan kepada publik yang lebih baik,” tuturnya.
Lebih lanjut Agus menegaskan bahwa digitalisasi dalam pemerintah sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan prosedur yang berbasis TIK yang kemudian akan mendorong terjadinya transformasi digital. Terlebih saat ini Indonesia beragam jenis data dengan volume yang besar.
“Ada urgensi kita masuk ke digital government atau data driven yang membantu Pemerintah dalam mengambil kesimpulan dan menetapkan suatu kebijakan dengan menggunakan analisis data secara tepat dan memadai,” katanya.
Melalui data driven, lanjutnya, dapat menciptakan layanan publik yang adaptable, agile dan tangguh. Kemudian pendekatan kolaborasi dalam meningkatkan simplifikasi layanan publik serta perbaikan tata kelola pemerintahan.
Baca juga: Bahlil berikan Nomor Induk Berusaha ke 550 pengusaha di Sumatera Utara
Baca juga: Sosialisasi kemudahan perizinan, BKPM target tingkatkan penerbitan NIB
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2022
0 comments:
Post a Comment