Bangsa Indonesia menghadapi situasi jumlah penduduk usia produktif lebih banyak daripada yang tidak produktif.
Jakarta (ANTARA) - 
Disebutkan dalam siaran yang diterima bahwa acara yang digelar oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) itu dihadiri Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, Mensos Tri Rismaharini, Kepala BPIP Yudian Wahyudi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Dr. Laksana Tri Handoko, dan Kepala Pusdokkes Polri Irjen Pol. Asep Hendradiana.
 
Dalam kesempatan itu, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo melakukan penandatanganan MoU Konvergensi dalam Percepatan Penurunan Stunting dengan Ketua Umum Dharma Pertiwi Hetty Andika Perkasa yang disaksikan Panglima TNI.
 
Selain itu, juga digelar sosialisasi menu sehat untuk cegah stunting dengan demo masak dan pembagian buku menu.
 
Hasto Wardoyo mengatakan bahwa Megawati Soekarnoputri merupakan penggagas Buku Resep Makanan Baduta dan Ibu Hamil untuk Generasi Emas Indonesia.
 
"Terima kasih kepada Ibu Megawati yang menggagas buku  yang ditulis oleh para ahli dan sudah dibagikan," kata Hasto dalam sambutannya.
 
Hasto menyebutkan pada hari Senin (8/8) angka stunting 24,4 persen dan setiap tahun ada 4,8 juta ibu hamil dan melahirkan. Hampir 1,2 juta stunting lahir tiap tahun apabila bangsa ini tidak melakukan apa-apa.

Baca juga: KOPMAS: Cermati pengukuran tubuh anak dibanding kejar angka stunting
Baca juga: Kemenkes perkuat kampanye pangan lokal atasi kekerdilan anak Indonesia
 
Bangsa Indonesia menghadapi situasi jumlah penduduk usia produktif (14—64 tahun) lebih banyak daripada yang tidak produktif.

Dependency ratio (rasio ketergantungan) menunjukkan angka 41—44. Tiap 100 jiwa penduduk rata-rata hanya menanggung 46 yang tidak produktif sehingga kalau mau naik pendapatan kesempatan pada periode sekarang ini. Pada tahun 2030 dan 2035 terjadi aging population (banyak usia tua).
 
"Generasi berikutnya harus mampu menanggung beban. Ini makna menyiapkan generasi unggul untuk Indonesia Maju dan mempersiapkan diri untuk Indonesia Emas 2045," kata Hasto.
 
Ia menilai stunting merugikan kualitas sumber daya manusia (SDM) karena stunting pasti pendek sehingga tidak bisa menjadi TNI/Polri.
 
"Akan tetapi, pendek belum tentu stunting. Kemampuan intelektual rendah jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara karena faktor stunting," ujarnya.
 
Hasto mengatakan bahwa BKKBN berkolaborasi dengan berbagai sektor, termasuk TNI/Polri.
 
"Peran TNI/Polri dan tokoh masyarakat berperan sentral. BKKBN berkolaborasi dengan TNI/Polri sangat strategis dalam rangka percepatan penurunan stunting," ucap Hasto.
 
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan bahwa pihaknya siap untuk mendistribusikan buku tersebut.
 
"Kami akan berkoordinasi dan kami mintakan versi e-booknya supaya sharing ke seluruh satuan bawah sampai warga masyarakat kita bisa tinggal share melalui WhatsApp atau media sosial lainnya. Jad,i kami siap mendukung Ibu," katanya.
 
Jenderal Andika mengatakan bahwa TNI menyiapkan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) di seluruh Indonesia.
 
"Bakti sosial TNI sebagian besar akan dialihkan untuk dukung penurunan stunting ini," katanya.
 
Sementara itu, Kepala Pusdokkes Polri Irjen Pol. Asep Hendradiana yang mewakili Kapolri mengatakan bahwa Polri menyampaikan komitmen mendukung optimal kolaborasi demi anak negeri mewujudkan anak unggul Indonesia maju, di antaranya dengan melakukan pendataan keluarga potensi stunting di lingkungan Polri serta melakukan promosi edukasi cegah stunting.
 
"Polri berharap kolaborasi ini ditingkatkan lebih intens guna dukung program pemerintah. Awarenes perlu dengan mengajak seluruh pihak yang berpengaruh dalam masyarakat untuk melakukan sosialisasi advokasi cegah stunting," jelas Asep.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2022