daya belinya dijaga, inflasinya dijaga
Semarang (ANTARA) -
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memprioritaskan rancangan perubahan APBD provinsi setempat tahun anggaran 2022 untuk bantuan sosial dan bantuan kepada kabupaten/kota sebagai bentuk respons untuk pengendalian dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM), serta inflasi.

Dalam paripurna tersebut ia menjelaskan tiga prioritas perubahan APBD yaitu yang pertama terkait dampak penyesuaian harga BBM yang harus disikapi dengan bijak sehingga pengalihan subsidi BBM ke berbagai bantuan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat kepada masyarakat yang kurang mampu.

"Mari kita hitung betul dampak dari kenaikan BBM ini agar kita bisa merespons persoalan masyarakat. Daya belinya dijaga, inflasinya dijaga. Sektor, subsektor, dan kelompok sasarannya mesti jelas. Saya minta betul karena ini juga menjadi PR nasional kita," ujarnya.

Baca juga: Ribuan gapoktan di Jateng terima bansos

Kedua, Ganjar mengingatkan karena posisi cuaca yang tidak baik serta kondisi dunia yang sedang bergejolak maka pertanian dalam arti luas harus diperhatikan dan disiapkan dengan serius, apalagi beberapa komoditas yang termasuk dalam volatile food juga sangat mempengaruhi inflasi dalam beberapa bulan terakhir.

"Urusan pertanian dalam arti luas disiapkan betul sehingga bantuan bisa ke sana karena profesi-profesi yang ada di sana juga terganggu, baik petani maupun nelayan ini juga terganggu karena itu maka bantuan ini kita arahkan ke sana," katanya.

Ia juga meminta agar bantuan-bantuan yang tidak terlalu penting untuk infrastruktur kecil agar diakumulasikan dan dijadikan satu untuk mendorong sektor yang lebih membutuhkan.

Yang menjadi fokus terakhir, lanjut dia, proporsionalitas di antara bantuan yang diberikan kepada kabupaten/kota di Jateng.

Baca juga: Pemprov Jateng siapkan skema bantuan-pendampingan petani terdampak BBM
Menurut dia, pemberian bantuan tambahan 2022 akan terdistribusi kepada 21 kabupaten/kota dan dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah, maka tidak menutup kemungkinan bantuan itu dapat dialokasikan kepada 14 kabupaten/kota lain secara proporsional.

Dalam hal ini Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Pemalang mendapatkan bantuan tertinggi.

"Proporsionalitas bantuan yang kita berikan ke kabupaten/kota yang ada, khususnya kabupaten yang miskin kita prioritaskan yuk karena sekali genjot bisa dapat banyak hal. Pengendalian dampak kenaikan BBM, pengendalian inflasi termasuk penurunan angka kemiskinan," ujarnya.

Baca juga: Wapres Ma'ruf Amin serahkan bansos bagi warga Kalimantan Barat

Pewarta: Wisnu Adhi Nugroho
Editor: Budhi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2022