Menlu RI Retno Marsudi mengikuti pertemuan tingkat menteri Foreign Policy and Global Health (FPGH) di New York, AS, Senin (19/9/2022). ANTARA/HO-Kemlu RI/am.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memaparkan peran Indonesia untuk memperkuat infrastruktur kesehatan global, salah satunya melalui program pendanaan global (Financial Intermediary Fund/FIF) yang telah disepakati G20 di bawah presidensi Indonesia.
Dalam pertemuan tingkat menteri Foreign Policy and Global Health (FPGH) di New York, Senin (19/9/2022), Retno mengatakan bahwa hingga saat ini, komitmen dana FIF telah mencapai 1,4 miliar dolar AS (sekitar Rp21 triliun) yang ditujukan untuk mencegah pandemi di masa datang.
“Sebagai Presiden G20, Indonesia telah menghasilkan disepakatinya program pendanaan global Financial Intermediary Funding for Pandemic Prevention sebagai langkah nyata untuk memperkuat ketangguhan infrastruktur kesehatan global,” ujar Retno dalam pertemuan tersebut, seperti disampaikan melalui keterangan tertulis Kemlu RI.
Dalam forum tersebut, dia juga menyampaikan peran Indonesia dalam mendorong pembentukan Perjanjian Pandemi (Pandemic Treaty), yang akan memperkuat peran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan memperjuangkan prinsip kesetaraan setiap negara dalam arsitektur kesehatan global.
Untuk bisa menghadapi pandemi di masa datang, Indonesia mengusulkan tiga hal, kata Retno.
Pertama, membangun ketangguhan infrastruktur kesehatan nasional, khususnya dengan penyediaan dukungan pendanaan. Kedua, memperkuat peran WHO untuk pengelolaan isu kesehatan global.
Usulan ketiga adalah menegaskan pentingnya konsolidasi dengan Kelompok Oslo untuk memajukan pembahasan agenda kesehatan global, termasuk untuk memperjuangkan akses kesehatan yang terjangkau bagi semua.
Didirikan pada 2007, FPGH merupakan inisiatif para menlu dari tujuh negara: Afrika Selatan, Brazil, Indonesia, Norwegia, Prancis, Senegal, dan Thailand.
Keketuaan FPGH dipegang secara bergilir setiap tahun untuk mengulas tema spesifik mengenai kebijakan luar negeri dan kesehatan, yang kemudian diusulkan menjadi rancangan resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dalam pertemuan tersebut, negara-negara anggota FPGH menegaskan pentingnya peran forum tersebut, terutama untuk memastikan kesetaraan akses bagi semua negara terhadap vaksin serta penguatan ketahanan kesehatan negara, misalnya melalui alih teknologi kesehatan.
Pertemuan FPGH berlangsung di sela-sela perhelatan High Level Week Sidang Majelis Umum ke-77 PBB di New York, AS.
Baca juga: RI sambut langkah PBB pastikan pasokan pangan dari Ukraina dan Rusia
Baca juga: Indonesia akan angkat enam isu di Sidang Majelis Umum PBB ke-77
Dalam pertemuan tingkat menteri Foreign Policy and Global Health (FPGH) di New York, Senin (19/9/2022), Retno mengatakan bahwa hingga saat ini, komitmen dana FIF telah mencapai 1,4 miliar dolar AS (sekitar Rp21 triliun) yang ditujukan untuk mencegah pandemi di masa datang.
“Sebagai Presiden G20, Indonesia telah menghasilkan disepakatinya program pendanaan global Financial Intermediary Funding for Pandemic Prevention sebagai langkah nyata untuk memperkuat ketangguhan infrastruktur kesehatan global,” ujar Retno dalam pertemuan tersebut, seperti disampaikan melalui keterangan tertulis Kemlu RI.
Dalam forum tersebut, dia juga menyampaikan peran Indonesia dalam mendorong pembentukan Perjanjian Pandemi (Pandemic Treaty), yang akan memperkuat peran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan memperjuangkan prinsip kesetaraan setiap negara dalam arsitektur kesehatan global.
Untuk bisa menghadapi pandemi di masa datang, Indonesia mengusulkan tiga hal, kata Retno.
Pertama, membangun ketangguhan infrastruktur kesehatan nasional, khususnya dengan penyediaan dukungan pendanaan. Kedua, memperkuat peran WHO untuk pengelolaan isu kesehatan global.
Usulan ketiga adalah menegaskan pentingnya konsolidasi dengan Kelompok Oslo untuk memajukan pembahasan agenda kesehatan global, termasuk untuk memperjuangkan akses kesehatan yang terjangkau bagi semua.
Didirikan pada 2007, FPGH merupakan inisiatif para menlu dari tujuh negara: Afrika Selatan, Brazil, Indonesia, Norwegia, Prancis, Senegal, dan Thailand.
Keketuaan FPGH dipegang secara bergilir setiap tahun untuk mengulas tema spesifik mengenai kebijakan luar negeri dan kesehatan, yang kemudian diusulkan menjadi rancangan resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dalam pertemuan tersebut, negara-negara anggota FPGH menegaskan pentingnya peran forum tersebut, terutama untuk memastikan kesetaraan akses bagi semua negara terhadap vaksin serta penguatan ketahanan kesehatan negara, misalnya melalui alih teknologi kesehatan.
Pertemuan FPGH berlangsung di sela-sela perhelatan High Level Week Sidang Majelis Umum ke-77 PBB di New York, AS.
Baca juga: RI sambut langkah PBB pastikan pasokan pangan dari Ukraina dan Rusia
Baca juga: Indonesia akan angkat enam isu di Sidang Majelis Umum PBB ke-77
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Anton Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2022
0 comments:
Post a Comment