Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendengarkan sejumlah agenda pembahasan yang rencananya akan dibicarakan dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI).
"Rombongan mengundang Wakil Presiden sekaligus berharap agar Wakil Presiden bisa menjadi pembicara utama di dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Kongres ini adalah kongres kedua yang akan rencananya akan diselenggarakan pada bulan November," kata Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi di Istana Wakil Presiden Jakarta, Rabu.
Wapres Ma'ruf Amin menerima Ketua Majelis Musyawarah KUPI beserta jajaran Panitia KUPI II di Istana Wakil Presiden Jakarta.
Masduki menyebut Wapres bersedia untuk hadir secara luring ataupun daring. Menurut Wapres, KUPI menjadi bagian penting dalam memberikan solusi-solusi kenegaraan (makharij wathaniyyah) sebagaimana juga dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas) keagamaan pada umumnya di Indonesia.
"Selama ini yang namanya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, ormas-ormas keagamaan lain memang membahas masalah keagamaan untuk kepentingan negara, jadi tidak untuk kepentingan semata-mata agama itu sendiri,” ungkap Masduki.
Wapres pun berharap KUPI II akan melahirkan pemikiran-pemikiran penting dalam menyelesaikan permasalahan kenegaraan, khususnya dalam membangun perspektif dan memperjuangkan kesetaraan gender.
Baca juga: Wapres ajak perempuan jadi pionir kebaikan dan aktif sampaikan gagasan
Baca juga: Kasad dukung penyelenggaraan Kongres Ulama Perempuan Indonesia
"Kongres Ulama Perempuan Indonesia ini diharapkan pikiran-pikiran=nya produktif untuk membangun negara, menjadi bagian dari solusi negara, termasuk dalam perspektif perempuan," tambah Masduki.
KUPI pertama kali diselenggarakan pada 2017 di Cirebon yang melahirkan Ikrar "Kebon Jambu", yaitu tiga pandangan keagamaan KUPI tentang perlindungan anak dari pernikahan, kekerasan seksual, dan perusakan alam; rekomendasi tentang kebangsaan, kemanusiaan, dan kesemestaan; serta pendirian Ma’had Aly untuk mencetak kader ulama perempuan.
Selama periode 2017 sampai 2022, berbagai capaian telah dilakukan oleh KUPI, antara lain, dalam rekognisi ulama perempuan melalui diseminasi hasil dan perspektifnya ke dunia internasional serta afirmasi ulama perempuan lewat kaderisasi ulama perempuan.
Selain itu, terbentuk ulama perempuan jaringan KUPI serta kupipedia.id sebagai ensiklopedia digital seputar KUPI yang diluncurkan pada 27 November 2021.
Baca juga: Kongres Ulama Perempuan Indonesia dukung DPR sahkan RUU PKS
KUPI juga melakukan sejumlah advokasi, edukasi secara luring dan daring, serta konsolidasi gerakan dan pemikiran. KUPI terus mengembangkan kemitraan dan jaringan dengan majelis-majelis taklim, pondok pesantren, maupun ormas keagamaan.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Anggota Panitia Pengarah KUPI II Marzuki Wahid, Ketua Umum Panitia Pelaksana KUPI II Masruchah, dan Ketua Panitia Pelaksana KUPI II Pera Soparianti.
Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Vernando Wanggai, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Muhammad Imam Aziz, serta Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas.
"Rombongan mengundang Wakil Presiden sekaligus berharap agar Wakil Presiden bisa menjadi pembicara utama di dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Kongres ini adalah kongres kedua yang akan rencananya akan diselenggarakan pada bulan November," kata Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi di Istana Wakil Presiden Jakarta, Rabu.
Wapres Ma'ruf Amin menerima Ketua Majelis Musyawarah KUPI beserta jajaran Panitia KUPI II di Istana Wakil Presiden Jakarta.
Masduki menyebut Wapres bersedia untuk hadir secara luring ataupun daring. Menurut Wapres, KUPI menjadi bagian penting dalam memberikan solusi-solusi kenegaraan (makharij wathaniyyah) sebagaimana juga dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas) keagamaan pada umumnya di Indonesia.
"Selama ini yang namanya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, ormas-ormas keagamaan lain memang membahas masalah keagamaan untuk kepentingan negara, jadi tidak untuk kepentingan semata-mata agama itu sendiri,” ungkap Masduki.
Wapres pun berharap KUPI II akan melahirkan pemikiran-pemikiran penting dalam menyelesaikan permasalahan kenegaraan, khususnya dalam membangun perspektif dan memperjuangkan kesetaraan gender.
Baca juga: Wapres ajak perempuan jadi pionir kebaikan dan aktif sampaikan gagasan
Baca juga: Kasad dukung penyelenggaraan Kongres Ulama Perempuan Indonesia
"Kongres Ulama Perempuan Indonesia ini diharapkan pikiran-pikiran=nya produktif untuk membangun negara, menjadi bagian dari solusi negara, termasuk dalam perspektif perempuan," tambah Masduki.
KUPI pertama kali diselenggarakan pada 2017 di Cirebon yang melahirkan Ikrar "Kebon Jambu", yaitu tiga pandangan keagamaan KUPI tentang perlindungan anak dari pernikahan, kekerasan seksual, dan perusakan alam; rekomendasi tentang kebangsaan, kemanusiaan, dan kesemestaan; serta pendirian Ma’had Aly untuk mencetak kader ulama perempuan.
Selama periode 2017 sampai 2022, berbagai capaian telah dilakukan oleh KUPI, antara lain, dalam rekognisi ulama perempuan melalui diseminasi hasil dan perspektifnya ke dunia internasional serta afirmasi ulama perempuan lewat kaderisasi ulama perempuan.
Selain itu, terbentuk ulama perempuan jaringan KUPI serta kupipedia.id sebagai ensiklopedia digital seputar KUPI yang diluncurkan pada 27 November 2021.
Baca juga: Kongres Ulama Perempuan Indonesia dukung DPR sahkan RUU PKS
KUPI juga melakukan sejumlah advokasi, edukasi secara luring dan daring, serta konsolidasi gerakan dan pemikiran. KUPI terus mengembangkan kemitraan dan jaringan dengan majelis-majelis taklim, pondok pesantren, maupun ormas keagamaan.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Anggota Panitia Pengarah KUPI II Marzuki Wahid, Ketua Umum Panitia Pelaksana KUPI II Masruchah, dan Ketua Panitia Pelaksana KUPI II Pera Soparianti.
Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Vernando Wanggai, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Muhammad Imam Aziz, serta Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas.
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2022
0 comments:
Post a Comment