"Grand Launching" Reformasi Birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan di Balai Senat UGM, Yogyakarta, Jumat (21/10/2022). ANTARA/HO-Pemda DIY
Yogyakarta (ANTARA) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menunjuk Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu pemda pilot project atau proyek percontohan implementasi Reformasi Birokrasi (RB) Tematik Penanggulangan Kemiskinan.
Penandatanganan komitmen Reformasi Birokrasi (RB) Tematik Penanggulangan Kemiskinan berlangsung di Balai Senat UGM, Yogyakarta, Jumat.
"Jadi ke depan RB nya akan bekerja bagaimana mengurai dan menyelesaikan secara konkret akar masalah yang terkait dengan tata kelola pada isu atau program prioritas pemerintah," kata Menpan RB Abdullah Azwar Anas
Selain Pemda DIY, Kemenpan RB juga menunjuk UGM sebagai partner proyek percontohan tersebut.
Reformasi Birokrasi Tematik, kata Anas, bertujuan untuk mempercepat manfaat program pembangunan agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Baca juga: Menpan-RB kunjungi Kulon Progo pastikan reformasi kemiskinan
Baca juga: Berbagai keunggulan pelayanan publik di MPP Siola Surabaya
Selain itu, kata dia, juga untuk mempercepat penyelesaian permasalahan utama di masyarakat dan berkontribusi langsung ke program prioritas Presiden Joko Widodo.
Penerapan RB Tematik sendiri, menurut dia, disusun dengan menerjemahkan arahan Presiden Jokowi.
Tidak hanya pengentasan kemiskinan, ujar Anas, RB Tematik memiliki tiga fokus lain, yakni investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan prioritas presiden.
Selain itu, kata dia, akan mendorong penggunaan anggaran penanggulangan kemiskinan agar lebih efektif, sehingga pelaksanaan program lebih tepat sasaran.
Program tersebut, lanjur Anas, juga untuk mengintervensi dan memperbaiki aspek tata kelola pengentasan kemiskinan melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, dan perbaikan regulasi/kebijakan.
"Sebagai contoh, ini saya sering sampaikan. Jadi kalau programnya menurunkan kemiskinan, tentu bukan studi banding tentang kemiskinan tapi langsung bagaimana meningkatkan daya beli. Maka investasi harus kita tumbuhkan. Izin-izin investasi harus kita permudah," ujar dia.
Baca juga: Menpan RB: Mal Pelayanan Publik Surabaya perlu dicontoh daerah Lain
Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan Pemda DIY menyambut baik proyek percontohan RB Tematik Pengentasan Kemiskinan itu.
Sultan berharap Pemda DIY dapat memberi dukungan dan energi yang lebih serta dorongan untuk menguatkan sinergi dan kolaborasi.
"Melalui semangat kolektivitas DIY 'Jogja Satu Bangkit Bersama' untuk pulih dari pandemi dan menatap masa depan yang lebih baik, kami mendukung penuh pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan ini," ucap Sultan.
Penandatanganan komitmen Reformasi Birokrasi (RB) Tematik Penanggulangan Kemiskinan berlangsung di Balai Senat UGM, Yogyakarta, Jumat.
"Jadi ke depan RB nya akan bekerja bagaimana mengurai dan menyelesaikan secara konkret akar masalah yang terkait dengan tata kelola pada isu atau program prioritas pemerintah," kata Menpan RB Abdullah Azwar Anas
Selain Pemda DIY, Kemenpan RB juga menunjuk UGM sebagai partner proyek percontohan tersebut.
Reformasi Birokrasi Tematik, kata Anas, bertujuan untuk mempercepat manfaat program pembangunan agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Baca juga: Menpan-RB kunjungi Kulon Progo pastikan reformasi kemiskinan
Baca juga: Berbagai keunggulan pelayanan publik di MPP Siola Surabaya
Selain itu, kata dia, juga untuk mempercepat penyelesaian permasalahan utama di masyarakat dan berkontribusi langsung ke program prioritas Presiden Joko Widodo.
Penerapan RB Tematik sendiri, menurut dia, disusun dengan menerjemahkan arahan Presiden Jokowi.
Tidak hanya pengentasan kemiskinan, ujar Anas, RB Tematik memiliki tiga fokus lain, yakni investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan prioritas presiden.
Selain itu, kata dia, akan mendorong penggunaan anggaran penanggulangan kemiskinan agar lebih efektif, sehingga pelaksanaan program lebih tepat sasaran.
Program tersebut, lanjur Anas, juga untuk mengintervensi dan memperbaiki aspek tata kelola pengentasan kemiskinan melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, dan perbaikan regulasi/kebijakan.
"Sebagai contoh, ini saya sering sampaikan. Jadi kalau programnya menurunkan kemiskinan, tentu bukan studi banding tentang kemiskinan tapi langsung bagaimana meningkatkan daya beli. Maka investasi harus kita tumbuhkan. Izin-izin investasi harus kita permudah," ujar dia.
Baca juga: Menpan RB: Mal Pelayanan Publik Surabaya perlu dicontoh daerah Lain
Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan Pemda DIY menyambut baik proyek percontohan RB Tematik Pengentasan Kemiskinan itu.
Sultan berharap Pemda DIY dapat memberi dukungan dan energi yang lebih serta dorongan untuk menguatkan sinergi dan kolaborasi.
"Melalui semangat kolektivitas DIY 'Jogja Satu Bangkit Bersama' untuk pulih dari pandemi dan menatap masa depan yang lebih baik, kami mendukung penuh pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan ini," ucap Sultan.
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2022
0 comments:
Post a Comment