Penjabat Bupati Buton, Basiran. ANTARA/HO-Kominfo Kabupaten Buton
Kendari (ANTARA) - Penjabat Bupati Buton, Basiran, menekankan kepada seluruh insan pendidikan yang ada di daerahnya agar tidak melakukan pungutan liar dalam proses pengurusan surat-surat administrasi.
"Kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk memperhatikan para guru dan memastikan pengurusan administrasi di Diknas tidak menghabiskan waktu guru dan yang lebih penting adalah tidak lagi dipungut biaya," kata dia, di Buton, Sulawesi Tenggara, dalam keterangan tertulisnya diterima di Kendari, Rabu.
Ia bersilaturahmi bersama guru, kepala sekolah, pengawas sebagai wujud dukungan terhadap dunia pendidikan Indonesia khususnya di kabupaten tersebut.
Baca juga: Pemkab Manokwari kucurkan Rp2,3 miliar untuk pendidikan calon tamtama
Ia menegaskan kepada insan pendidikan untuk menjaga akreditasi sekolah, meningkatkan kualitas dan tidak melakukan pungutan liar.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sulawesi Tenggara ini mengimbau agar pengurusan surat-surat tetap menjaga integritas dan tidak dipungut biaya agar guru bisa tenang dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pengajar.
Menurut dia, guru perlu dibimbing untuk meningkatkan kompetensi sehingga bisa menghasilkan tenaga pendidik yang berkualitas dalam melahirkan generasi penerus bangsa.
Baca juga: Program beasiswa jangan hanya memberikan bantuan dana pendidikan
Sementara terkait dengan sarana dan prasarana pendidikan baik PAUD, TK, SD dan SMP, menurut dia, dibutuhkan dapodik. Namun penyusunan dapodik harus benar dan tepat sehingga data yang disajikan lengkap.
"Jangan sampai salah penginputan atau terjadi kekurangan data. Perlu pembimbingan siapa yang menginput data dapodik, dilatih dan dicek apakah data sudah di kirim," ujar dia.
Selain itu, Pj Bupati Buton menekankan untuk menjaga akreditasi sekolah dan mengimbau peran seluruh pihak yang terlibat dan melaksanakan program belajar mengajar dengan kurikulum yang sudah ditetapkan.
Baca juga: Pemprov DKI bantah endapkan dana Kartu Jakarta Pintar Rp82,9 miliar
"Kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk memperhatikan para guru dan memastikan pengurusan administrasi di Diknas tidak menghabiskan waktu guru dan yang lebih penting adalah tidak lagi dipungut biaya," kata dia, di Buton, Sulawesi Tenggara, dalam keterangan tertulisnya diterima di Kendari, Rabu.
Ia bersilaturahmi bersama guru, kepala sekolah, pengawas sebagai wujud dukungan terhadap dunia pendidikan Indonesia khususnya di kabupaten tersebut.
Baca juga: Pemkab Manokwari kucurkan Rp2,3 miliar untuk pendidikan calon tamtama
Ia menegaskan kepada insan pendidikan untuk menjaga akreditasi sekolah, meningkatkan kualitas dan tidak melakukan pungutan liar.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sulawesi Tenggara ini mengimbau agar pengurusan surat-surat tetap menjaga integritas dan tidak dipungut biaya agar guru bisa tenang dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pengajar.
Menurut dia, guru perlu dibimbing untuk meningkatkan kompetensi sehingga bisa menghasilkan tenaga pendidik yang berkualitas dalam melahirkan generasi penerus bangsa.
Baca juga: Program beasiswa jangan hanya memberikan bantuan dana pendidikan
Sementara terkait dengan sarana dan prasarana pendidikan baik PAUD, TK, SD dan SMP, menurut dia, dibutuhkan dapodik. Namun penyusunan dapodik harus benar dan tepat sehingga data yang disajikan lengkap.
"Jangan sampai salah penginputan atau terjadi kekurangan data. Perlu pembimbingan siapa yang menginput data dapodik, dilatih dan dicek apakah data sudah di kirim," ujar dia.
Selain itu, Pj Bupati Buton menekankan untuk menjaga akreditasi sekolah dan mengimbau peran seluruh pihak yang terlibat dan melaksanakan program belajar mengajar dengan kurikulum yang sudah ditetapkan.
Baca juga: Pemprov DKI bantah endapkan dana Kartu Jakarta Pintar Rp82,9 miliar
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2022
0 comments:
Post a Comment