Anggota DPR RI Sonny T Danaparamita saat menghadiri kegaiatan dies natalis, sekaligus peletakan batu pertama pembangunan Gedung Seketariat GMNI Banyuwangi, Rabu (23/3/2022). (ANTARA/HO-Tim Media Sonny T Danaparamita)
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Sonny T Danaparamita menyampaikan semua aspirasi masyarakat dan para pengambil kebijakan kepada Menteri BUMN Erick Thohir dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
“Selaku anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur III, saya memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas bantuan dan segala kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh PTPN XII akibat musibah banjir bandang di Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi," kata Sonny kepada Menteri BUMN.
Sonny menyampaikan sejumlah aspirasi diantaranya masyarakat berharap agar Kementerian BUMN dapat lebih maksimal dalam membantu perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang pada 3 November 2022 lalu.
Terkait relokasi masyarakat yang terdampak bencana banjir, kata dia, Kementerian BUMN dapat melepaskan sebagian lahan HGU dari PTPN XI dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah yang pada Pasal 31 diatur terkait dihapusnya HGU yang dikarenakan (huruf d) dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir.
Selanjutnya, terkait kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitar kebun yang saat ini mengalami penurunan penghasilan sangat drastis menjadi Rp400 ribu sampai Rp600 ribu per bulan. Bahkan ada yang kehilangan penghasilan sama sekali. Hal ini akibat adanya penggantian tanaman kebun dari kopi dan kakao menjadi tebu.
"Kementerian BUMN dapat melakukan berbagai cara, diantaranya adalah dengan melakukan pengintegrasian tanaman tebu-ternak sapi atau bahkan Kambing (Hewan Ruminansia). Model integrasi ini bisa dilakukan misalnya antara PTPN XII dengan PT. Berdikari," kata Sonny.
Sonny juga meminta kepada menteri agar memberikan arahan kepada perusahaan BUMN, agar dalam penanaman tebu memperhatikan wilayah resapan air, termasuk memperhatikan Peraturan Menteri Pertanian No. 53/Permentan/KB.110/10/2015 tentang pedoman budidaya tebu giling yang baik.
"Bapak Menteri juga memberikan atensi khusus kepada Industri Gula Glenmore (IGG), agar perusahaan ini dapat membawa kemanfaatan lebih maksimal bagi negara dan masyarakat. Saat ini, soal pengangkutan tebu saja sudah membikin kemacetan di jalur Jember-Banyuwangi," ungkapnya.
“Selaku anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur III, saya memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas bantuan dan segala kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh PTPN XII akibat musibah banjir bandang di Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi," kata Sonny kepada Menteri BUMN.
Sonny menyampaikan sejumlah aspirasi diantaranya masyarakat berharap agar Kementerian BUMN dapat lebih maksimal dalam membantu perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang pada 3 November 2022 lalu.
Terkait relokasi masyarakat yang terdampak bencana banjir, kata dia, Kementerian BUMN dapat melepaskan sebagian lahan HGU dari PTPN XI dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah yang pada Pasal 31 diatur terkait dihapusnya HGU yang dikarenakan (huruf d) dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir.
Selanjutnya, terkait kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitar kebun yang saat ini mengalami penurunan penghasilan sangat drastis menjadi Rp400 ribu sampai Rp600 ribu per bulan. Bahkan ada yang kehilangan penghasilan sama sekali. Hal ini akibat adanya penggantian tanaman kebun dari kopi dan kakao menjadi tebu.
"Kementerian BUMN dapat melakukan berbagai cara, diantaranya adalah dengan melakukan pengintegrasian tanaman tebu-ternak sapi atau bahkan Kambing (Hewan Ruminansia). Model integrasi ini bisa dilakukan misalnya antara PTPN XII dengan PT. Berdikari," kata Sonny.
Sonny juga meminta kepada menteri agar memberikan arahan kepada perusahaan BUMN, agar dalam penanaman tebu memperhatikan wilayah resapan air, termasuk memperhatikan Peraturan Menteri Pertanian No. 53/Permentan/KB.110/10/2015 tentang pedoman budidaya tebu giling yang baik.
"Bapak Menteri juga memberikan atensi khusus kepada Industri Gula Glenmore (IGG), agar perusahaan ini dapat membawa kemanfaatan lebih maksimal bagi negara dan masyarakat. Saat ini, soal pengangkutan tebu saja sudah membikin kemacetan di jalur Jember-Banyuwangi," ungkapnya.
Pewarta: Fauzi
Editor: Agus Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA 2022
0 comments:
Post a Comment