Jakarta (ANTARA) -
Hasil survei dari Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menyebutkan Badan Intelijen Negara (BIN) paling dipercaya publik mampu mengantisipasi potensi ancaman pada Tahun 2023.
  
Secara agregat (rata-rata), BIN mendapat nilai 2.9100 yang disusul oleh institusi lain seperti TNI 2.9050, Polri 2.9045, Kemhan 2.8950, Kemenko Polhukam 2.8920, Kemendagri 2.8810, Kementerian Agama 28805, Kementerian BUMN 2.8710, Kementerian Keuangan, 2.8669, dan Kementerian Perekonomian 2.8500.
 
Dalam surveinya, LPI juga merumuskan empat indikator ancaman pada tahun 2023, antara lain stabilitas nasional dan ancaman resesi ekonomi; politik identitas; kekerasan horisontal dan separatisme papua; terorisme dan ancaman ideologi.
 
Dari data survei, BIN unggul dalam mengantisipasi dua indikator ancaman, yaitu potensi potensi terhadap stabilitas nasional dan resesi ekonomi serta politik identitas.
 
Sementara nilai indikator stabilitas nasional dan ancaman resesi, responden dengan suara terbanyak menempatkan BIN yang paling dipercaya untuk bisa memberikan arah dan strategi terbaik kepada single user-nya, yaitu Presiden Jokowi dalam merespon dan mengantisipasi spektrum ancaman dari kluster stabilitas dan resesi ekonomi.
 
"Nilai yang diperoleh BIN untuk indikator tersebut adalah 2.9575 yang disusul oleh Kementerian Keuangan di rating kedua dengan nilai 2.9525," kata Boni.
 
Lalu pada indikator politik identitas, BIN juga di posisi pertama dengan nilai 2.9200 yang disusul oleh institusi Kepolisian RI dengan nilai 2.9150.
 
Responden juga menyoroti kepiawaian kepemimpinan Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan dinilai efektif, responsif dan "well communicated".
 
"Meski berada di balik layar, responden menilai rekam jejak Budi Gunawan atau BG mampu menjadi penjaga stabilisator yang menyebabkan distabilitas politik," katanya.
 
Komunikasi politik Budi Gunawan, tambah Boni, diyakini responden akan mampu menurunkan tensi politik antar faksi politik yang sejalan dengan tahun politik 2023. Termasuk dalam rangka mencegah perluasan konflik horisontal yang diakibatkan oleh ketegangan politik antar elit.
 
Sementara politik identitas, responden menilai, kolaborasi BIN, institusi TNI dan Polri memainkan peran strategis dan dianggap mampu melakukan penetrasi terhadap politisasi identitas yang diprediksi akan meningkat intensinya pada 2023.
 
Survei ini dilakukan pada 5 Desember sampai 16 Desember 2022 dengan meminta pandangan kelas intelektual menengah melalui google form, surel, WhatsApp, zoom dan wawancara tatap muka.
 
Jumlah sampel dalam survei ini sebanyak 900 orang yang terdiri dari para para dosen/pakar, peneliti, anggota LSM/NGO, dan aktivis/seniman. Standar deviasi survei 0.4 dengan margin of error di kisaran 2 persen pada tingkat kepercayaan ± 98 persen.
 
Teknik sampling yang digunakan pada riset ini adalah cluster sampling di mana analisis dilakukan pada sampel yang tersusun dan diseleksi berdasarkan parameter yang telah ditentukan sebelumnya. Parameter penentu ini dapat berupa demografi, latar belakang, atau atribut lainnya yang dapat menjadi fokus penelitian.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Agus Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA 2022