Jakarta (ANTARA) - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto mengatakan bahwa pandemi COVID-19 dan disrupsi pasokan komoditas energi global mendorong transisi energi menuju era yang lebih ramah lingkungan atau hijau bagi masa depan.
Hal tersebut, kata Andi, merupakan salah satu kajian terkait ekonomi hijau yang dihasilkan oleh Lemhannas, sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat dirinya dilantik menjadi Gubernur Lemhannas pada Februari lalu.
“Di masa pandemi COVID-19 dan juga di tengah adanya disrupsi pasokan komoditas energi karena pandemi maupun perang Rusia-Ukraina, volatilitas harga dari komoditas energi ini membuat banyak pihak kemudian semakin serius memikirkan transisi energi hijau ke depan,” kata Andi saat acara Konferensi Pers Pernyataan Akhir Tahun 2022 Gubernur Lemhannas RI di Gedung Lemhannas, Jakarta, Rabu.
Baca juga: Lemhannas: Pembangunan IKN simbol pergeseran paradigma pembangunan
Andi mengatakan Indonesia membutuhkan beberapa hal maupun inovasi untuk mempertinggi kapasitas ekonomi hijau, lantaran kapasitas Indonesia untuk melakukan transisi energi hijau disebutnya relatif berada di skala menengah.
“Di situ yang dibutuhkan adalah sesegera mungkin Indonesia siapkan sumber daya manusia (SDM) yang menguasai teknologi baru, teknologi hijau, kita juga butuh perubahan paradigma besar tentang bagaimana transisi energi itu dilakukan,” ujarnya.
Andi menyebut Indonesia juga memiliki peluang yang semakin nyata dalam transisi energi hijau, di mana investor global tertarik untuk membangun rantai pasok baterai kendaraan listrik di Indonesia sehingga dapat menjadi solusi bagi pertumbuhan ekonomi dan transformasi Indonesia ke depan.
“Kami pernah menyarankan agar dua korporasi energi tersebar di Indonesia, PLN dan Pertamina, menjadikan paradigma energi hijau sebagai visi-misi utama korporasi energi terbesar di Indonesia,” katanya.
Di samping ekonomi hijau, Andi menyebut banyak peluang yang harus dilakukan Indonesia pula untuk meningkatkan indeks kesehatan lautan, yang menjadi salah satu kajian Lemhannas terkait ekonomi biru.
“Paradigma utama dari ekonomi biru yang sedang dikembangkan, yang kami amati adalah ocean health, kesehatan samudra atau kesehatan lautan, di mana lagi-lagi skor Indonesia masih berada di skala menengah,” tuturnya.
Ia mengatakan bahwa tumpuan persoalan energi biru berada pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk membuat agar pembangunan infrastruktur biru yang terkait industri perikanan dengan konservasi bisa berjalan beriringan.
“Dengan antara lain menyeimbangkan antara upaya membangun industri biru dengan upaya-upaya untuk tetap menjaga konservasi dari laut dan samudra kita,” imbuhnya.
Secara keseluruhan, Andi menyebut bahwa Lemhannas telah berhasil menghasilkan 42 kajian atau rekomendasi kebijakan pada periode 2022 dari lima topik yang diinstruksikan Presiden yakni konsolidasi demokrasi, transformasi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru dan pembangunan IKN.
“Dari bulan Februari sampai pertengahan Desember ini kami sudah memberikan kajian berupa rekomendasi-rekomendasi kebijakan, kalau tercatat sekarang sebanyak 42 kajian atau rekomendasi kebijakan dari lima topik yang diminta Presiden,” katanya.
Baca juga: Lemhannas: RI harus andalkan transformasi atasi gangguan global
Baca juga: Agum Gumelar: Kedewasaan berdemokrasi penting jelang Pemilu 2024
Hal tersebut, kata Andi, merupakan salah satu kajian terkait ekonomi hijau yang dihasilkan oleh Lemhannas, sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat dirinya dilantik menjadi Gubernur Lemhannas pada Februari lalu.
“Di masa pandemi COVID-19 dan juga di tengah adanya disrupsi pasokan komoditas energi karena pandemi maupun perang Rusia-Ukraina, volatilitas harga dari komoditas energi ini membuat banyak pihak kemudian semakin serius memikirkan transisi energi hijau ke depan,” kata Andi saat acara Konferensi Pers Pernyataan Akhir Tahun 2022 Gubernur Lemhannas RI di Gedung Lemhannas, Jakarta, Rabu.
Baca juga: Lemhannas: Pembangunan IKN simbol pergeseran paradigma pembangunan
Andi mengatakan Indonesia membutuhkan beberapa hal maupun inovasi untuk mempertinggi kapasitas ekonomi hijau, lantaran kapasitas Indonesia untuk melakukan transisi energi hijau disebutnya relatif berada di skala menengah.
“Di situ yang dibutuhkan adalah sesegera mungkin Indonesia siapkan sumber daya manusia (SDM) yang menguasai teknologi baru, teknologi hijau, kita juga butuh perubahan paradigma besar tentang bagaimana transisi energi itu dilakukan,” ujarnya.
Andi menyebut Indonesia juga memiliki peluang yang semakin nyata dalam transisi energi hijau, di mana investor global tertarik untuk membangun rantai pasok baterai kendaraan listrik di Indonesia sehingga dapat menjadi solusi bagi pertumbuhan ekonomi dan transformasi Indonesia ke depan.
“Kami pernah menyarankan agar dua korporasi energi tersebar di Indonesia, PLN dan Pertamina, menjadikan paradigma energi hijau sebagai visi-misi utama korporasi energi terbesar di Indonesia,” katanya.
Di samping ekonomi hijau, Andi menyebut banyak peluang yang harus dilakukan Indonesia pula untuk meningkatkan indeks kesehatan lautan, yang menjadi salah satu kajian Lemhannas terkait ekonomi biru.
“Paradigma utama dari ekonomi biru yang sedang dikembangkan, yang kami amati adalah ocean health, kesehatan samudra atau kesehatan lautan, di mana lagi-lagi skor Indonesia masih berada di skala menengah,” tuturnya.
Ia mengatakan bahwa tumpuan persoalan energi biru berada pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk membuat agar pembangunan infrastruktur biru yang terkait industri perikanan dengan konservasi bisa berjalan beriringan.
“Dengan antara lain menyeimbangkan antara upaya membangun industri biru dengan upaya-upaya untuk tetap menjaga konservasi dari laut dan samudra kita,” imbuhnya.
Secara keseluruhan, Andi menyebut bahwa Lemhannas telah berhasil menghasilkan 42 kajian atau rekomendasi kebijakan pada periode 2022 dari lima topik yang diinstruksikan Presiden yakni konsolidasi demokrasi, transformasi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru dan pembangunan IKN.
“Dari bulan Februari sampai pertengahan Desember ini kami sudah memberikan kajian berupa rekomendasi-rekomendasi kebijakan, kalau tercatat sekarang sebanyak 42 kajian atau rekomendasi kebijakan dari lima topik yang diminta Presiden,” katanya.
Baca juga: Lemhannas: RI harus andalkan transformasi atasi gangguan global
Baca juga: Agum Gumelar: Kedewasaan berdemokrasi penting jelang Pemilu 2024
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2022
0 comments:
Post a Comment