Ketua DPP PDIP Utut Adianto mewakili PDIP menerima penghargaan dari Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro dalam acara "Anugerah Keterbukaan Infromasi Publik Tahun 2022" di Tangerang, Banten, Rabu (14-12-2022). (ANTARA/HO-PDIP)
Jakarta (ANTARA) - Ketua DPP PDIP Utut Adianto mengatakan penghargaan yang diperoleh partainya sebagai partai politik (parpol) dengan predikat informatif terbaik dengan skor 99,50 itu menjadi cambuk bagi partainya untuk lebih maju lagi.
Predikat tersebut diberikan dalam acara "Anugerah Keterbukaan Infromasi Publik Tahun 2022" yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (Monev).
"Kami bersyukur atas pencapaian ini dan ini terus menjadi cambuk bagi partai kami, partai kita semua untuk berbuat lebih baik lagi karena kita tidak cukup dengan berkata-kata, kita perlu ketauladanan," kata Utut di Tangerang, Banten, Rabu.
Baca juga: PDIP dan Gerindra raih predikat parpol informatif terbaik
Utut yang menjadi wakil PDIP untuk menerima penghargaan itu pun mengaku senang dengan torehan yang dicapai oleh partainya, terlebih anugerah atas predikat tersebut merupakan kali ketiga diperoleh PDIP.
"Ini adalah tahun ketiga kami mendapatkan anugerah secara berturut-turut," ucapnya.
Pencapaian tersebut, kata Utut, tidak lepas dari tangan dingin Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto dalam mengelola kepartaian sehingga publik dapat dengan mudah memperoleh berbagai informasi mengenai partai.
"Antara lain pendanaan, bagaimana organisasi berjalan, hubungan ke daerah dan tata pengelolaan PDIP sebagai partai yang modern," ujarnya.
Utut pun mengatakan bahwa ihwal pembukaan kantor kepengurusan PDIP di empat daerah otonomi baru (DOB) yakni Papua adalah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya menjadi tantangan bagi PDIP ke depannya.
Baca juga: Keterbukaan informasi badan publik tahun 2022 naik signifikan
"Ini juga tantangan kita harus segera membuat kantor walaupun tentu belum punya kantor juga enggak apa sesuai Perppu-nya seperti itu tapi kita harus segera bebenah di sana," kata Utut.
Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Tahun 2022 yang diselenggarakan KI Pusat mengambil tema “Digitalisasi Keterbukaan Informasi Badan Publik dalam Masa Recovery COVID-19”.
Selain Utut, dalam acara “Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2022" itu dihadiri oleh jajaran pimpinan KI Pusat, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari.
Kemudian, Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB Jazilul Fawaid, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi, maupun gubernur-gubernur dari sejumlah provinsi di Indonesia.
Baca juga: Kemenkumham terima penghargaan Badan Publik Informatif
Predikat tersebut diberikan dalam acara "Anugerah Keterbukaan Infromasi Publik Tahun 2022" yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (Monev).
"Kami bersyukur atas pencapaian ini dan ini terus menjadi cambuk bagi partai kami, partai kita semua untuk berbuat lebih baik lagi karena kita tidak cukup dengan berkata-kata, kita perlu ketauladanan," kata Utut di Tangerang, Banten, Rabu.
Baca juga: PDIP dan Gerindra raih predikat parpol informatif terbaik
Utut yang menjadi wakil PDIP untuk menerima penghargaan itu pun mengaku senang dengan torehan yang dicapai oleh partainya, terlebih anugerah atas predikat tersebut merupakan kali ketiga diperoleh PDIP.
"Ini adalah tahun ketiga kami mendapatkan anugerah secara berturut-turut," ucapnya.
Pencapaian tersebut, kata Utut, tidak lepas dari tangan dingin Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto dalam mengelola kepartaian sehingga publik dapat dengan mudah memperoleh berbagai informasi mengenai partai.
"Antara lain pendanaan, bagaimana organisasi berjalan, hubungan ke daerah dan tata pengelolaan PDIP sebagai partai yang modern," ujarnya.
Utut pun mengatakan bahwa ihwal pembukaan kantor kepengurusan PDIP di empat daerah otonomi baru (DOB) yakni Papua adalah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya menjadi tantangan bagi PDIP ke depannya.
Baca juga: Keterbukaan informasi badan publik tahun 2022 naik signifikan
"Ini juga tantangan kita harus segera membuat kantor walaupun tentu belum punya kantor juga enggak apa sesuai Perppu-nya seperti itu tapi kita harus segera bebenah di sana," kata Utut.
Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Tahun 2022 yang diselenggarakan KI Pusat mengambil tema “Digitalisasi Keterbukaan Informasi Badan Publik dalam Masa Recovery COVID-19”.
Selain Utut, dalam acara “Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2022" itu dihadiri oleh jajaran pimpinan KI Pusat, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari.
Kemudian, Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB Jazilul Fawaid, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi, maupun gubernur-gubernur dari sejumlah provinsi di Indonesia.
Baca juga: Kemenkumham terima penghargaan Badan Publik Informatif
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2022
0 comments:
Post a Comment