Tangkapan layar - Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden Suprayoga Hadi. ANTARA/Tangkapan layar Youtube TP2AK Stunting/pri.
Jakarta (ANTARA) - Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bersama Indonesia Bureau of Economic Research (IBER) menggelar diskusi bersama akademisi dari berbagai kampus untuk membahas program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, di Jakarta, Kamis.
Dalam diskusi bertajuk "Menuju Nol Persen Kemiskinan Ekstrem di Indonesia: Tantangan, Kebijakan, dan Solusi untuk Pertumbuhan Inklusif di Indonesia" ini, sejumlah akademisi dan peneliti dari dalam dan luar negeri ikut terlibat.
Untuk pembicara dari luar negeri, TNP2K mengundang diantaranya Profesor Rema Hanna dari Harvard University dan Profesor Sabina Alkire dari Oxford University. Sementara dari dalam negeri sejumlah pembicara dari berbagai universitas negeri di Indonesia, hadir dalam acara tersebut.
"Forum ini merupakan bagian dari komitmen TNP2K untuk menyediakan semacam wadah kolaborasi antara Pemerintah dan pelaku non-pemerintah, dalam hal ini adalah pihak akademisi untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem,” ungkap Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden selaku Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Suprayoga Hadi.
Baca juga: Pemerintah telah kucurkan Rp450 triliun untuk atasi kemiskinan
Dalam sambutannya Suprayoga mengatakan penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo seperti tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang terbit pada bulan Juni 2022 lalu.
Suprayoga berharap diskusi yang melibatkan akademisi dalam dan luar negeri ini, dapat memacu peningkatan penelitian penghapusan kemiskinan ekstrem yang ditargetkan menyentuh angka 0 persen pada tahun 2024.
Lebih lanjut Suprayoga menyebut diskusi dalam forum tersebut menjadi penting dan mendesak karena pemerintah hanya memiliki tenggat dua tahun untuk menghapus kemiskinan ekstrem yang pada saat ini masih berada di angka 2,04 persen. Ia menyebut, pemerintah memerlukan upaya bersama agar target tersebut tercapai.
“Wapres selaku Ketua TNP2K selalu menyatakan di beberapa kesempatan bahwa penghapusan kemiskinan ekstrem ini harus dilakukan melalui upaya kolaborasi, sinergi, juga konvergensi yang melibatkan berbagai pihak yang kita kenal dengan nama kemitraan pentahelix,” papar Suprayoga.
“Pentahelix merupakan model kerja sama yang melibatkan 5 aktor, yakni pemerintah (pusat dan daerah), badan usaha, perguruan tinggi, masyarakat sipil, dan media,” tambahnya.
Menurut Suprayoga, peran media juga masuk dalam kerangka pentahelix yang berperan penting untuk memastikan informasi-informasi dari pemerintah dapat menjangkau masyarakat luas.
Sehingga sebagai sumber informasi yang akan disampaikan pada masyarakat, humas dari kementerian dan lembaga harus melakukan amplifikasi program dari instansi masing-masing.
“Harapannya dengan mekanisme keterbukaan informasi yang masif, masyarakat mendapat informasi yang cukup tentang program-program penghapusan kemiskinan ekstrem,” pintanya.
Terakhir, Suprayoga berharap dengan adanya kolaborasi ini, TNP2K dapat membuat program yang dapat mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Terlebih, kata Suprayoga, TNP2K sudah menjadi lembaga think-tank untuk penanggulangan kemiskinan selama 12 tahun terakhir.
“Semakin banyak kolaborasi dan konvergensi yang dilakukan oleh Pemerintah dan pelaku nonpemerintah, akan mempunyai imbas atau mendapatkan dampak positif pada pencapaian target kecepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia,” ujarnya.
Baca juga: Kepala daerah jadi motor penggerak program penurunan stunting
Baca juga: Kemendes PDTT ajak pelaku usaha investasi di perbatasan
Dalam diskusi bertajuk "Menuju Nol Persen Kemiskinan Ekstrem di Indonesia: Tantangan, Kebijakan, dan Solusi untuk Pertumbuhan Inklusif di Indonesia" ini, sejumlah akademisi dan peneliti dari dalam dan luar negeri ikut terlibat.
Untuk pembicara dari luar negeri, TNP2K mengundang diantaranya Profesor Rema Hanna dari Harvard University dan Profesor Sabina Alkire dari Oxford University. Sementara dari dalam negeri sejumlah pembicara dari berbagai universitas negeri di Indonesia, hadir dalam acara tersebut.
"Forum ini merupakan bagian dari komitmen TNP2K untuk menyediakan semacam wadah kolaborasi antara Pemerintah dan pelaku non-pemerintah, dalam hal ini adalah pihak akademisi untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem,” ungkap Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden selaku Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Suprayoga Hadi.
Baca juga: Pemerintah telah kucurkan Rp450 triliun untuk atasi kemiskinan
Dalam sambutannya Suprayoga mengatakan penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo seperti tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang terbit pada bulan Juni 2022 lalu.
Suprayoga berharap diskusi yang melibatkan akademisi dalam dan luar negeri ini, dapat memacu peningkatan penelitian penghapusan kemiskinan ekstrem yang ditargetkan menyentuh angka 0 persen pada tahun 2024.
Lebih lanjut Suprayoga menyebut diskusi dalam forum tersebut menjadi penting dan mendesak karena pemerintah hanya memiliki tenggat dua tahun untuk menghapus kemiskinan ekstrem yang pada saat ini masih berada di angka 2,04 persen. Ia menyebut, pemerintah memerlukan upaya bersama agar target tersebut tercapai.
“Wapres selaku Ketua TNP2K selalu menyatakan di beberapa kesempatan bahwa penghapusan kemiskinan ekstrem ini harus dilakukan melalui upaya kolaborasi, sinergi, juga konvergensi yang melibatkan berbagai pihak yang kita kenal dengan nama kemitraan pentahelix,” papar Suprayoga.
“Pentahelix merupakan model kerja sama yang melibatkan 5 aktor, yakni pemerintah (pusat dan daerah), badan usaha, perguruan tinggi, masyarakat sipil, dan media,” tambahnya.
Menurut Suprayoga, peran media juga masuk dalam kerangka pentahelix yang berperan penting untuk memastikan informasi-informasi dari pemerintah dapat menjangkau masyarakat luas.
Sehingga sebagai sumber informasi yang akan disampaikan pada masyarakat, humas dari kementerian dan lembaga harus melakukan amplifikasi program dari instansi masing-masing.
“Harapannya dengan mekanisme keterbukaan informasi yang masif, masyarakat mendapat informasi yang cukup tentang program-program penghapusan kemiskinan ekstrem,” pintanya.
Terakhir, Suprayoga berharap dengan adanya kolaborasi ini, TNP2K dapat membuat program yang dapat mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Terlebih, kata Suprayoga, TNP2K sudah menjadi lembaga think-tank untuk penanggulangan kemiskinan selama 12 tahun terakhir.
“Semakin banyak kolaborasi dan konvergensi yang dilakukan oleh Pemerintah dan pelaku nonpemerintah, akan mempunyai imbas atau mendapatkan dampak positif pada pencapaian target kecepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia,” ujarnya.
Baca juga: Kepala daerah jadi motor penggerak program penurunan stunting
Baca juga: Kemendes PDTT ajak pelaku usaha investasi di perbatasan
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2022
0 comments:
Post a Comment