Tangkapan layar - anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani dalam webinar Ngobrol Bareng Legislator bertajuk Lindungi Ruang Digital dari KBGO, seperti dipantau di Jakarta, Kamis (11/8/2022). ANTARA/Tri Meilani Ameliya.
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mengatakan Pemerintah, melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), wajib memberi atensi khusus untuk mengantisipasi gangguan keamanan di Papua.
"Kemenkopolhukam wajib memberi atensi khusus untuk mengantisipasi gangguan keamanan di Tanah Papua," kata Christina dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Baik TNI, Polri, maupun BIN, lanjut Christina, perlu melakukan langkah terukur di lapangan untuk memastikan masyarakat sipil tetap bisa melakukan aktivitas dengan normal.
Dia menegaskan wilayah yang belakangan sering menjadi pusat gangguan keamanan, seperti Pegunungan Bintang, Dogiyai, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Yahukimo, dan daerah lain yang dianggap rawan, harus mendapat perhatian lebih.
"Saya meyakini panglima TNI, para kepala Staf Angkatan, dan kapolri yang belum lama ini mengunjungi Papua sudah memahami situasi dan kondisi lapangan, sehingga dapat mengambil langkah-langkah antisipasi yang diperlukan," tuturnya.
Baca juga: Komnas HAM temukan indikasi eskalasi kekerasan usai penangkapan Enembe
Dia menambahkan hal yang tidak bisa dipungkiri terkait dinamika politik usai penangkapan Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe sebagai tersangka dugaan kasus korupsi oleh KPK akan dimanfaatkan kelompok sipil bersenjata atau pihak lain untuk meningkatkan eskalasi. Hal itu juga perlu diantisipasi secara serius, tambahnya.
"DPR memandang perlu untuk memberikan perhatian lebih terhadap keselamatan masyarakat sipil di daerah-daerah rawan yang disebutkan tadi. Gelombang pengungsian yang ada saat ini dari daerah-daerah tersebut membutuhkan asistensi keamanan baik dari TNI maupun Polri," katanya.
Sementara itu, sejauh situasinya bisa dikendalikan, masyarakat sipil yang memilih tetap tinggal harus mendapatkan kepastian akan keamanan mereka.
"DPR akan terus mendorong upaya damai dalam menyikapi berbagai dinamika keamanan di Tanah Papua. Pemerintah pusat perlu memastikan langkah persuasif dialogis dengan berbagai pihak agar Papua bisa kembali aman dan damai," ujar Christina.
Baca juga: KPK tak mau terjebak potensi konflik luar biasa tangkap Enembe
Baca juga: Firli klaim KPK dapat dukungan tokoh Papua usut kasus Lukas Enembe
"Kemenkopolhukam wajib memberi atensi khusus untuk mengantisipasi gangguan keamanan di Tanah Papua," kata Christina dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Baik TNI, Polri, maupun BIN, lanjut Christina, perlu melakukan langkah terukur di lapangan untuk memastikan masyarakat sipil tetap bisa melakukan aktivitas dengan normal.
Dia menegaskan wilayah yang belakangan sering menjadi pusat gangguan keamanan, seperti Pegunungan Bintang, Dogiyai, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Yahukimo, dan daerah lain yang dianggap rawan, harus mendapat perhatian lebih.
"Saya meyakini panglima TNI, para kepala Staf Angkatan, dan kapolri yang belum lama ini mengunjungi Papua sudah memahami situasi dan kondisi lapangan, sehingga dapat mengambil langkah-langkah antisipasi yang diperlukan," tuturnya.
Baca juga: Komnas HAM temukan indikasi eskalasi kekerasan usai penangkapan Enembe
Dia menambahkan hal yang tidak bisa dipungkiri terkait dinamika politik usai penangkapan Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe sebagai tersangka dugaan kasus korupsi oleh KPK akan dimanfaatkan kelompok sipil bersenjata atau pihak lain untuk meningkatkan eskalasi. Hal itu juga perlu diantisipasi secara serius, tambahnya.
"DPR memandang perlu untuk memberikan perhatian lebih terhadap keselamatan masyarakat sipil di daerah-daerah rawan yang disebutkan tadi. Gelombang pengungsian yang ada saat ini dari daerah-daerah tersebut membutuhkan asistensi keamanan baik dari TNI maupun Polri," katanya.
Sementara itu, sejauh situasinya bisa dikendalikan, masyarakat sipil yang memilih tetap tinggal harus mendapatkan kepastian akan keamanan mereka.
"DPR akan terus mendorong upaya damai dalam menyikapi berbagai dinamika keamanan di Tanah Papua. Pemerintah pusat perlu memastikan langkah persuasif dialogis dengan berbagai pihak agar Papua bisa kembali aman dan damai," ujar Christina.
Baca juga: KPK tak mau terjebak potensi konflik luar biasa tangkap Enembe
Baca juga: Firli klaim KPK dapat dukungan tokoh Papua usut kasus Lukas Enembe
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Fransiska Ninditya
COPYRIGHT © ANTARA 2023
0 comments:
Post a Comment