Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto (kedua dari kanan) saat keluar dari pintu 1 gedung SICC Kabupaten Bogor, Jawa Barat, usai menghadiri Rakor Kepala Daerah se-Indonesia, Selasa (17/1/2023). (ANTARA/Linna Susanti)
Kabupaten Bogor (ANTARA) - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyatakan daerahnya siap melaksanakan arahan Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) kepala daerah se-Indonesia bahwa perlu kekompakan semua aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat dalam penanganan untuk mengatasi masalah kekerdilan atau stunting pada anak dan masalah inflasi.
Bima Arya saat ditemui ANTARA usai Rakornas di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa, mengatakan penekanan masalah stunting dan penanganan inflasi telah menjadi arahannya dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan pada Senin (16/1).
"Intinya Presiden ingin kami melakukan total football seperti melawan COVID-19 untuk menangani persoalan-persoalan dan tantangan yang ada sekarang, seperti stunting. Itu stunting kalau dengan gaya total futball, Presiden yakin bisa diatasi secara cepat," kata Bima.
Selain kekerdilan pada anak, kata Bima, Presiden juga meminta semua kepala daerah serius memantau inflasi agar ekonomi secara nasional dapat dikendalikan dengan baik.
Presiden RI Joko Widodo saat membuka Rakor kepala daerah se-Indonesia di SICC, Kabupaten Bogor, Selasa, mengatakan, sebanyak 47 negara telah menjadi pasien Dana Moneter Internasional (IMF) dan sejumlah negara lainnya masih mengantre untuk mendapatkan bantuan lembaga keuangan multilateral itu.
Presiden mengatakan ekonomi Indonesia berada pada kondisi yang baik saat ini, bahkan sangat baik dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk keseluruhan 2022 sebesar 5,2-5,3 persen (year on year/yoy).
Meski demikian, Presiden Jokowi mengingatkan semua pihak untuk berhati-hati. Menurutnya 2023 masih menjadi tahun ujian bagi ekonomi Indonesia dan global.
Presiden meminta jajaran kementerian dan lembaga non-kementerian serta pemerintah daerah untuk memiliki frekuensi yang sama dalam menghadapi situasi ekonomi. Setiap kebijakan yang dibuat, kata Presiden, harus berbasiskan pada data dan fakta di lapangan.
Atas pidato Presiden Jokowi itu, Bima Arya bekerja serius dalam mengatasi persoalan tersebut.
"Nah di dunia sudah banyak yang menjadi pasien IMF. Ini momok semua negara, jadi kita harus siap-siap, jangan percaya ABS kata presiden tuh. Jadi jangan asal bapak senang, tapi harus hati-hati. Termasuk tarif, ya pak presiden menekankan supaya tarif angkutan, tarif air minum gitu ya, itu juga ditetapkan dengan menghitung angka inflasi," kata Bima.
Presiden Jokowi, kata Bima, juga berpesan agar kepala daerah dapat melakukan intervensi dalam mencegah stunting, salah satunya dengan mengingatkan posyandu atau puskesmas untuk tidak memberikan biskuit dan bubur instan kepada bayi dan memperhatikan kesehatan ibu-ibu muda.
Menurut Bima, untuk Kota Bogor, sebetulnya semua sudah sesuai jalur arahan Presiden Jokowi, yang dipesankan juga dalam Musrenbang bersama para camat dan lurah, persis sama. Penekanan Pemerintah Kota Bogor pada stunting.
Presiden, lanjut Bima, memperkirakan bonus demografi ini kan akan ada di 2030 sampai 2035 sehingga dari sekarang harus diperhatikan.
"Bahkan presiden secara detail seperti arahan saya di Musrenbang, bagaimana melakukan edukasi ASI eksklusif, persoalan anemia pada ibu-ibu muda dan digitalisasi juga dalam proses penanganan stunting," katanya.
Bima Arya saat ditemui ANTARA usai Rakornas di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa, mengatakan penekanan masalah stunting dan penanganan inflasi telah menjadi arahannya dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan pada Senin (16/1).
"Intinya Presiden ingin kami melakukan total football seperti melawan COVID-19 untuk menangani persoalan-persoalan dan tantangan yang ada sekarang, seperti stunting. Itu stunting kalau dengan gaya total futball, Presiden yakin bisa diatasi secara cepat," kata Bima.
Selain kekerdilan pada anak, kata Bima, Presiden juga meminta semua kepala daerah serius memantau inflasi agar ekonomi secara nasional dapat dikendalikan dengan baik.
Presiden RI Joko Widodo saat membuka Rakor kepala daerah se-Indonesia di SICC, Kabupaten Bogor, Selasa, mengatakan, sebanyak 47 negara telah menjadi pasien Dana Moneter Internasional (IMF) dan sejumlah negara lainnya masih mengantre untuk mendapatkan bantuan lembaga keuangan multilateral itu.
Presiden mengatakan ekonomi Indonesia berada pada kondisi yang baik saat ini, bahkan sangat baik dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk keseluruhan 2022 sebesar 5,2-5,3 persen (year on year/yoy).
Meski demikian, Presiden Jokowi mengingatkan semua pihak untuk berhati-hati. Menurutnya 2023 masih menjadi tahun ujian bagi ekonomi Indonesia dan global.
Presiden meminta jajaran kementerian dan lembaga non-kementerian serta pemerintah daerah untuk memiliki frekuensi yang sama dalam menghadapi situasi ekonomi. Setiap kebijakan yang dibuat, kata Presiden, harus berbasiskan pada data dan fakta di lapangan.
Atas pidato Presiden Jokowi itu, Bima Arya bekerja serius dalam mengatasi persoalan tersebut.
"Nah di dunia sudah banyak yang menjadi pasien IMF. Ini momok semua negara, jadi kita harus siap-siap, jangan percaya ABS kata presiden tuh. Jadi jangan asal bapak senang, tapi harus hati-hati. Termasuk tarif, ya pak presiden menekankan supaya tarif angkutan, tarif air minum gitu ya, itu juga ditetapkan dengan menghitung angka inflasi," kata Bima.
Presiden Jokowi, kata Bima, juga berpesan agar kepala daerah dapat melakukan intervensi dalam mencegah stunting, salah satunya dengan mengingatkan posyandu atau puskesmas untuk tidak memberikan biskuit dan bubur instan kepada bayi dan memperhatikan kesehatan ibu-ibu muda.
Menurut Bima, untuk Kota Bogor, sebetulnya semua sudah sesuai jalur arahan Presiden Jokowi, yang dipesankan juga dalam Musrenbang bersama para camat dan lurah, persis sama. Penekanan Pemerintah Kota Bogor pada stunting.
Presiden, lanjut Bima, memperkirakan bonus demografi ini kan akan ada di 2030 sampai 2035 sehingga dari sekarang harus diperhatikan.
"Bahkan presiden secara detail seperti arahan saya di Musrenbang, bagaimana melakukan edukasi ASI eksklusif, persoalan anemia pada ibu-ibu muda dan digitalisasi juga dalam proses penanganan stunting," katanya.
0 comments:
Post a Comment