Tangkapan layar - Presiden Joko Widodo berbicara dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia Tahun 2023 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023). ANTARA/Desca Lidya Natalia/aa.
Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa politik terjadi di Indonesia, Selasa (17/1), mulai dari penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Rakornas Forkopimda) hingga Presiden Jokowi menyetujui usulan perubahan masa jabatan kepala desa (kades).
Yudo Margono jamin netralitas TNI di Pemilu 2024
Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA.
Mendagri: Rakornas Forkopimda arahan buat daerah soal ekonomi-inflasi
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan Rapat Koordinasi Nasional Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Rakornas Forkopimda) diharapkan dapat memberikan masukan dan arahan langkah-langkah aplikatif harus dikerjakan oleh daerah terkait penguatan ekonomi dan pengendalian inflasi.
"Melalui momentum yang baik ini diharapkan dapat memberikan masukan dan arahan tentang langkah-langkah aplikatif yang harus dikerjakan oleh daerah," kata Mendagri Tito Karnavian dipantau dari kanal YouTube resmi Kemendagri, di Jakarta, Selasa (17/1).
Selengkapnya baca di sini.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan Rapat Koordinasi Nasional Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Rakornas Forkopimda) diharapkan dapat memberikan masukan dan arahan langkah-langkah aplikatif harus dikerjakan oleh daerah terkait penguatan ekonomi dan pengendalian inflasi.
"Melalui momentum yang baik ini diharapkan dapat memberikan masukan dan arahan tentang langkah-langkah aplikatif yang harus dikerjakan oleh daerah," kata Mendagri Tito Karnavian dipantau dari kanal YouTube resmi Kemendagri, di Jakarta, Selasa (17/1).
Selengkapnya baca di sini.
Presiden menyoroti dua masalah besar penghadang investasi di daerah
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyoroti dua masalah besar yang kerap menghadang kelancaran investasi di daerah, yakni pertama tata ruang dan kedua perizinan pembangunan gedung.
Kedua hal itu disebut Presiden kerap kali membuat izin investasi bisa memakan waktu berbulan-bulan, demikian disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) 2023, di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1).
Kedua hal itu disebut Presiden kerap kali membuat izin investasi bisa memakan waktu berbulan-bulan, demikian disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) 2023, di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1).
Selengkapnya baca di sini.
Yudo Margono jamin netralitas TNI di Pemilu 2024
Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono memastikan netralitas seluruh jajarannya untuk tidak memihak kepada salah satu kandidat pun dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.
"Waktu saya mulai fit and proper test sudah menjamin bahwa TNI harus netral. Tentunya, saya akan konsisten untuk itu ya. Nanti kami tekankan kepada seluruh jajaran. Sekarang ini sudah mulai penekanan kepada jajaran untuk nanti netral," kata Yudo di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah se-Indonesia di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1).
"Waktu saya mulai fit and proper test sudah menjamin bahwa TNI harus netral. Tentunya, saya akan konsisten untuk itu ya. Nanti kami tekankan kepada seluruh jajaran. Sekarang ini sudah mulai penekanan kepada jajaran untuk nanti netral," kata Yudo di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah se-Indonesia di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1).
Selengkapnya baca di sini.
DPR setuju revisi UU Desa soal perpanjangan masa jabatan kades
Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha mengatakan pihaknya, Badan Legislasi (Baleg), dan seluruh fraksi di DPR menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades).
"Di Komisi II, di Baleg, di fraksi, juga semuanya; semuanya menyetujui," kata Toha kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/1).
"Di Komisi II, di Baleg, di fraksi, juga semuanya; semuanya menyetujui," kata Toha kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/1).
Selengkapnya baca di sini.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui usulan perubahan periodisasi jabatan kepala desa yang diatur dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, guna mencegah terjadinya konflik sosial yang dapat mengganggu pembangunan desa.
Hal itu disampaikan politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko usai bertemu Presiden Jokowi, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/1).
Selengkapnya baca di sini.
Hal itu disampaikan politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko usai bertemu Presiden Jokowi, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/1).
Selengkapnya baca di sini.
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2023
0 comments:
Post a Comment