Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin saat menerima audiensi Pengurus Kongres Wanita Indonesia (Kowani) dan Pita Putih Indonesia (PPI) di kediaman resmi Wapres, Jakarta, Selasa (3/1/2023). ANTARA/HO-BPMI Setwapres
Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengapresiasi kiprah Kongres Wanita Indonesia (Kowani) dalam memajukan kaum perempuan dan anak Indonesia, termasuk membantu menangani penurunan dan pencegahan stunting.
"Pemerintah menjadikan stunting ini sebagai salah satu program prioritas karena ini menyangkut soal sumber daya manusia ke depan,” kata Wapres saat menerima audiensi Pengurus Kongres Wanita Indonesia (Kowani) dan Pita Putih Indonesia (PPI) di kediaman resmi Wapres, Jakarta, Selasa, sebagaimana siaran pers yang diterima.
Wapres menekankan apabila masalah stunting tidak ditangani, maka akan tumbuh generasi yang tidak sehat dan tidak memiliki daya saing. Sehingga pemerintah memiliki target agar pada tahun 2024 angka stunting dapat menjadi 14 persen.
Menurut Wapres, saat ini angka stunting masih sekitar 21,52 persen atau hanya turun 2,9 persen dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 24,4 persen. Sehingga untuk mencapai target 14 persen di tahun 2024 perlu ada upaya percepatan yang perlu didukung berbagai pihak, termasuk Kowani.
“Terutama langkah yang harus dilakukan adalah mengefektifkan peran daripada Tim Percepatan Penurunan Stunting yang ada di (tingkat) pusat, provinsi, dan (terutama) kabupaten/kota,” tuturnya.
Wapres mengatakan, salah satu daerah yang dinilai berhasil menangani stunting dengan baik adalah Kabupaten Sumedang di Jawa Barat, yakni dengan cara menggerakkan posyandu.
Kader posyandu di Kabupaten Sumedang bisa menghasilkan 9.000 penggerak penurunan stunting yang didominasi perempuan.
Wapres meminta Kowani dan PPI juga mendorong munculnya para penggerak penurunan stunting di daerah-daerah untuk membantu memberikan edukasi kepada masyarakat terkait program intervensi spesifik dan intervensi sensitif dalam upaya penanganan stunting.
Wapres mengemukakan bahwa untuk menurunkan stunting, 30 persen bergantung kepada intervensi spesifik yakni intervensi yang berhubungan dengan peningkatan gizi dan kesehatan.
Sementara 70 persennya bergantung kepada intervensi sensitif, yakni intervensi pendukung untuk penurunan kecepatan stunting, seperti penyediaan sarana air bersih dan sanitasi.
“Jadi program (pencegahan stunting) itu bukan sejak 1.000 hari pertama kehidupan anak, tetapi sejak pra nikah harus sudah diedukasi, sehingga saat hamil seorang Ibu sudah punya pemahaman tentang bagaimana menjaga anaknya,” jelas Wapres.
Wapres pada kesempatan itu juga menyambut baik rencana penyelenggaraan deklarasi Gerakan “Ibu Bangsa” oleh Kowani dan PPI sebagai upaya menurunkan angka stunting.
Ketua Umum Kowani Giwo Rubianto Wiyogo menyampaikan bahwa pihaknya telah melaksanakan kerja sama melalui Nota Kesepahaman (MoU) dengan PPI untuk penyelenggaraan Gerakan “Ibu Bangsa” guna mendorong percepatan penurunan stunting.
Giwo menyampaikan bahwa tujuan dari deklarasi tersebut adalah untuk mendukung dan membantu upaya penyelamatan anak dalam 1.000 hari pertama kehidupan dari ancaman stunting, serta memantau dan menangani kasus gizi buruk.
“Tujuan deklarasi yaitu agar target pemerintah dalam penurunan angka prevalensi stunting 14 persen pada tahun 2024 tercapai,” ujarnya.
Deklarasi “Ibu Bangsa” juga bertujuan untuk membantu upaya pencegahan stunting dengan memperkuat kemampuan diri bagi para calon ibu, ibu hamil, ibu dengan balita, dan seluruh masyarakat pada umumnya.
Baca juga: Wapres ajak semua pihak tetap semangat kerjakan pembangunan di 2023
Baca juga: Kemenko PMK ingatkan perlunya kolaborasi program penurunan stunting
Baca juga: Menteri PAN-RB akselerasi penanganan stunting melalui skema digital
"Pemerintah menjadikan stunting ini sebagai salah satu program prioritas karena ini menyangkut soal sumber daya manusia ke depan,” kata Wapres saat menerima audiensi Pengurus Kongres Wanita Indonesia (Kowani) dan Pita Putih Indonesia (PPI) di kediaman resmi Wapres, Jakarta, Selasa, sebagaimana siaran pers yang diterima.
Wapres menekankan apabila masalah stunting tidak ditangani, maka akan tumbuh generasi yang tidak sehat dan tidak memiliki daya saing. Sehingga pemerintah memiliki target agar pada tahun 2024 angka stunting dapat menjadi 14 persen.
Menurut Wapres, saat ini angka stunting masih sekitar 21,52 persen atau hanya turun 2,9 persen dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 24,4 persen. Sehingga untuk mencapai target 14 persen di tahun 2024 perlu ada upaya percepatan yang perlu didukung berbagai pihak, termasuk Kowani.
“Terutama langkah yang harus dilakukan adalah mengefektifkan peran daripada Tim Percepatan Penurunan Stunting yang ada di (tingkat) pusat, provinsi, dan (terutama) kabupaten/kota,” tuturnya.
Wapres mengatakan, salah satu daerah yang dinilai berhasil menangani stunting dengan baik adalah Kabupaten Sumedang di Jawa Barat, yakni dengan cara menggerakkan posyandu.
Kader posyandu di Kabupaten Sumedang bisa menghasilkan 9.000 penggerak penurunan stunting yang didominasi perempuan.
Wapres meminta Kowani dan PPI juga mendorong munculnya para penggerak penurunan stunting di daerah-daerah untuk membantu memberikan edukasi kepada masyarakat terkait program intervensi spesifik dan intervensi sensitif dalam upaya penanganan stunting.
Wapres mengemukakan bahwa untuk menurunkan stunting, 30 persen bergantung kepada intervensi spesifik yakni intervensi yang berhubungan dengan peningkatan gizi dan kesehatan.
Sementara 70 persennya bergantung kepada intervensi sensitif, yakni intervensi pendukung untuk penurunan kecepatan stunting, seperti penyediaan sarana air bersih dan sanitasi.
“Jadi program (pencegahan stunting) itu bukan sejak 1.000 hari pertama kehidupan anak, tetapi sejak pra nikah harus sudah diedukasi, sehingga saat hamil seorang Ibu sudah punya pemahaman tentang bagaimana menjaga anaknya,” jelas Wapres.
Wapres pada kesempatan itu juga menyambut baik rencana penyelenggaraan deklarasi Gerakan “Ibu Bangsa” oleh Kowani dan PPI sebagai upaya menurunkan angka stunting.
Ketua Umum Kowani Giwo Rubianto Wiyogo menyampaikan bahwa pihaknya telah melaksanakan kerja sama melalui Nota Kesepahaman (MoU) dengan PPI untuk penyelenggaraan Gerakan “Ibu Bangsa” guna mendorong percepatan penurunan stunting.
Giwo menyampaikan bahwa tujuan dari deklarasi tersebut adalah untuk mendukung dan membantu upaya penyelamatan anak dalam 1.000 hari pertama kehidupan dari ancaman stunting, serta memantau dan menangani kasus gizi buruk.
“Tujuan deklarasi yaitu agar target pemerintah dalam penurunan angka prevalensi stunting 14 persen pada tahun 2024 tercapai,” ujarnya.
Deklarasi “Ibu Bangsa” juga bertujuan untuk membantu upaya pencegahan stunting dengan memperkuat kemampuan diri bagi para calon ibu, ibu hamil, ibu dengan balita, dan seluruh masyarakat pada umumnya.
Baca juga: Wapres ajak semua pihak tetap semangat kerjakan pembangunan di 2023
Baca juga: Kemenko PMK ingatkan perlunya kolaborasi program penurunan stunting
Baca juga: Menteri PAN-RB akselerasi penanganan stunting melalui skema digital
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2023
0 comments:
Post a Comment