Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang. (ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi)
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta para kepala desa tidak salah memahami pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarno Putri terkait permintaan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 10 persen atau sebesar Rp300 triliun untuk pembangunan desa.
"Jangan para kepala desa jadi salah paham dengan maksud dari ucapan Ibu Ketum kami," kata Junimart dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Politisi PDIP itu kemudian menjelaskan maksud dari pernyataan Megawati saat Peringatan Sembilan Tahun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) di Jakarta, Minggu (19/3), yang menyinggung permintaan alokasi APBN sebesar Rp300 triliun oleh kepala desa tersebut.
Menurut dia, pernyataan Megawati yang meminta para kepala desa untuk fokus kerja tersebut bukanlah suatu bentuk penolakan terhadap usulan tersebut.
Melainkan, lanjut dia, sebagai motivasi bagi para kepala desa untuk berpacu dalam menunjukkan kinerjanya dalam mengelola dana desa yang ada terlebih dahulu, sebagaimana tujuan dana desa itu sendiri.
"Itu bukan penolakan, tetapi memotivasi, memicu agar para kepala desa berpacu membuktikan hasil kinerjanya dalam membangun desa," ujarnya.
Junimart juga menjelaskan bahwa mengelola anggaran sebesar 10 persen dari APBN untuk pembangunan desa bukan suatu hal yang sederhana dan mudah dilakukan.
"Ini kan berbicara tentang mengelola anggaran, mengelola anggaran itu tidak gampang, jangan sampai nanti apabila ditambah 10 persen dari APBN justru semakin banyak temuan tindak pidana penyalahgunaan dana desa," ucapnya.
Untuk itu, dia menyarankan agar para kepala desa sebaiknya menggunakan dana desa yang ada saat ini sesuai tujuannya.
Pemerintah, tambah dia, bertugas memberi perhatian serius dalam memberi edukasi kepada para kepala desa untuk penggunaan dana desa.
"Penggunaan dana desa dalam prakteknya saja sudah banyak temuan. Saran saya, bagaimana pemerintah dapat mengedukasi para kepala desa ini dalam penggunaan dana desa dan lain-lain. Itu dulu yang pokok, gitu loh," tuturnya.
Junimart menegaskan bahwa PDIP pun sangat mendukung pembangunan desa dan kemajuan desa sebagaimana yang menjadi motto partainya.
"Harus digaris bawahi, PDI-Perjuangan sangat konsen dan sangat mendukung pembangunan desa di seluruh Indonesia, terlebih dalam pembangunan sumber daya manusia dan menekan angka kemiskinan serta masalah stunting," kata dia.
Sebelumnya, Minggu (19/3), Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno meminta kepada para kepala desa agar fokus bekerja terlebih dahulu.
Hal itu disampaikannya saat memberikan arahan dalam acara Peringatan Sembilan Tahun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Area Parkir Timur Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta.
"Kalau kalian hanya bicara, musti dibagi duitnya segini, musti gini. Kerja dulu!" kata Presiden kelima RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu.
"Jangan para kepala desa jadi salah paham dengan maksud dari ucapan Ibu Ketum kami," kata Junimart dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Politisi PDIP itu kemudian menjelaskan maksud dari pernyataan Megawati saat Peringatan Sembilan Tahun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) di Jakarta, Minggu (19/3), yang menyinggung permintaan alokasi APBN sebesar Rp300 triliun oleh kepala desa tersebut.
Menurut dia, pernyataan Megawati yang meminta para kepala desa untuk fokus kerja tersebut bukanlah suatu bentuk penolakan terhadap usulan tersebut.
Melainkan, lanjut dia, sebagai motivasi bagi para kepala desa untuk berpacu dalam menunjukkan kinerjanya dalam mengelola dana desa yang ada terlebih dahulu, sebagaimana tujuan dana desa itu sendiri.
"Itu bukan penolakan, tetapi memotivasi, memicu agar para kepala desa berpacu membuktikan hasil kinerjanya dalam membangun desa," ujarnya.
Junimart juga menjelaskan bahwa mengelola anggaran sebesar 10 persen dari APBN untuk pembangunan desa bukan suatu hal yang sederhana dan mudah dilakukan.
"Ini kan berbicara tentang mengelola anggaran, mengelola anggaran itu tidak gampang, jangan sampai nanti apabila ditambah 10 persen dari APBN justru semakin banyak temuan tindak pidana penyalahgunaan dana desa," ucapnya.
Untuk itu, dia menyarankan agar para kepala desa sebaiknya menggunakan dana desa yang ada saat ini sesuai tujuannya.
Pemerintah, tambah dia, bertugas memberi perhatian serius dalam memberi edukasi kepada para kepala desa untuk penggunaan dana desa.
"Penggunaan dana desa dalam prakteknya saja sudah banyak temuan. Saran saya, bagaimana pemerintah dapat mengedukasi para kepala desa ini dalam penggunaan dana desa dan lain-lain. Itu dulu yang pokok, gitu loh," tuturnya.
Junimart menegaskan bahwa PDIP pun sangat mendukung pembangunan desa dan kemajuan desa sebagaimana yang menjadi motto partainya.
"Harus digaris bawahi, PDI-Perjuangan sangat konsen dan sangat mendukung pembangunan desa di seluruh Indonesia, terlebih dalam pembangunan sumber daya manusia dan menekan angka kemiskinan serta masalah stunting," kata dia.
Sebelumnya, Minggu (19/3), Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno meminta kepada para kepala desa agar fokus bekerja terlebih dahulu.
Hal itu disampaikannya saat memberikan arahan dalam acara Peringatan Sembilan Tahun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Area Parkir Timur Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta.
"Kalau kalian hanya bicara, musti dibagi duitnya segini, musti gini. Kerja dulu!" kata Presiden kelima RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Agus Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA 2023
0 comments:
Post a Comment