Jakarta (ANTARA) - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung pendirian fakultas kedokteran di Provinsi Jawa Timur guna memberi solusi terhadap rasio kekurangan dokter, serta mampu meningkatkan standar pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
  
Oleh karena itu, LaNyalla mendukung upaya beberapa universitas di Jawa Timur yang sedang mengajukan proses pembukaan Fakultas Kedokteran.
 
"Makanya ketika ada universitas yang mengajukan pendirian program studi kedokteran program sarjana dan pendidikan profesi dokter, sudah seharusnya dibantu," katanya.
 
Namun, LaNyalla juga mengingatkan agar universitas yang akan membuka program studi kedokteran mempersiapkan segala hal dengan baik.

Baca juga: LaNyalla minta Gubernur Jatim perjuangkan aspirasi guru honorer

Baca juga: Ketua DPD RI perjuangkan aspirasi guru honorer Jatim
 
"Tenaga pengajar, infrastruktur dan fasilitas yang menunjang proses belajar harus mengikuti standar yang sudah ditentukan. Hal ini perlu demi pembaharuan dan peningkatan kualitas lulusan dokter sehingga lebih kompetitif," ucapnya.

Menurut dia satu hal lagi yang perlu dipikirkan adalah skema biaya studi yang bisa terjangkau. Sebab, kata dia bukan rahasia lagi, selain susah masuk fakultas kedokteran juga dikenal berbiaya studi mahal.
 
"Soal pendanaan bagi calon dokter tidak boleh dikesampingkan. Perlu normalisasi biaya supaya banyak mahasiswa yang bisa masuk fakultas kedokteran. Juga agar dokter umum banyak yang kemudian mengambil spesialisasi," kata dia.
 
LaNyalla mengatakan saat ini kondisi rasio dokter dengan masyarakat tak ideal. Apalagi, jumlah dokter semakin berkurang akibat banyak yang berguguran karena menjadi korban pandemi COVID-19.
 
"Kondisi saat ini tak ideal. Memang fakta dan kita saksikan hari ini kekurangan tenaga dokter di RS daerah-daerah sangat terasa. Ini tentunya berdampak pada minim0nya akses dan pelayanan kesehatan. Untuk itu dalam satu dekade ke depan kita memerlukan banyak tenaga dokter," tuturnya.
 
Kebutuhan profesi tenaga kedokteran di Jatim cukup tinggi dan kekurangan. Sebab, rasioa-nya yakni 27.897 dokter untuk melayani 41 juta orang.

Baca juga: DPR nilai Indonesia kekurangan dokter
 
Sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) rasio dokter umum dan penduduk idealnya 1:1.000. Sedangkan data Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada 2020, rasio dokter umum di Indonesia 1:1.400 penduduk, dan itu pun sebaran-nya tidak merata.
 
Menurut LaNyalla pemerintah sebaiknya berkaca pada kasus COVID-19 saat terjadi lonjakan, dimana dokter dan tenaga kesehatan kewalahan menghadapi pasien.
 
"Kalau tidak dipersiapkan sejak sekarang kondisi ini akan lebih parah dan kita bisa memasuki masa defisit dokter dan kolaps-nya pelayanan kesehatan," ujarnya.
 
Sementara itu, beberapa universitas di Jawa Timur yang mengajukan pembukaan Fakultas Kedokteran antara lain Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, UIDA Gontor, Universitas Bhakti Wiyata, Universitas Darul Ulum Jombang, Universitas Negeri Surabaya dan UPN Veteran Jatim.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2023