Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. ANTARA/HO-Humas Kemenko PMK.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta pemerintah daerah untuk mempercepat pendataan stunting dan kemiskinan ekstrem guna mendukung optimalisasi program di masing-masing wilayah.
"Seluruh kabupaten/kota diharapkan memiliki target untuk segera memenuhi dan menyelesaikan pengisian data stunting serta kemiskinan ekstrem," kata Muhadjir Effendy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Dia menjelaskan, pendataan perlu dilakukan hingga tingkat desa agar intervensi program yang tengah dilaksanakan semakin tepat sasaran.
"Terutama untuk data kemiskinan ekstrem, akurasi sangat diperlukan agar program dapat berjalan sesuai target, pemda bisa berkoordinasi dengan Kemenko PMK terkait dengan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem atau P3KE," katanya.
Menko juga mengingatkan agar pemerintah daerah dapat memaksimalkan penggunaan dana desa untuk mendukung program penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.
"Dana desa dapat dimaksimalkan penggunaannya untuk ketahanan pangan, penanganan stunting, dan kemiskinan ekstrem," katanya.
Muhadjir juga meminta pemda untuk mendata kebutuhan sarana dan prasarana yang dapat mendukung upaya penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.
"Misalkan, data terkait daerah mana yang membutuhkan akses sanitasi sehingga nantinya bisa ditindaklanjuti dan mendapatkan bantuan serta perhatian khusus dari Kementerian PUPR," katanya.
Dengan demikian, kata dia, program penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem ini dapat segera diselesaikan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
"Stunting dan kemiskinan ekstrem merupakan permasalahan yang harus segera ditangani. Setiap kabupaten dan kota harus berperan aktif untuk mempercepat penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem," katanya.
Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah terus melakukan berbagai upaya strategis dalam rangka percepatan penurunan stunting. Prevalensi stunting di Indonesia saat ini berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) adalah 21,6 persen.
"Sementara pemerintah menargetkan prevalensi stunting bisa turun menjadi 14 persen pada tahun 2024 mendatang," katanya.
Selain itu, pemerintah menargetkan menghapuskan kemiskinan ekstrem dari empat persen atau 10,86 juta jiwa pada tahun 2021 menjadi nol persen pada tahun 2024.
T.W004
"Seluruh kabupaten/kota diharapkan memiliki target untuk segera memenuhi dan menyelesaikan pengisian data stunting serta kemiskinan ekstrem," kata Muhadjir Effendy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Dia menjelaskan, pendataan perlu dilakukan hingga tingkat desa agar intervensi program yang tengah dilaksanakan semakin tepat sasaran.
"Terutama untuk data kemiskinan ekstrem, akurasi sangat diperlukan agar program dapat berjalan sesuai target, pemda bisa berkoordinasi dengan Kemenko PMK terkait dengan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem atau P3KE," katanya.
Menko juga mengingatkan agar pemerintah daerah dapat memaksimalkan penggunaan dana desa untuk mendukung program penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.
"Dana desa dapat dimaksimalkan penggunaannya untuk ketahanan pangan, penanganan stunting, dan kemiskinan ekstrem," katanya.
Muhadjir juga meminta pemda untuk mendata kebutuhan sarana dan prasarana yang dapat mendukung upaya penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.
"Misalkan, data terkait daerah mana yang membutuhkan akses sanitasi sehingga nantinya bisa ditindaklanjuti dan mendapatkan bantuan serta perhatian khusus dari Kementerian PUPR," katanya.
Dengan demikian, kata dia, program penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem ini dapat segera diselesaikan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
"Stunting dan kemiskinan ekstrem merupakan permasalahan yang harus segera ditangani. Setiap kabupaten dan kota harus berperan aktif untuk mempercepat penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem," katanya.
Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah terus melakukan berbagai upaya strategis dalam rangka percepatan penurunan stunting. Prevalensi stunting di Indonesia saat ini berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) adalah 21,6 persen.
"Sementara pemerintah menargetkan prevalensi stunting bisa turun menjadi 14 persen pada tahun 2024 mendatang," katanya.
Selain itu, pemerintah menargetkan menghapuskan kemiskinan ekstrem dari empat persen atau 10,86 juta jiwa pada tahun 2021 menjadi nol persen pada tahun 2024.
T.W004
Pewarta: Wuryanti Puspitasari
Editor: Maswandi
COPYRIGHT © ANTARA 2023
0 comments:
Post a Comment