Tangkapan layar - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan tanggapan saat menghadiri paparan hasil survei Indikator Politik Indonesia bertajuk "Korelasi Antara Approval Rating Presiden dan Dukungan Atas Capres dan Partai Jelang 2024" secara virtual, Minggu (30/4/2023). ANTARA/Gilang Galiartha/aa.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meyakini keberhasilan menekan inflasi menjadi salah satu pemacu kenaikan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden RI Joko Widodo.
"Angka 78,5 persen ini tertinggi dibandingkan pemimpin dunia yang lain. (Narendra) Modi itu 78 persen yang terakhir, Perdana Menteri India, sekarang Bapak Jokowi 78,5 persen," kata Bahlil saat mengikuti pemaparan hasil survei Indikator bertajuk "Korelasi Antara Approval Rating Presiden dan Dukungan Atas Capres dan Partai Jelang 2024", Minggu.
Dia menilai rumus menekan inflasi yang dilakukan Jokowi tidak ada dalam buku, termasuk literatur ekonomi biasa. Menurut dia, diperlukan instrumen khusus, yaitu moneter di Bank Indonesia (BI), dan diterapkan melalui kebijakan pengetatan moneter, seperti menahan peredaran rupiah.
"Kebetulan ini cara pengelolaan inflasi Pak Jokowi beda dengan umumnya, di luar kelaziman. Dulu lewat kebijakan fiskal, naikkan suku bunga atau turunkan suku bunga BI rate,” katanya.
Bahlil menceritakan cara Jokowi mengelola inflasi di luar kelaziman dan sangat rinci, misalnya ketika 6 persen, sang Kepala Negara meminta jajarannya menjelaskan sumber-sumber kontribusi inflasi.
Menurut dia, kontribusi terjadinya inflasi setelah dicek adalah bahan pokok termasuk minyak goreng, lalu Presiden membuat formulasi bahwa pengendalian inflasi tidak hanya mengandalkan regulasi di Bank Indonesia.
Dia menceritakan cara Presiden Jokowi dalam mengendalikan harga adalah meminta pemerintah daerah (pemda) turut berperan dalam mengendalikan inflasi yang dipengaruhi melonjaknya harga bahan pangan.
Bahlil mencontohkan dengan memberikan subsidi ongkos logistik agar harga bawang merah di sentra produksi Brebes dan Lampung yang sedang melonjak.
"Dengan begitu, harga yang didapatkan di satu daerah relatif sama dengan daerah asal kebutuhan pokok tersebut. Harga menjadi terkendali dan stabil," katanya.
Dia menjelaskan biaya subsidi transportasi angkutan bahan pokok nilainya kecil namun dampaknya sangat besar dan meluas.
Baca juga: Survei: Kepuasan publik terhadap Jokowi capai 78,5 persen
Baca juga: Survei CPCS: Tingkat kepuasan terhadap Jokowi capai 78,3 persen
Dalam kesempatan itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa capaian tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi mencapai 78,5 persen yang merupakan level tertinggi dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir.
"Selama Indikator melakukan survei kepuasan publik atau approval rating Jokowi menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah," kata Burhanuddin.
Burhanuddin menjelaskan bahwa survei pertama yang dilakukan pada Januari 2015, menempatkan approval rating Jokowi di angka 61,7 persen.
Survei Indikator Politik menggunakan metode multistage random sampling untuk menarik sampel. Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 1.220 orang yang berasal dari seluruh Provinsi yang terdistribusi secara proporsional.
Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.220 responden memiliki toleransi kesalahan (MoE) sekitar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.
Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara acak sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.
"Angka 78,5 persen ini tertinggi dibandingkan pemimpin dunia yang lain. (Narendra) Modi itu 78 persen yang terakhir, Perdana Menteri India, sekarang Bapak Jokowi 78,5 persen," kata Bahlil saat mengikuti pemaparan hasil survei Indikator bertajuk "Korelasi Antara Approval Rating Presiden dan Dukungan Atas Capres dan Partai Jelang 2024", Minggu.
Dia menilai rumus menekan inflasi yang dilakukan Jokowi tidak ada dalam buku, termasuk literatur ekonomi biasa. Menurut dia, diperlukan instrumen khusus, yaitu moneter di Bank Indonesia (BI), dan diterapkan melalui kebijakan pengetatan moneter, seperti menahan peredaran rupiah.
"Kebetulan ini cara pengelolaan inflasi Pak Jokowi beda dengan umumnya, di luar kelaziman. Dulu lewat kebijakan fiskal, naikkan suku bunga atau turunkan suku bunga BI rate,” katanya.
Bahlil menceritakan cara Jokowi mengelola inflasi di luar kelaziman dan sangat rinci, misalnya ketika 6 persen, sang Kepala Negara meminta jajarannya menjelaskan sumber-sumber kontribusi inflasi.
Menurut dia, kontribusi terjadinya inflasi setelah dicek adalah bahan pokok termasuk minyak goreng, lalu Presiden membuat formulasi bahwa pengendalian inflasi tidak hanya mengandalkan regulasi di Bank Indonesia.
Dia menceritakan cara Presiden Jokowi dalam mengendalikan harga adalah meminta pemerintah daerah (pemda) turut berperan dalam mengendalikan inflasi yang dipengaruhi melonjaknya harga bahan pangan.
Bahlil mencontohkan dengan memberikan subsidi ongkos logistik agar harga bawang merah di sentra produksi Brebes dan Lampung yang sedang melonjak.
"Dengan begitu, harga yang didapatkan di satu daerah relatif sama dengan daerah asal kebutuhan pokok tersebut. Harga menjadi terkendali dan stabil," katanya.
Dia menjelaskan biaya subsidi transportasi angkutan bahan pokok nilainya kecil namun dampaknya sangat besar dan meluas.
Baca juga: Survei: Kepuasan publik terhadap Jokowi capai 78,5 persen
Baca juga: Survei CPCS: Tingkat kepuasan terhadap Jokowi capai 78,3 persen
Dalam kesempatan itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa capaian tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi mencapai 78,5 persen yang merupakan level tertinggi dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir.
"Selama Indikator melakukan survei kepuasan publik atau approval rating Jokowi menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah," kata Burhanuddin.
Burhanuddin menjelaskan bahwa survei pertama yang dilakukan pada Januari 2015, menempatkan approval rating Jokowi di angka 61,7 persen.
Survei Indikator Politik menggunakan metode multistage random sampling untuk menarik sampel. Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 1.220 orang yang berasal dari seluruh Provinsi yang terdistribusi secara proporsional.
Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.220 responden memiliki toleransi kesalahan (MoE) sekitar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.
Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara acak sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.
Pewarta: Gilang Galiartha
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2023
0 comments:
Post a Comment