Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani usai silaturahim dengan DPP PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta, Senin (5/6/2023). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)
Jakarta (ANTARA) -
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan partainya bersepakat dengan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk mengamankan suksesi kepemimpinan berjalan dengan baik dan lancar.
"Suksesi kepemimpinan ini perlu dikawal karena ini adalah sebuah proses demokrasi yang diikuti oleh parpol. Harapannya, partisipasi rakyat besar dan rakyat bahagia senang menyambut proses demokrasi ini dengan gembira," kata Muzani usai silaturahim di Kantor DPP PAN, Jakarta, Senin.
Muzani menyebut Partai Gerindra dan PAN berharap Pemilu Serentak 2024 dapat menjadi "lebaran demokrasi" bagi rakyat.
"Artinya, rakyat bersuka ria, rakyat bersenang, bergembira, karena akan hadirnya pemimpin baru, partai baru yang bisa memberi kesegaran bagi kepemimpinan, kehidupan demokrasi yang lebih baik," jelasnya.
Lebih lanjut, Muzani menyebut Partai Gerindra dan PAN sepakat menjaga konsistensi serta legacy pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin hingga berakhir pada Oktober 2024 mendatang.
"Sampai terjadinya transisi kepemimpinan yang baru," imbuhnya.
Baca juga: PAN komitmen lanjutkan pembicaraan tahap berikutnya dengan Gerindra
Dia juga mengatakan bahwa Partai Gerindra dan PAN bersepakat melanjutkan pembicaraan ke depan dalam rangka menindaklanjuti kerja sama kedua partai sebagaimana yang pernah terjalin pada pemilu sebelumnya.
"Kami sepakat kerja sama politik yang pernah dilakukan PAN dan Gerindra, 2014 dan 2019, diharapkan bisa dilanjutkan dalam pembicaraan-pembicaraan ke depan; sehingga kerja sama politik PAN-Gerindra di 2024 dimatangkan dalam pembicaraan-pembicaraan yang akan datang," tuturnya.
Terakhir, Muzani menyebut Partai Gerindra dan PAN sepakat agar sistem proporsional terbuka tetap dipertahankan pada Pemilu 2024.
"Karena itu, diharapkan memperkuat sistem demokrasi dan posisi-posisi partai kepada anggota legislatifnya masing-masing," ucapnya.
Selain Muzani, hadir pula Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman, serta Bendahara Umum Gerindra Thomas Djiwandono.
Sementara dari DPP PAN, hadir Sekjen PAN Eddy Soeparno, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto, Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay, dan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio.
Baca juga: Muzani pimpin jajaran DPP Gerindra sambangi DPP PAN
Untuk diketahui, pendaftaran bakal capres dan cawapres dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini, ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.
Baca juga: Waketum PAN: Pertemuan dengan Gerindra diskusikan peluang kerja sama
"Suksesi kepemimpinan ini perlu dikawal karena ini adalah sebuah proses demokrasi yang diikuti oleh parpol. Harapannya, partisipasi rakyat besar dan rakyat bahagia senang menyambut proses demokrasi ini dengan gembira," kata Muzani usai silaturahim di Kantor DPP PAN, Jakarta, Senin.
Muzani menyebut Partai Gerindra dan PAN berharap Pemilu Serentak 2024 dapat menjadi "lebaran demokrasi" bagi rakyat.
"Artinya, rakyat bersuka ria, rakyat bersenang, bergembira, karena akan hadirnya pemimpin baru, partai baru yang bisa memberi kesegaran bagi kepemimpinan, kehidupan demokrasi yang lebih baik," jelasnya.
Lebih lanjut, Muzani menyebut Partai Gerindra dan PAN sepakat menjaga konsistensi serta legacy pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin hingga berakhir pada Oktober 2024 mendatang.
"Sampai terjadinya transisi kepemimpinan yang baru," imbuhnya.
Baca juga: PAN komitmen lanjutkan pembicaraan tahap berikutnya dengan Gerindra
Dia juga mengatakan bahwa Partai Gerindra dan PAN bersepakat melanjutkan pembicaraan ke depan dalam rangka menindaklanjuti kerja sama kedua partai sebagaimana yang pernah terjalin pada pemilu sebelumnya.
"Kami sepakat kerja sama politik yang pernah dilakukan PAN dan Gerindra, 2014 dan 2019, diharapkan bisa dilanjutkan dalam pembicaraan-pembicaraan ke depan; sehingga kerja sama politik PAN-Gerindra di 2024 dimatangkan dalam pembicaraan-pembicaraan yang akan datang," tuturnya.
Terakhir, Muzani menyebut Partai Gerindra dan PAN sepakat agar sistem proporsional terbuka tetap dipertahankan pada Pemilu 2024.
"Karena itu, diharapkan memperkuat sistem demokrasi dan posisi-posisi partai kepada anggota legislatifnya masing-masing," ucapnya.
Selain Muzani, hadir pula Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman, serta Bendahara Umum Gerindra Thomas Djiwandono.
Sementara dari DPP PAN, hadir Sekjen PAN Eddy Soeparno, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto, Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay, dan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio.
Baca juga: Muzani pimpin jajaran DPP Gerindra sambangi DPP PAN
Untuk diketahui, pendaftaran bakal capres dan cawapres dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini, ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.
Baca juga: Waketum PAN: Pertemuan dengan Gerindra diskusikan peluang kerja sama
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Fransiska Ninditya
COPYRIGHT © ANTARA 2023
0 comments:
Post a Comment