Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw melantik 120 pejabat administrator dan pengawas pada lingkungan pemerintah provinsi yang diselenggarakan di Manokwari, Jumat. (ANTARA/Fransiskus Salu Weking)
"Pelantikan ini harus dimaknai dari sudut pandang organisasi agar memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan,"
Manokwari (ANTARA) - Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw melantik 120 pejabat terdiri dari 53 administrator (eselon III) dan 67 pengawas (eselon IV) di lingkungan pemerintah provinsi setempat."Pelantikan ini harus dimaknai dari sudut pandang organisasi agar memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan," kata Paulus Waterpauw seusai melakukan pelantikan di Manokwari, Jumat.
Ia menjelaskan bahwa rotasi jabatan dilakukan melalui mekanisme seleksi yang dilakukan oleh lima orang tim terdiri dari tiga pejabat internal pemerintahan dan dua akademisi.
Hal itu bermaksud agar hasil seleksi pejabat administrator dan pengawas lebih berkualitas, sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan berjalan maksimal hingga masa mendatang.
"Ada lima orang yang melaksanakan proses seleksi untuk menghasilkan pejabat yang berkompeten," tutur Waterpauw.
Pemerintah provinsi, kata dia, telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk menyelenggarakan seleksi.
Dengan demikian, pelantikan ratusan pejabat administrator dan pengawas di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat sudah mengikuti aturan pemerintahan yang berlaku.
"Hasil seleksi juga dilaporkan ke Kemendagri, BKN dan KASN. Setelah terima persetujuan baru bisa dilantik," tutur Waterpauw.
Gubernur berpesan agar pejabat yang baru dilantik dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab demi menyukseskan program pembangunan daerah secara berkesinambungan.
Selain itu, pemerintah berkomitmen meningkatkan mutu pelayanan bagi masyarakat dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, sosial, hukum, dan lainnya.
"Negara hadir di sini harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Makanya, jabatan yang kosong perlu segera diisi," ujar Waterpauw.
Ia menyebut aparatur sipil negara (ASN) dilarang terlibat dalam aktivitas politik praktis, karena akan menghambat roda pembangunan baik dari sisi infrastruktur maupun sumber daya manusia Papua masa mendatang.
Saat ini, kata dia, indeks pembangunan manusia (IPM) Papua Barat menempati urutan terendah kedua dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia.
Persoalan tersebut memerlukan komitmen dan konsentrasi penuh dari seluruh aparatur pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah itu.
"Hampir semua aspek masih rendah, maka diperlukan aparatur yang berkualitas dan kompeten supaya masyarakat sejahtera," kata gubernur.
Menurut dia triliunan dana otonomi khusus (otsus) yang dikucurkan pemerintah pusat ke Tanah Papua, tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
Kondisi itu tercermin dari berbagai persoalan yang sedang dihadapi seperti tingginya angka kemiskinan, pengangguran, putus sekolah, dan gizi buruk pada balita.
Oleh sebabnya, pemerintah daerah berharap adanya sinergi kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat guna memperbaiki kualitas hidup masyarakat Papua.
"Pejabat yang baru dilantik, kerja dengan baik dan benar. Singkirkan ego masing-masing, pekerjaan rumah masih banyak," ucap Waterpauw.
Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Agus Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA 2023
0 comments:
Post a Comment