Ilustrasi - Rangkuman berita hukum kemarin, mulai RI-Malaysia bahas TPPO, pernyataan Mahfud MD hingga transaksi mencurigakan Rp189 T (ANTARA/Juns)
Jakarta (ANTARA) - Ragam peristiwa hukum mewarnai pemberitaan nasional, Kamis (8/6) kemarin, mulai dari RI-Malaysia bahas Tindak Pidana Perdagangan orang (TPPO) hingga Mahfud MD sebut transaksi mencurigakan RP189 triliun belum tuntas.
Berikut lima peristiwa hukum menarik kemarin yang dirangkum ANTARA:
1. Indonesia-Malaysia bahas solusi cegah TPPO dan pekerja migran
Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI, Silmy Karim menemui Ketua Pengarah Imigresen Malaysia, YBhg Dato’ Ruslin bin Jusoh, membahas solusi pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta seputar Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Silmy mengatakan negara harus hadir di setiap permasalahan yang dialami warganya. Oleh karena itu, dia bertandang ke Imigrasi Malaysia untuk mencari solusi terkait masalah PMI di negara tersebut.
Selengkapnya di sini
2. Andi Widjajanto: Revisi UU TNI perkuat konsolidasi demokrasi
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Andi Widjajanto mengatakan bahwa kajian terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan upaya untuk memperkuat konsolidasi demokrasi.
"Hubungan sipil dan militer di Indonesia, konsolidasi demokrasi. Bagaimana revisi UU TNI diarahkan untuk memperkuat konsolidasi demokrasi," kata Andi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.
Selengkapnya di sini
3. Mahfud sebut kasus transaksi mencurigakan Rp189 triliun belum tuntas
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan Satgas TPPU dan PPATK dalam laporan terbaru kepada dirinya menunjukkan kasus transaksi mencurigakan Rp189 triliun terkait eksportasi emas yang melibatkan instansi di Kementerian Keuangan masih belum tuntas.
"Laporan yang terakhir dari PPATK, dari Satgas (TPPU) rapat tiga hari yang lalu di Kantor PPATK, Rp189 triliun yang diributkan itu, kalau versi Bea Cukai dan Perpajakan katanya sudah selesai, tidak ada masalah. Dalam rapat terakhir, (itu) diakui bermasalah dan belum tuntas," kata Mahfud MD saat jumpa pers menyampaikan beberapa temuan Satgas TPPU di Kuala Lumpur, Malaysia, yang disiarkan secara virtual di Jakarta, Kamis.
Selengkapnya di sini
4. Wapres: Pemerintah fokus tangani PMI ilegal untuk cegah korban
Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menyatakan Pemerintah terus fokus pada penanganan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal guna mencegah adanya korban PMI di negara lain.
"Ya, sekarang ini 'kan yang pemerintah cegah adanya PMI yang ilegal melalui perdagangan orang. Oleh karena itu, Menkopolhukam termasuk kepolisian melakukan pengawasan yang ketat untuk menekan jangan sampai terjadi sehingga tidak terjadi korban," kata Wapres kepada wartawan di Kepulauan Riau, sebagaimana dipantau melalui tayangan video di Jakarta, Kamis.
Selengkapnya di sini
5. Satgas TPPU: 18 laporan transaksi mencurigakan jadi prioritas
Ketua Tim Pelaksana Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang Sugeng Purnomo menjelaskan sebanyak 18 laporan transaksi mencurigakan dari total 300 laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjadi prioritas pemeriksaan satgas karena nilainya signifikan.
Satgas TPPU memeriksa transaksi janggal di lingkungan Kementerian Keuangan yang bersumber dari 300 laporan hasil analisis (LHA), laporan hasil pemeriksaan (LHP), dan informasi dari PPATK dengan nilai keseluruhan Rp349 triliun.
Selengkapnya di sini
Berikut lima peristiwa hukum menarik kemarin yang dirangkum ANTARA:
1. Indonesia-Malaysia bahas solusi cegah TPPO dan pekerja migran
Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI, Silmy Karim menemui Ketua Pengarah Imigresen Malaysia, YBhg Dato’ Ruslin bin Jusoh, membahas solusi pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta seputar Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Silmy mengatakan negara harus hadir di setiap permasalahan yang dialami warganya. Oleh karena itu, dia bertandang ke Imigrasi Malaysia untuk mencari solusi terkait masalah PMI di negara tersebut.
Selengkapnya di sini
2. Andi Widjajanto: Revisi UU TNI perkuat konsolidasi demokrasi
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Andi Widjajanto mengatakan bahwa kajian terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan upaya untuk memperkuat konsolidasi demokrasi.
"Hubungan sipil dan militer di Indonesia, konsolidasi demokrasi. Bagaimana revisi UU TNI diarahkan untuk memperkuat konsolidasi demokrasi," kata Andi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.
Selengkapnya di sini
3. Mahfud sebut kasus transaksi mencurigakan Rp189 triliun belum tuntas
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan Satgas TPPU dan PPATK dalam laporan terbaru kepada dirinya menunjukkan kasus transaksi mencurigakan Rp189 triliun terkait eksportasi emas yang melibatkan instansi di Kementerian Keuangan masih belum tuntas.
"Laporan yang terakhir dari PPATK, dari Satgas (TPPU) rapat tiga hari yang lalu di Kantor PPATK, Rp189 triliun yang diributkan itu, kalau versi Bea Cukai dan Perpajakan katanya sudah selesai, tidak ada masalah. Dalam rapat terakhir, (itu) diakui bermasalah dan belum tuntas," kata Mahfud MD saat jumpa pers menyampaikan beberapa temuan Satgas TPPU di Kuala Lumpur, Malaysia, yang disiarkan secara virtual di Jakarta, Kamis.
Selengkapnya di sini
4. Wapres: Pemerintah fokus tangani PMI ilegal untuk cegah korban
Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menyatakan Pemerintah terus fokus pada penanganan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal guna mencegah adanya korban PMI di negara lain.
"Ya, sekarang ini 'kan yang pemerintah cegah adanya PMI yang ilegal melalui perdagangan orang. Oleh karena itu, Menkopolhukam termasuk kepolisian melakukan pengawasan yang ketat untuk menekan jangan sampai terjadi sehingga tidak terjadi korban," kata Wapres kepada wartawan di Kepulauan Riau, sebagaimana dipantau melalui tayangan video di Jakarta, Kamis.
Selengkapnya di sini
5. Satgas TPPU: 18 laporan transaksi mencurigakan jadi prioritas
Ketua Tim Pelaksana Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang Sugeng Purnomo menjelaskan sebanyak 18 laporan transaksi mencurigakan dari total 300 laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjadi prioritas pemeriksaan satgas karena nilainya signifikan.
Satgas TPPU memeriksa transaksi janggal di lingkungan Kementerian Keuangan yang bersumber dari 300 laporan hasil analisis (LHA), laporan hasil pemeriksaan (LHP), dan informasi dari PPATK dengan nilai keseluruhan Rp349 triliun.
Selengkapnya di sini
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Junaydi Suswanto
COPYRIGHT © ANTARA 2023
0 comments:
Post a Comment