Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik Universitas Diponegoro Turiantoro menilai keberhasilan Menteri BUMN Erick Thohir dalam membenahi serta membongkar korupsi di tubuh perusahaan-perusahaan pelat merah menjadi salah satu faktor yang membuat dirinya dilirik masyarakat Indonesia sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024.

“Pembehanannya terus dilakukan (Erick Thohir) dan sekarang hasilnya sudah mulai nampak,” kata Turiantoro dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, kebanyakan pemilih Erick Thohir datang dari klaster pemilih rasional, yakni masyarakat yang memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak kepemimpinan yang dimiliki.

“Pemilih rasional itu yg sering pindah, nalarnya dipakai, kecenderungannya ke Erick Thohir,” ujarnya.

Turiantoro menilai bahwa Erick Thohir memiliki rekam jejak luar biasa yang dimiliki ada memberantas korupsi di lingkungan Kementerian BUMN.

Dia lantas mencontohkan salah satu korupsi BUMN yang berhasil dituntaskan Erick Thohir adalah kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada 2019 lalu, yang sebelum mandek selama 10 tahun.

"Erick Thohir proaktif terhadap instansi penegak hukum sehingga kasus tersebut dapat dilanjutkan dengan merapihkan administrasi dalam perkara asuransi Jiwasraya," ucapnya.

Kemudian, lanjut dia, Erick Thohir juga membantu penegak hukum perihal korupsi di tubuh Garuda Indonesia pada awal tahun 2022, dengan menyerahkan data tambahan kepada Kejagung guna mengungkap dugaan korupsi penyewaan pesawat jenis ATR 72-600 Garuda Indonesia.

Terakhir, dia menyebut bahwa Erick Thohir secara tegas membuka kasus korupsi dalam tubuh Waskita Karya dengan aktif berkoordinasi bersama Kejagung guna mengungkap korupsi yang merugikan negara triliunan rupiah itu.

"Pada akhirnya, transformasi yang dilakukan Erick Thohir membuahkan hasil. Hal ini dibuktikan dengan laba Kementerian BUMN yang terus meningkat tiap tahunnya dan berhasil memberikan dividen terbesar sepanjang sejarah kepada negara," tuturnya.

Erick Thohir berhasil meningkatkan laba BUMN dari Rp13 triliun pada 2020 menjadi Rp124 triliun pada 2021, angka ini terus meningkat menjadi Rp303 triliun di 2022.

Dividen kepada negara juga tercatat sebagai yang tertinggi dalam sejarah yakni mencapai Rp80 triliun.

Untuk diketahui, pendaftaran bakal capres dan cawapres dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini, ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.

Baca juga: Peneliti sebut Erick Thohir raih perhatian massa NU sebagai cawapres

Baca juga: Pengamat sebut kinerja Erick Thohir disenangi masyarakat jadi cawapres

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2023