Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah, di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (6/6/2023). ANTARA/HO-Puspen Kemendagri
Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah (pemda) yang daerahnya masuk ke dalam kategori inflasi tinggi segera melakukan langkah pengendalian.
"Yang masuk dalam daerah-daerah tinggi tadi, tolong di atensi. Ada 46 kota yang mengalami inflasi di atas inflasi nasional. Meskipun ada yang tinggi sekali, ada juga yang kenaikannya tidak terlalu tinggi, tapi yang tinggi sekali perlu menjadi atensi," kata Tito, sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta.
Hal tersebut dia sampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah, di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa.
Adapun 46 kota itu, di antaranya adalah Kabupaten Pangandaran dan Kota Cimahi, Jawa Barat; Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu. Dalam kesempatan itu, Tito menyoroti Kota Cimahi yang mengalami kenaikan harga cabai merah.
Baca juga: Pemerintah berupaya tekan inflasi dari biaya angkutan udara
Baca juga: TNI AL Kendari menggalakkan tanam cabai di pekarangan tekan inflasi
"Padahal di daerah-daerah lain, cabai merahnya terkendali. Tapi, ini (Cimahi) masih terjadi kenaikan. Daerah yang subur, dikelilingi oleh banyak produsen cabai, tapi cabai masih penyumbang inflasi di Cimahi," ujarnya.
Berikutnya, Tito mengingatkan pula bahwa pemda perlu memahami komoditas di daerahnya yang menjadi penyumbang inflasi. Dengan demikian, kata dia, pemda dapat melakukan upaya intervensi agar harga komoditas tersebut tetap stabil.
Lebih lanjut, ia menyampaikan pemerintah pusat telah melakukan empat langkah intervensi untuk mengendalikan inflasi, yakni dengan memfasilitasi distribusi pangan; menghadirkan gerakan pangan murah; penyaluran cadangan pangan pemerintah khususnya beras, daging ayam, dan telur ayam; serta koordinasi dan harmonisasi, terutama terhadap harga gula.
"Yang perlu diantisipasi adalah kemungkinan akan terjadi perubahan pola permintaan karena Hari Raya Idul Adha tanggal 28/29 Juni 2023. Ini terutama akan terjadi kenaikan permintaan untuk kurban sapi dan kambing hidup," ujar Tito.
Selain itu, tambah dia, pemerintah-pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi inflasi karena pengaruh fenomena El Nino. Menurut dia, langkah antisipatif itu bernilai penting untuk mencegah terjadinya krisis pangan.
"Yang masuk dalam daerah-daerah tinggi tadi, tolong di atensi. Ada 46 kota yang mengalami inflasi di atas inflasi nasional. Meskipun ada yang tinggi sekali, ada juga yang kenaikannya tidak terlalu tinggi, tapi yang tinggi sekali perlu menjadi atensi," kata Tito, sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta.
Hal tersebut dia sampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah, di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa.
Adapun 46 kota itu, di antaranya adalah Kabupaten Pangandaran dan Kota Cimahi, Jawa Barat; Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu. Dalam kesempatan itu, Tito menyoroti Kota Cimahi yang mengalami kenaikan harga cabai merah.
Baca juga: Pemerintah berupaya tekan inflasi dari biaya angkutan udara
Baca juga: TNI AL Kendari menggalakkan tanam cabai di pekarangan tekan inflasi
"Padahal di daerah-daerah lain, cabai merahnya terkendali. Tapi, ini (Cimahi) masih terjadi kenaikan. Daerah yang subur, dikelilingi oleh banyak produsen cabai, tapi cabai masih penyumbang inflasi di Cimahi," ujarnya.
Berikutnya, Tito mengingatkan pula bahwa pemda perlu memahami komoditas di daerahnya yang menjadi penyumbang inflasi. Dengan demikian, kata dia, pemda dapat melakukan upaya intervensi agar harga komoditas tersebut tetap stabil.
Lebih lanjut, ia menyampaikan pemerintah pusat telah melakukan empat langkah intervensi untuk mengendalikan inflasi, yakni dengan memfasilitasi distribusi pangan; menghadirkan gerakan pangan murah; penyaluran cadangan pangan pemerintah khususnya beras, daging ayam, dan telur ayam; serta koordinasi dan harmonisasi, terutama terhadap harga gula.
"Yang perlu diantisipasi adalah kemungkinan akan terjadi perubahan pola permintaan karena Hari Raya Idul Adha tanggal 28/29 Juni 2023. Ini terutama akan terjadi kenaikan permintaan untuk kurban sapi dan kambing hidup," ujar Tito.
Selain itu, tambah dia, pemerintah-pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi inflasi karena pengaruh fenomena El Nino. Menurut dia, langkah antisipatif itu bernilai penting untuk mencegah terjadinya krisis pangan.
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2023
0 comments:
Post a Comment