Tangkapan layar- Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyampaikan laporan HUT ke-77 Bhayangkara di hadapan Presiden Joko Widodo di Stadion GBK, Jakarta, Sabtu (1/7/2023). ANTARA/Laily Rahmawaty
Jakarta (ANTARA) -
Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI) Rasminto menyarankan lima konsep penting untuk menguatkan Program Polri Presisi menjelang Pemilu 2024.
"Polri Presisi merupakan konsep yang diperkenalkan oleh Kepolisian Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme dan pelayanan kepolisian yang berkualitas," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.
Dia menjelaskan Peringatan Hari Bhayangkara Ke-77 Tahun 2023, setiap insan Bhayangkara dapat memiliki komitmen untuk mencapai Polri Presisi sehingga Polri semakin baik dan profesional.
Terlebih, kata Ketua Bidang DPP KNPI itu, pada 2024 akan menghadapi tahun politik, yakni pesta demokrasi Pemilu 2024.
Dia menyarankan lima upaya untuk mencapai Polri Presisi.
Pertama, Polri fokus pada peningkatan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi anggota kepolisian. Hal itu meliputi peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam melaksanakan tugas sehingga dapat meminimalkan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus, tidak arogan, dan semakin dipercaya sebagai institusi publik.
Baca juga: Ketua MPR apresiasi kinerja Polri di bawah kepemimpinan Listyo
Baca juga: Kapolri: Polri komitmen jaga amanah masyarakat
Kedua, perlu penerapan teknologi modern, yakni Polri dengan mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi terkini untuk mendukung kinerja kepolisian. Hal itu termasuk penggunaan sistem informasi manajemen kepolisian, pemanfaatan data analitik, penggunaan peralatan modern, dan pengembangan aplikasi berbasis teknologi.
Ketiga, penegakan hukum yang adil dan proporsional, yakni Polri harus berkomitmen untuk menjalankan penegakan hukum adil, berkeadilan, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Langkah-langkah itu mencakup peningkatan investigasi yang akurat, proses hukum yang transparan, dan perlindungan hak asasi manusia.
Keempat, peningkatan kemitraan dengan masyarakat, yakni Polri mendorong hubungan yang lebih dekat dan sinergis dengan elemen masyarakat, termasuk melalui program-program pemberdayaan masyarakat dan partisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Polri mengedepankan pendekatan preventif dan proaktif dalam mengatasi permasalahan keamanan.
Kelima, transparansi dan akuntabilitas, yakni Polri terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. Hal itu termasuk memberikan akses informasi kepada publik, menerima laporan, pengaduan dari masyarakat, menjalankan mekanisme pengawasan internal, dan eksternal yang efektif.
"Dengan demikian akan tercapai Polri Presisi yang merupakan proses berkelanjutan dan memerlukan kerja sama antara Polri, pemerintah, dan masyarakat. Dengan implementasi konsep ini, diharapkan Polri dapat menjadi lembaga kepolisian yang modern, profesional, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," harapnya.
Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI) Rasminto menyarankan lima konsep penting untuk menguatkan Program Polri Presisi menjelang Pemilu 2024.
"Polri Presisi merupakan konsep yang diperkenalkan oleh Kepolisian Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme dan pelayanan kepolisian yang berkualitas," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.
Dia menjelaskan Peringatan Hari Bhayangkara Ke-77 Tahun 2023, setiap insan Bhayangkara dapat memiliki komitmen untuk mencapai Polri Presisi sehingga Polri semakin baik dan profesional.
Terlebih, kata Ketua Bidang DPP KNPI itu, pada 2024 akan menghadapi tahun politik, yakni pesta demokrasi Pemilu 2024.
Dia menyarankan lima upaya untuk mencapai Polri Presisi.
Pertama, Polri fokus pada peningkatan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi anggota kepolisian. Hal itu meliputi peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam melaksanakan tugas sehingga dapat meminimalkan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus, tidak arogan, dan semakin dipercaya sebagai institusi publik.
Baca juga: Ketua MPR apresiasi kinerja Polri di bawah kepemimpinan Listyo
Baca juga: Kapolri: Polri komitmen jaga amanah masyarakat
Kedua, perlu penerapan teknologi modern, yakni Polri dengan mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi terkini untuk mendukung kinerja kepolisian. Hal itu termasuk penggunaan sistem informasi manajemen kepolisian, pemanfaatan data analitik, penggunaan peralatan modern, dan pengembangan aplikasi berbasis teknologi.
Ketiga, penegakan hukum yang adil dan proporsional, yakni Polri harus berkomitmen untuk menjalankan penegakan hukum adil, berkeadilan, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Langkah-langkah itu mencakup peningkatan investigasi yang akurat, proses hukum yang transparan, dan perlindungan hak asasi manusia.
Keempat, peningkatan kemitraan dengan masyarakat, yakni Polri mendorong hubungan yang lebih dekat dan sinergis dengan elemen masyarakat, termasuk melalui program-program pemberdayaan masyarakat dan partisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Polri mengedepankan pendekatan preventif dan proaktif dalam mengatasi permasalahan keamanan.
Kelima, transparansi dan akuntabilitas, yakni Polri terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. Hal itu termasuk memberikan akses informasi kepada publik, menerima laporan, pengaduan dari masyarakat, menjalankan mekanisme pengawasan internal, dan eksternal yang efektif.
"Dengan demikian akan tercapai Polri Presisi yang merupakan proses berkelanjutan dan memerlukan kerja sama antara Polri, pemerintah, dan masyarakat. Dengan implementasi konsep ini, diharapkan Polri dapat menjadi lembaga kepolisian yang modern, profesional, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," harapnya.
Pewarta: Fauzi
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2023
0 comments:
Post a Comment