Jakarta (ANTARA) -
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo berharap indeks tata kelola pemerintahan daerah (ITKPD) dapat menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah (pemda) dalam pencapaian target.
  
Yusharto menyebutkan saat ini ITKPD telah melalui berbagai tahapan, di antaranya pembelajaran studi pustaka, diskusi dengan pakar dan akademisi, uji publik pada seminar internasional, dan uji coba instrumen pengukuran.
 
Dikatakan bahwa uji coba instrumen pengukuran tersebut telah dilakukan sebanyak dua kali. Pertama, pengukuran terhadap provinsi, kemudian kedua adalah pengukuran terhadap provinsi, kabupaten, dan kota.
 
Ia mengatakan pula bahwa BSKDN Kemendagri telah menghubungi sekitar 62 kementerian/lembaga di tingkat nasional untuk berkontribusi dalam penyusunan ITKPD.
 
"Kami juga sudah menghubungi kurang lebih 62 kementerian dan lembaga di tingkat nasional yang selama ini mengeluarkan indeks untuk berkontribusi dalam menyusun ITKPD bersama dengan Kemendagri," kata dia.
 
Dalam kesempatan yang sama, Yusharto menyampaikan ke depannya pemanfaatan hasil pengukuran ITKPD akan diarahkan sebagai basis data penyusunan peta pembinaan dan penguatan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 
Saat ini, BSKDN Kemendagri dan para pihak terkait lainnya masih terus menyempurnakan ITKPD guna meningkatkan kualitas pengukurannya agar menjadi makin objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
 
"Untuk itu, diperlukan dukungan dan masukan dari seluruh pihak agar ITKPD ini dapat makin berkualitas dan dapat menjadi salah satu tolok ukur pencapaian kinerja tata kelola pemerintahan daerah," ucap dia.

Baca juga: Kepala BSKDN pastikan keterbatasan data tak hentikan pengukuran ITKPD
Baca juga: BSKDN sebut kualitas kepemimpinan kepala daerah tentukan kesejahteraan

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2023