Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko menjawab pertanyaan pembawa acara Podcast Antara Afut Syafril Nursyirwan di kediaman Moeldoko di Menteng, Jakarta, Rabu (5/7/2023). . ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww
Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko menilai TNI/Polri perlu diberikan peran yang tepat dalam menjalankan tugasnya menjaga kedaulatan NKRI dari ancaman separatis dan memelihara keamanan serta menciptakan perdamaian di Papua.
Dalam sesi wawancara dengan Podcast ANTARA TV di kediaman pribadi Moeldoko di Jakarta, Rabu, Kepala Staf Kepresidenan menegaskan perlu dipikirkan kembali lembaga yang diberi peran utama dalam menangani situasi di Papua.
“Menurut saya kurang tepat kalau (peran utamanya) itu polisi, karena memang bukan domain operation-nya di situ sehingga nanti perlu otoritas yang kuat kepada TNI. Ini kemarin kita bicarakan di rapat Menkopolhukam (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD), dan di rapat Wapres (Wakil Presiden Ma’ruf Amin). Saya juga sudah sampaikan itu harus ada perbaikan untuk operasi ke depan,” kata Moeldoko, yang menjabat sebagai Panglima TNI Periode 30 Agustus 2013–8 Juli 2015.
Dalam kesempatan yang sama, Moeldoko menjelaskan ada pertimbangan untuk memikirkan beberapa hal dalam menggelar operasi di Papua.
“Dalam evaluasi operasi terakhir, ada hal-hal yang perlu dipikirkan ulang. Pertama, mendefinisikan ancaman, karena banyak sekali nama, ada KKB (kelompok kriminal bersenjata), ada ini, ini, dan seterusnya. Ini perlu didefinisikan, karena itu akan mempengaruhi pola operasi yang digunakan, dan dari pola operasi itu akan menentukan siapa role utamanya,” kata Moeldoko.
Terkait operasi penyelamatan Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens, Moeldoko meminta publik untuk menunggu. Dia menjelaskan TNI/Polri dituntut untuk berhati-hati demi keselamatan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu.
“Bukan berarti kami menyerah, tetapi kami butuh waktu untuk menyelesaikan itu sehingga semuanya bisa terselesaikan dengan baik,” kata Kepala Staf Kepresidenan RI.
Pilot Susi Air Philip Mehrtens disandera oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya sejak 7 Februari 2023 saat dia mendaratkan pesawatnya di Lapangan Terbang Paro, Nduga, Papua Pegunungan.
Dari Februari 2023 sampai saat ini, Philip masih ditawan oleh kelompok kriminal bersenjata itu yang keberadaannya berpindah-pindah.
Situasi itu juga yang Moeldoko menyulitkan operasi penyelamatan.
“Penyanderaan ini di hutan dan dia selalu movement, selalu bergerak sehingga taktik yang sudah direncanakan (TNI) tidak bisa,” kata dia.
Pasalnya, rencana taktik operasi berkaitan dengan geografi, cuaca, dan kondisi lawan/musuh.
“Itu menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan tactical. Kondisi ini tidak mudah karena mereka selalu bergerak di lingkungan yang kondisi alamnya relatif tidak mudah untuk bisa diselesaikan (ditaklukkan, red.),” kata Moeldoko.
Baca juga: Ketua MPR minta TNI-Polri lebih tegas menumpas KKB
Baca juga: Kapolda apresiasi tokoh agama bantu TNI-Polri bebaskan sandera
Dalam sesi wawancara dengan Podcast ANTARA TV di kediaman pribadi Moeldoko di Jakarta, Rabu, Kepala Staf Kepresidenan menegaskan perlu dipikirkan kembali lembaga yang diberi peran utama dalam menangani situasi di Papua.
“Menurut saya kurang tepat kalau (peran utamanya) itu polisi, karena memang bukan domain operation-nya di situ sehingga nanti perlu otoritas yang kuat kepada TNI. Ini kemarin kita bicarakan di rapat Menkopolhukam (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD), dan di rapat Wapres (Wakil Presiden Ma’ruf Amin). Saya juga sudah sampaikan itu harus ada perbaikan untuk operasi ke depan,” kata Moeldoko, yang menjabat sebagai Panglima TNI Periode 30 Agustus 2013–8 Juli 2015.
Dalam kesempatan yang sama, Moeldoko menjelaskan ada pertimbangan untuk memikirkan beberapa hal dalam menggelar operasi di Papua.
“Dalam evaluasi operasi terakhir, ada hal-hal yang perlu dipikirkan ulang. Pertama, mendefinisikan ancaman, karena banyak sekali nama, ada KKB (kelompok kriminal bersenjata), ada ini, ini, dan seterusnya. Ini perlu didefinisikan, karena itu akan mempengaruhi pola operasi yang digunakan, dan dari pola operasi itu akan menentukan siapa role utamanya,” kata Moeldoko.
Terkait operasi penyelamatan Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens, Moeldoko meminta publik untuk menunggu. Dia menjelaskan TNI/Polri dituntut untuk berhati-hati demi keselamatan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu.
“Bukan berarti kami menyerah, tetapi kami butuh waktu untuk menyelesaikan itu sehingga semuanya bisa terselesaikan dengan baik,” kata Kepala Staf Kepresidenan RI.
Pilot Susi Air Philip Mehrtens disandera oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya sejak 7 Februari 2023 saat dia mendaratkan pesawatnya di Lapangan Terbang Paro, Nduga, Papua Pegunungan.
Dari Februari 2023 sampai saat ini, Philip masih ditawan oleh kelompok kriminal bersenjata itu yang keberadaannya berpindah-pindah.
Situasi itu juga yang Moeldoko menyulitkan operasi penyelamatan.
“Penyanderaan ini di hutan dan dia selalu movement, selalu bergerak sehingga taktik yang sudah direncanakan (TNI) tidak bisa,” kata dia.
Pasalnya, rencana taktik operasi berkaitan dengan geografi, cuaca, dan kondisi lawan/musuh.
“Itu menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan tactical. Kondisi ini tidak mudah karena mereka selalu bergerak di lingkungan yang kondisi alamnya relatif tidak mudah untuk bisa diselesaikan (ditaklukkan, red.),” kata Moeldoko.
Baca juga: Ketua MPR minta TNI-Polri lebih tegas menumpas KKB
Baca juga: Kapolda apresiasi tokoh agama bantu TNI-Polri bebaskan sandera
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2023
0 comments:
Post a Comment