Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko (kedua kanan) menyimak penjelasan saat meninjau pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Surakarta di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo, Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (15/7/2023). ANTARA/HO-Kantor Staf Presiden RI.
Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga Negara Non-Kementerian (K/L) guna membantu mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Surakarta di Jawa Tengah.
Moeldoko melakukan peninjauan langsung ke lokasi PLTSa Surakarta yang berada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo pada Sabtu dan mendapati proses pembangunan telah mencapai 97,3 persen.
Namun, terdapat dua persoalan tersisa yakni penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO) dan penataan lahan sekitar TPA, yang masih terdapat kekurangan lahan sekira 0,5 hektare.
"Pengoperasian PLTsa Surakarta ini sangat penting untuk mengurangi jumlah sampah sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan. KSP akan berikan dukungan penuh agar PLTsa ini dapat segera diselesaikan dan beroperasi penuh," kata Moeldoko di sela-sela kunjungan seperti dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta.
Menurut Moeldoko, penyelesaian pembangunan PLTSa Surakarta juga mendapat perhatian serius dari Presiden RI Joko Wifodo, yang menilai fasilitas tersebut sangat penting dalam membantu program penanganan sampah, terutama di kawasan perkotaan.
Hal itu, kata Moeldoko, juga tertuang melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan PLTSa di 12 kota yang mengalami darurat sampah.
"Dari 12 kota itu, dua sudah progresif PLTSa-nya, Surabaya dan Surakarta," katanya.
Untuk membantu mencari solusi dari dua masalah yang dihadapi proses pembangunan PLTSa Surakarta, Moeldoko berencana mengundang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Pemerintah Kota Surakarta untuk melakukan rapat di Kantor Staf Presiden RI (KSP).
"Kami (KSP) mengusahakan PLTSa Surakarta segera diresmikan Oktober mendatang karena pembangunan sudah mencapai 97,3 persen," ujar Moeldoko.
Moeldoko menegaskan bahwa PLTSa Surakarta bisa menjadi salah satu wujud komitmen pemerintah dalam mencapai target net zero emission pada 2060.
Sebagai informasi, Pemerintah Kota Surakarta telah menetapkan PT Solo Citra Metro Plasma Power (SCMPP) sebagai investor PLTSa Surakarta.
Pengolahan sampah menjadi sumber energi listrik tersebut akan menghasilkan listrik sebesar lima megawatt (5 MW), dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan.
Pengoperasian PLTSa menggunakan teknologi gasifikasi, yakni tanpa cerobong asap hasil pembakaran, sehingga tidak ada emisi, baik dioksin maupun furan.
Baca juga: Pemda perlu merealisasikan pembangkit listrik tenaga sampah
Baca juga: Menristek dorong inovasi pengelolaan sampah hasilkan energi
Moeldoko melakukan peninjauan langsung ke lokasi PLTSa Surakarta yang berada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo pada Sabtu dan mendapati proses pembangunan telah mencapai 97,3 persen.
Namun, terdapat dua persoalan tersisa yakni penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO) dan penataan lahan sekitar TPA, yang masih terdapat kekurangan lahan sekira 0,5 hektare.
"Pengoperasian PLTsa Surakarta ini sangat penting untuk mengurangi jumlah sampah sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan. KSP akan berikan dukungan penuh agar PLTsa ini dapat segera diselesaikan dan beroperasi penuh," kata Moeldoko di sela-sela kunjungan seperti dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta.
Menurut Moeldoko, penyelesaian pembangunan PLTSa Surakarta juga mendapat perhatian serius dari Presiden RI Joko Wifodo, yang menilai fasilitas tersebut sangat penting dalam membantu program penanganan sampah, terutama di kawasan perkotaan.
Hal itu, kata Moeldoko, juga tertuang melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan PLTSa di 12 kota yang mengalami darurat sampah.
"Dari 12 kota itu, dua sudah progresif PLTSa-nya, Surabaya dan Surakarta," katanya.
Untuk membantu mencari solusi dari dua masalah yang dihadapi proses pembangunan PLTSa Surakarta, Moeldoko berencana mengundang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Pemerintah Kota Surakarta untuk melakukan rapat di Kantor Staf Presiden RI (KSP).
"Kami (KSP) mengusahakan PLTSa Surakarta segera diresmikan Oktober mendatang karena pembangunan sudah mencapai 97,3 persen," ujar Moeldoko.
Moeldoko menegaskan bahwa PLTSa Surakarta bisa menjadi salah satu wujud komitmen pemerintah dalam mencapai target net zero emission pada 2060.
Sebagai informasi, Pemerintah Kota Surakarta telah menetapkan PT Solo Citra Metro Plasma Power (SCMPP) sebagai investor PLTSa Surakarta.
Pengolahan sampah menjadi sumber energi listrik tersebut akan menghasilkan listrik sebesar lima megawatt (5 MW), dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan.
Pengoperasian PLTSa menggunakan teknologi gasifikasi, yakni tanpa cerobong asap hasil pembakaran, sehingga tidak ada emisi, baik dioksin maupun furan.
Baca juga: Pemda perlu merealisasikan pembangkit listrik tenaga sampah
Baca juga: Menristek dorong inovasi pengelolaan sampah hasilkan energi
Pewarta: Gilang Galiartha
Editor: Laode Masrafi
COPYRIGHT © ANTARA 2023
0 comments:
Post a Comment