Bupati Manokwari Hermus Indou menyerahkan secara simbolis bantuan keuangan bagi 11 parpol dan diterima oleh pimpinan-pimpinan parpol di Manokwari, Senin (17/7/2023). (ANTARA/Ali Nur Ichsan)
Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari, Papua Barat menyalurkan bantuan dana keuangan bagi 11 partai politik (parpol) di Manokwari sebesar Rp1,99 miliar demi terwujudnya iklim politik yang sehat.
Bupati Manokwari Hermus Indou di Manokwari, Senin, mengatakan penyerahan bantuan parpol tersebut sebagai bentuk kewajiban negara terhadap pembangunan politik di Manokwari. Karena politik adalah induk dari seluruh kebijakan pembangunan.
“Penjabaran kebijakan politik ini sangat penting sehingga politik harus mendapatkan prioritas dalam pembangunan,” ujarnya.
Ia mengatakan, jika sistem politiknya sehat maka menghasilkan pemerintahan yang baik. Pemerintah akan efektif menjalankan pembangunan jika didukung pemangku kepentingan dalam pembangunan termasuk parpol.
“Sistem pemerintahan lahir dari sistem politik. Tanpa sistem politik yang baik, maka sistem pemerintah jadi tidak bagus,” ujarnya.
Hermus mengatakan, tidak ada seorangpun yang bisa membangun Kabupaten Manokwari sendirian. Tiap langkah untuk akselerasi dan percepatan kemajuan pembangunan Manokwari membutuhkan kerja sama, kolaborasi dan sinergi dari semua pihak, termasuk parpol.
Ia menambahkan, sistem pemerintahan yang kuat harus dibangun di atas pilar-pilar penyelenggaraan pemerintahan. Pilar utamanya adalah politik. Karena dari sistem politik menghasilkan dua lembaga yaitu parpol dan DPRD.
“Kami berharap Parpol dan DPRD memiliki hubungan harmoni dengan pemerintahan yang ada. Sehingga sistem pemerintahan bisa semakin kuat dan bisa mempercepat pembangunan,” ujarnya.
Ia mengatakan, pilar selanjutnya adalah pilar birokrasi pemerintah dan pilar sosial. Pilar-pilar penyelenggaraan pemerintah itu terus diperkuat sehingga akhirnya masyarakat Manokwari bisa terlayani dan dapat semakin sejahtera.
Ketua DPD Partai Perindo Manokwari, Bakri A Sophan mengucapkan terima kasih pada Pemkab Manokwari. Dengan bantuan itu bisa digunakan parpol untuk pembenahan kepengurusan secara internal hingga mempersiapkan pemilu 2024.
“Bantuan ini kami terima per tahun untuk gunakan di sekretariat hingga edukasi-edukasi politik masyarakat,” katanya.
Ketua Panitia Penyerahan Bantuan Keuangan Partai Politik, Harri Ramandey menjelaskan, anggaran bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Manokwari 2023. Bantuan diberikan pada 11 parpol yang mendapat kursi di DPRD Manokwari. Bantuan diberikan setiap tahunnya berdasarkan jumlah suara sah parpol. Tiap parpol mendapat bantuan sebesar Rp20.016 per suara.
Ia merinci bantuan yang diterima sebagai berikut, PDI Perjuangan mendapat Rp410,16 juta (suara sah 20.492), Golkar mendapat Rp252,18 juta (suara sah 9.145), Nasdem mendapat Rp183,04 juta (suara sah 9.145), Perindo mendapat Rp171,17 juta (suara sah 8.552) dan PKS mendapat Rp192,51 juta (suara sah 9.618).
Kemudian, Partai Gerindra mendapat Rp166,99 juta (suara sah 8.343), Hanura mendapat Rp148,41 juta (suara sah 7.415), PKB mendapat Rp113,71 juta (suara sah 5.681), PAN mendapat Rp99,07 juta (suara sah 4.950), Demokrat mendapat Rp120,55 juta (suara sah 6.032), PKPI mendapat Rp142,13 juta (suara sah 7.101).
Baca juga: Perlukah dana bantuan partai politik dinaikkan?
Baca juga: Partai politik di Bangka Tengah terima dana pembinaan Rp1,3 miliar
Baca juga: Pemkab Gunung Kidul akan cairkan bantuan politik sebesar Rp1,1 miliar
Baca juga: Pemkab Sleman serahkan bantuan keuangan kepada partai politik
Bupati Manokwari Hermus Indou di Manokwari, Senin, mengatakan penyerahan bantuan parpol tersebut sebagai bentuk kewajiban negara terhadap pembangunan politik di Manokwari. Karena politik adalah induk dari seluruh kebijakan pembangunan.
“Penjabaran kebijakan politik ini sangat penting sehingga politik harus mendapatkan prioritas dalam pembangunan,” ujarnya.
Ia mengatakan, jika sistem politiknya sehat maka menghasilkan pemerintahan yang baik. Pemerintah akan efektif menjalankan pembangunan jika didukung pemangku kepentingan dalam pembangunan termasuk parpol.
“Sistem pemerintahan lahir dari sistem politik. Tanpa sistem politik yang baik, maka sistem pemerintah jadi tidak bagus,” ujarnya.
Hermus mengatakan, tidak ada seorangpun yang bisa membangun Kabupaten Manokwari sendirian. Tiap langkah untuk akselerasi dan percepatan kemajuan pembangunan Manokwari membutuhkan kerja sama, kolaborasi dan sinergi dari semua pihak, termasuk parpol.
Ia menambahkan, sistem pemerintahan yang kuat harus dibangun di atas pilar-pilar penyelenggaraan pemerintahan. Pilar utamanya adalah politik. Karena dari sistem politik menghasilkan dua lembaga yaitu parpol dan DPRD.
“Kami berharap Parpol dan DPRD memiliki hubungan harmoni dengan pemerintahan yang ada. Sehingga sistem pemerintahan bisa semakin kuat dan bisa mempercepat pembangunan,” ujarnya.
Ia mengatakan, pilar selanjutnya adalah pilar birokrasi pemerintah dan pilar sosial. Pilar-pilar penyelenggaraan pemerintah itu terus diperkuat sehingga akhirnya masyarakat Manokwari bisa terlayani dan dapat semakin sejahtera.
Ketua DPD Partai Perindo Manokwari, Bakri A Sophan mengucapkan terima kasih pada Pemkab Manokwari. Dengan bantuan itu bisa digunakan parpol untuk pembenahan kepengurusan secara internal hingga mempersiapkan pemilu 2024.
“Bantuan ini kami terima per tahun untuk gunakan di sekretariat hingga edukasi-edukasi politik masyarakat,” katanya.
Ketua Panitia Penyerahan Bantuan Keuangan Partai Politik, Harri Ramandey menjelaskan, anggaran bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Manokwari 2023. Bantuan diberikan pada 11 parpol yang mendapat kursi di DPRD Manokwari. Bantuan diberikan setiap tahunnya berdasarkan jumlah suara sah parpol. Tiap parpol mendapat bantuan sebesar Rp20.016 per suara.
Ia merinci bantuan yang diterima sebagai berikut, PDI Perjuangan mendapat Rp410,16 juta (suara sah 20.492), Golkar mendapat Rp252,18 juta (suara sah 9.145), Nasdem mendapat Rp183,04 juta (suara sah 9.145), Perindo mendapat Rp171,17 juta (suara sah 8.552) dan PKS mendapat Rp192,51 juta (suara sah 9.618).
Kemudian, Partai Gerindra mendapat Rp166,99 juta (suara sah 8.343), Hanura mendapat Rp148,41 juta (suara sah 7.415), PKB mendapat Rp113,71 juta (suara sah 5.681), PAN mendapat Rp99,07 juta (suara sah 4.950), Demokrat mendapat Rp120,55 juta (suara sah 6.032), PKPI mendapat Rp142,13 juta (suara sah 7.101).
Baca juga: Perlukah dana bantuan partai politik dinaikkan?
Baca juga: Partai politik di Bangka Tengah terima dana pembinaan Rp1,3 miliar
Baca juga: Pemkab Gunung Kidul akan cairkan bantuan politik sebesar Rp1,1 miliar
Baca juga: Pemkab Sleman serahkan bantuan keuangan kepada partai politik
Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Guido Merung
COPYRIGHT © ANTARA 2023
0 comments:
Post a Comment