Wapres Ma'ruf Amin saat memberikan keterangan di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, Jumat (14/7/2023). (ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga)
Manokwari (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap masalah pembukaan lahan yang merupakan tanah adat di Papua untuk keperluan investasi dapat selesai dengan pendekatan secara baik dan persuasif.
"Saya kira palang-palang (tanah) itu bukan hanya di Papua-lah, di mana-mana pun ada palang-palang itu, ya, itu ada. Oleh karena itu, ya, ini pendekatannya yang baik," kata Ma'ruf Amin di sela-sela kunjungan kerjanya di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, Jumat.
Ma'ruf Amin mencontohkan pembangunan kantor gubernur seluas 300 hektar di Nabire, Papua Tengah, tidak menuai masalah dengan masyarakat adat setempat karena dilakukan pendekatan secara baik.
Baca juga: Wamendagri: Sudah clear 108 hektare lahan perkantoran Papua Pegunungan
Dia pun meyakini pendekatan yang baik oleh pemerintah daerah akan menyelesaikan masalah pembukaan lahan adat untuk keperluan investasi.
"Di Papua atau luar Papua sama saja urusan dalam palang itu. Ujung-ujungnya, bagaimana cara kita melakukan pendekatan," jelasnya.
Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, yang ikut mendampingi Wapres Ma'ruf Amin dalam kunjungan kerja di Kabupaten Fakfak, mengatakan persoalan pemasangan palang pada lahan adat memang kerap terjadi pascareformasi.
Baca juga: Pemprov Papua Pegunungan ajak warga buka lahan tidur atasi kemiskinan
Namun, Bahlil mengatakan masalah itu dapat selesai melalui teknik berbicara yang baik dengan masyarakat adat setempat.
"Makanya, nanti kami akan akomodasi hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat daerah untuk kami perjuangkan atau kami masukkan dari bagian kesepakatan selama apa yang mereka sarankan itu adalah betul-betul rasional dan wajar," ujar Bahlil.
Dia mengakui memang ada beberapa investor yang tidak baik dan merugikan masyarakat adat. Namun, dia meminta masyarakat adat tidak memperlakukan semua investor dengan perlakuan sama.
Baca juga: Presiden siapkan lahan 10 ribu hektare lahan jagung di Keerom Papua
"Saya kira palang-palang (tanah) itu bukan hanya di Papua-lah, di mana-mana pun ada palang-palang itu, ya, itu ada. Oleh karena itu, ya, ini pendekatannya yang baik," kata Ma'ruf Amin di sela-sela kunjungan kerjanya di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, Jumat.
Ma'ruf Amin mencontohkan pembangunan kantor gubernur seluas 300 hektar di Nabire, Papua Tengah, tidak menuai masalah dengan masyarakat adat setempat karena dilakukan pendekatan secara baik.
Baca juga: Wamendagri: Sudah clear 108 hektare lahan perkantoran Papua Pegunungan
Dia pun meyakini pendekatan yang baik oleh pemerintah daerah akan menyelesaikan masalah pembukaan lahan adat untuk keperluan investasi.
"Di Papua atau luar Papua sama saja urusan dalam palang itu. Ujung-ujungnya, bagaimana cara kita melakukan pendekatan," jelasnya.
Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, yang ikut mendampingi Wapres Ma'ruf Amin dalam kunjungan kerja di Kabupaten Fakfak, mengatakan persoalan pemasangan palang pada lahan adat memang kerap terjadi pascareformasi.
Baca juga: Pemprov Papua Pegunungan ajak warga buka lahan tidur atasi kemiskinan
Namun, Bahlil mengatakan masalah itu dapat selesai melalui teknik berbicara yang baik dengan masyarakat adat setempat.
"Makanya, nanti kami akan akomodasi hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat daerah untuk kami perjuangkan atau kami masukkan dari bagian kesepakatan selama apa yang mereka sarankan itu adalah betul-betul rasional dan wajar," ujar Bahlil.
Dia mengakui memang ada beberapa investor yang tidak baik dan merugikan masyarakat adat. Namun, dia meminta masyarakat adat tidak memperlakukan semua investor dengan perlakuan sama.
Baca juga: Presiden siapkan lahan 10 ribu hektare lahan jagung di Keerom Papua
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Fransiska Ninditya
COPYRIGHT © ANTARA 2023
0 comments:
Post a Comment