Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kiri) bersama Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung Fadil Zumhana (kiri), Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Ketut Sumedana (kedua kanan) dan Rektor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Prof Mohammad Nasih (kanan) foto bersama saat kegiatan "Sound of Justice Road to Campus 2023" di Aseec Tower Universitas Airlangga Surabaya, Minggu (27/8/2023). (ANTARA/Naufal Ammar Imaduddin)
Surabaya (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengapresiasi Kejaksaan Agung yang mau berkolaborasi untuk membongkar kasus besar di perusahaan-perusahaan BUMN .
"Kami membongkar kasus Jiwasraya sebesar Rp16,8 triliun, Garuda Rp8,8 triliun, Waskita Rp2,5 triliun, dan Asabri Rp22,8 triliun. Ini hal yang luar biasa dan kehormatan buat kami dari BUMN bisa terus berkolaborasi dengan Kejaksaan karena sudah membongkar kasus-kasus besar," ujar Erick Thohir saat ditemui wartawan usai kegiatan "Sound of Justice Road to Campus 2023" di Aseec Tower Universitas Airlangga Surabaya, Minggu.
Namun, kata dia, pihaknya menyadari bahwa masih ada perusahaan-perusahaan BUMN yang bermasalah dari hasil audit.
"Masih ada yang lainnya, tunggu tanggal mainnya saja," ucapnya.
Menurut dia, yang sudah dilaporkan dan sedang didalami Tim Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ialah Dana Pensiun.
"Yang kami laporkan waktu itu Dana Pensiun, tapi masih harus mendalami audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), akan laporkan ke Kejaksaan," ucap Erick.
Baca juga: Erick Thohir sebut generasi muda berperan penting berantas korupsi
Baca juga: Erick Thohir kaji penerapan aturan WFH di BUMN
Seharusnya, lanjut dia, targetnya pada Juli 2023, namun BPKP minta waktu dua bulan karena ingin memastikan ada indikasi ke arah korupsi atau kesalahan manajemen.
"Perpanjangan waktu supaya bisa memisahkan mana yang korupsi dan mana yang salah manajemen atau administratifnya itu," katanya.
Sementara itu, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung Fadil Zumhana mengapresiasi langkah Menteri BUMN yang dengan berani melakukan tindakan bersih-bersih.
"Dengan perbaikan sistem bagaimana BUMN dapat bekerja maksimal. Pak Erick berani memecat direktur yang tidak benar agar bebas korupsi," ucapnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Prof Mohammad Nasih berterima kasih kepada Kejaksaan Agung atas pergelaran pendidikan berbangsa dan bernegara dalam tajuk "Sound of Justice" tersebut.
"Kami sangat berterima kasih kepada Kejaksaan Agung. Kalau berbicara soal korupsi dengan anak muda akan membangkitkan optimisme," ucapnya.
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya optimistis dengan cara-cara seperti pergelaran acara tersebut maka dapat mendorong semua pihak untuk menjadikan Indonesia lebih bersih.
"Karena 20 tahun ke depan, mahasiswa akan menjadi pemimpin bangsa ini, generasi muda yang harus sejak dini ditanamkan kejujuran, termasuk membangun ekosistem yang baik," ujarnya.
"Kami membongkar kasus Jiwasraya sebesar Rp16,8 triliun, Garuda Rp8,8 triliun, Waskita Rp2,5 triliun, dan Asabri Rp22,8 triliun. Ini hal yang luar biasa dan kehormatan buat kami dari BUMN bisa terus berkolaborasi dengan Kejaksaan karena sudah membongkar kasus-kasus besar," ujar Erick Thohir saat ditemui wartawan usai kegiatan "Sound of Justice Road to Campus 2023" di Aseec Tower Universitas Airlangga Surabaya, Minggu.
Namun, kata dia, pihaknya menyadari bahwa masih ada perusahaan-perusahaan BUMN yang bermasalah dari hasil audit.
"Masih ada yang lainnya, tunggu tanggal mainnya saja," ucapnya.
Menurut dia, yang sudah dilaporkan dan sedang didalami Tim Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ialah Dana Pensiun.
"Yang kami laporkan waktu itu Dana Pensiun, tapi masih harus mendalami audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), akan laporkan ke Kejaksaan," ucap Erick.
Baca juga: Erick Thohir sebut generasi muda berperan penting berantas korupsi
Baca juga: Erick Thohir kaji penerapan aturan WFH di BUMN
Seharusnya, lanjut dia, targetnya pada Juli 2023, namun BPKP minta waktu dua bulan karena ingin memastikan ada indikasi ke arah korupsi atau kesalahan manajemen.
"Perpanjangan waktu supaya bisa memisahkan mana yang korupsi dan mana yang salah manajemen atau administratifnya itu," katanya.
Sementara itu, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung Fadil Zumhana mengapresiasi langkah Menteri BUMN yang dengan berani melakukan tindakan bersih-bersih.
"Dengan perbaikan sistem bagaimana BUMN dapat bekerja maksimal. Pak Erick berani memecat direktur yang tidak benar agar bebas korupsi," ucapnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Prof Mohammad Nasih berterima kasih kepada Kejaksaan Agung atas pergelaran pendidikan berbangsa dan bernegara dalam tajuk "Sound of Justice" tersebut.
"Kami sangat berterima kasih kepada Kejaksaan Agung. Kalau berbicara soal korupsi dengan anak muda akan membangkitkan optimisme," ucapnya.
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya optimistis dengan cara-cara seperti pergelaran acara tersebut maka dapat mendorong semua pihak untuk menjadikan Indonesia lebih bersih.
"Karena 20 tahun ke depan, mahasiswa akan menjadi pemimpin bangsa ini, generasi muda yang harus sejak dini ditanamkan kejujuran, termasuk membangun ekosistem yang baik," ujarnya.
Pewarta: Abdul Hakim/Naufal Ammar Imaduddin
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2023
0 comments:
Post a Comment