Dokumentasi kelompok diskusi terfokus FKUB Landak, di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Kamis. Diskusi ini untuk meredam dampak negatif politik identitas dalam persatuan dan kesatuan serta keharmonisan di Kabupaten Landak. ANTARA/HO-FKUB Landak
Pontianak (ANTARA) - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, berkomitmen untuk menghormati perbedaan yang ada dalam masyarakat pada Pemilu 2024 karena hal itu justru merupakan kekayaan dan keniscayaan.
"Pada dasarnya perbedaan itu adalah kekayaan kita sehingga harus dihargai guna terwujudnya keharmonisan dan kemajuan bersama. Perbedaan bukan membuat kita terpecah," ujar Ketua FKUB Kabupaten Landak, Pendeta Johan, saat dihubungi di Landak, Kamis.
Baca juga: PLN salurkan listrik ke desa terpencil di Landak Kalimantan Barat
Ia menambahkan selain menghormati perbedaan pihaknya juga menolak praktik politik identitas serta politisasi agama pada Pemilu 2024 karena dapat menyebabkan adanya perpecahan serta polarisasi di tengah masyarakat.
"Politik identitas adalah strategi politik yang didasarkan pada karakteristik kultural, etnis, agama, gender atau sifat lain yang mencerminkan identitas kelompok tertentu. Meskipun dalam beberapa kasus politik identitas dapat memperjuangkan kesetaraan dan keadilan sosial, namun dalam banyak situasi, ada dampak negatif yang perlu disoroti agar dapat mengatasi tantangan ini secara efektif," kata dia.
Baca juga: Kemensos salurkan BST tahap 7 di Kabupaten Landak
Menurutnya politik identitas yang ekstrem dapat menyebabkan konflik antar-kelompok, bahkan hingga ke tingkat ancaman bagi keamanan nasional dan stabilitas negara.
“Kita sudah pernah merasakan polarisasi di tengah masyarakat akibat praktik politik identitas pada Pemilu sebelumnya," jelas dia.
Untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang fenomena politik identitas pihaknya FKUB Kabupaten Landak juga memprakarsai kelompok diskusi terfokus yang menghadirkan 50 peserta dan mengangkat tema dampak negatif politik identitas dalam persatuan dan kesatuan serta keharmonisan di Kabupaten Landak.
Baca juga: BNPB: Luapan lima sungai sebabkan banjir di Kabupaten Landak
"Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendiskusikan implikasi dan tantangan yang dihadapi sebagai akibat dari penerapan politik identitas menjelang Pemilu 2024 ini menghadirkan narasumber yang berasal dari Kesbangpol Kabupaten Landak yang diwakilkan, kepala Polres Landak serta ketua Bawaslu Landak," jelas dia.
Ia mengajak masyarakat Kabupaten Landak untuk bersama-sama menolak politik identitas serta politisasi agama menjelang Pemilu 2024 demi persatuan dan kesatuan serta keharmonisan di Kabupaten Landak.
Baca juga: Landak raih penghargaan dari KLHK untuk kampung iklim
"Kami mendukung aparat keamanan dan pemerintah dalam mengawal proses demokrasi yang bersih, jujur dan adil demi suksesnya Pemilu 2024 menuju Kabupaten Landak yang mandiri, maju dan sejahtera,"jelas dia.
"Pada dasarnya perbedaan itu adalah kekayaan kita sehingga harus dihargai guna terwujudnya keharmonisan dan kemajuan bersama. Perbedaan bukan membuat kita terpecah," ujar Ketua FKUB Kabupaten Landak, Pendeta Johan, saat dihubungi di Landak, Kamis.
Baca juga: PLN salurkan listrik ke desa terpencil di Landak Kalimantan Barat
Ia menambahkan selain menghormati perbedaan pihaknya juga menolak praktik politik identitas serta politisasi agama pada Pemilu 2024 karena dapat menyebabkan adanya perpecahan serta polarisasi di tengah masyarakat.
"Politik identitas adalah strategi politik yang didasarkan pada karakteristik kultural, etnis, agama, gender atau sifat lain yang mencerminkan identitas kelompok tertentu. Meskipun dalam beberapa kasus politik identitas dapat memperjuangkan kesetaraan dan keadilan sosial, namun dalam banyak situasi, ada dampak negatif yang perlu disoroti agar dapat mengatasi tantangan ini secara efektif," kata dia.
Baca juga: Kemensos salurkan BST tahap 7 di Kabupaten Landak
Menurutnya politik identitas yang ekstrem dapat menyebabkan konflik antar-kelompok, bahkan hingga ke tingkat ancaman bagi keamanan nasional dan stabilitas negara.
“Kita sudah pernah merasakan polarisasi di tengah masyarakat akibat praktik politik identitas pada Pemilu sebelumnya," jelas dia.
Untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang fenomena politik identitas pihaknya FKUB Kabupaten Landak juga memprakarsai kelompok diskusi terfokus yang menghadirkan 50 peserta dan mengangkat tema dampak negatif politik identitas dalam persatuan dan kesatuan serta keharmonisan di Kabupaten Landak.
Baca juga: BNPB: Luapan lima sungai sebabkan banjir di Kabupaten Landak
"Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendiskusikan implikasi dan tantangan yang dihadapi sebagai akibat dari penerapan politik identitas menjelang Pemilu 2024 ini menghadirkan narasumber yang berasal dari Kesbangpol Kabupaten Landak yang diwakilkan, kepala Polres Landak serta ketua Bawaslu Landak," jelas dia.
Ia mengajak masyarakat Kabupaten Landak untuk bersama-sama menolak politik identitas serta politisasi agama menjelang Pemilu 2024 demi persatuan dan kesatuan serta keharmonisan di Kabupaten Landak.
Baca juga: Landak raih penghargaan dari KLHK untuk kampung iklim
"Kami mendukung aparat keamanan dan pemerintah dalam mengawal proses demokrasi yang bersih, jujur dan adil demi suksesnya Pemilu 2024 menuju Kabupaten Landak yang mandiri, maju dan sejahtera,"jelas dia.
Pewarta: Dedi
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2023
0 comments:
Post a Comment