Jakarta (ANTARA) - Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro mengatakan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR semakin meneguhkan posisinya sebagai kepala negara.

"Sebab apa yang disampaikan Presiden Jokowi konteksnya murni sebagai kepala negara, bukan yang lain,” kata Juri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menanggapi pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD Tahun 2023.

Presiden Jokowi, kata Juri, dalam konteks politik nasional telah mengingatkan masyarakat tentang situasi saat ini yang sudah memasuki tahun politik menjelang pemungutan suara pada Pemilu 2024.

Dalam konteks itu, Presiden Jokowi menyatakan komitmennya untuk mengawal pemilu berjalan lancar, sukses, demokratis, dan tanpa ujaran kebencian. "Termasuk terpilihnya pemimpin yang mendapat kepercayaan kuat dari masyarakat," kata dia.

Baca juga: DPRD Kaltim: Pidato Presiden Jokowi tunjukkan harapan optimistis

Presiden Jokowi juga secara tegas menunjukkan posisinya sebagai kepala negara yaitu bukan sebagai ketua umum partai politik dan ketua koalisi partai politik yang punya kewenangan untuk menentukan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden.

"Meskipun beliau disebut-sebut sebagai 'Pak Lurah' dan dijadikan tameng untuk para bakal calon presiden, tapi posisi Presiden jelas, yakni tidak ke siapa-siapa dan tidak kemana-mana,” kata Juri.

Sebagai kepala negara, ujar Juri, Presiden Jokowi juga menunjukkan kemampuan dalam menyusun peta jalan menuju Indonesia Maju 2045 yakni melalui pembangunan sumber daya manusia, konektivitas, dan hilirisasi sumber daya alam mineral atau non mineral.

Baca juga: Ketua DPRD Surabaya: Pesan Jokowi teguhkan persatuan di tahun politik

Selain itu, Presiden Jokowi juga mampu membawa Indonesia mendapatkan kepercayaan Internasional. Hal itu dilakukan dengan menjadikan Indonesia sebagai negara yang punya kredibilitas, dan negara yang selalu didengar dan diperhitungkan.

Hal itu tidak terlepas dari keberhasilan Indonesia pada Presidensi G20, Keketuaan ASEAN 2023, serta kunjungan Presiden Jokowi ke dua negara yang berkonflik, Rusia dan Ukraina, pada 2022.

"Seperti kata Presiden, ‘international trust’ ini peluang besar untuk Indonesia, dan kita harus memanfaatkannya," kata Juri.

Baca juga: Pakar: Pidato Jokowi menguatkan komitmen P20 atasi persoalan global
Baca juga: Jokowi: Pemimpin harus berani ambil keputusan sulit dan tidak populer


Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2023