Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan sambutan secara daring dalam Harvesting Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) Festival Karya Kreatif Benuanta di Tarakan, Kalimantan Utara, Minggu (20/8/2023). (ANTARA/Ade Irma Junida)
Tarakan, Kalimantan Utara (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan sebanyak 22,68 juta unit UMKM berhasil melakukan onboarding ke ekosistem digital per Juni 2023.
"Sejak peluncuran Gernas BBI (pada 2020), jumlah UMKM yang onboarding sudah mencapai total kumulatif 22,68 juta UMKM per Juni 2023," katanya dalam Harvesting Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) Festival Karya Kreatif Benuanta di Tarakan, Kalimantan Utara, Minggu.
Luhut mengatakan UMKM memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian nasional. Laporan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) mencatat pada 2022 kontribusi UMKM mencapai 60,3 persen terhadap PDB dan mampu menyerap 97 persen tenaga kerja di Indonesia.
Gernas BBI juga dinilai berhasil mendorong peningkatan belanja pemerintah untuk produk dalam negeri (PDN) melalui sistem e-katalog atau katalog elektronik.
"UMKM dan IKM bisa memiliki peluang untuk mendapatkan pasar pemerintah," katanya.
Luhut pun mendorong seluruh pemerintah daerah untuk masuk dalam e-katalog lokal dan berbelanja PDN melalui APBN.
Di sisi lain, Luhut mencatat masih ada dua kendala utama yang menghambat perkembangan UMKM di Indonesia, yaitu akses pasar dan pembiayaan. Ia pun meminta agar kegiatan pendampingan bisa terus diberikan. Begitu pula kemitraan dengan seluruh mitra pembiayaan agar UMKM menjadi bankable.
"Oleh karena itu, Gernas BBI kiranya dapat menjawab tantangan tersebut. Pemerintah daerah agar memberikan pendampingan yang berkelanjutan, tidak berhenti di satu event. Terus bermitra dengan BI, OJK dan seluruh mitra pembiayaan. Buka pelatihan untuk meningkatkan UMKM menjadi bankable," tegasnya.
Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), per 1 Juli 2023 komitmen belanja PDN di Provinsi Kaltara mencapai Rp1,21 triliun atau 95,3 persen dari total anggaran daerah tersebut.
"Sementara itu realisasi belanja PDN masih berkisar di angka 67,1 persen di mana Malinau menjadi kabupaten dengan persentase pencapaian tertinggi dengan Rp315,7 miliar dan realisasi terendah di Kota Tarakan sebesar 41,8 persen atau senilai Rp47 miliar," katanya.
"Sesuai arahan Bapak Presiden, saya titip kepada Bapak Gubernur dalam waktu empat bulan menuju akhir tahun agar belanja PDN seluruh kabupaten/kota bisa mencapai target 95 persen dan minimal 40 persennya untuk UMKM," tegasnya.
Adapun untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Berwisata di Indonesia Aja (BBWI), Provinsi Kaltara diminta untuk merealisasikan minimal 1,4 juta perjalanan atau 3 persen dari target pergerakan wisatawan Nusantara (wisnus) sebesar 1,2-1,4 miliar perjalanan pada tahun 2023 ini.
Baca juga: Luhut sebut Elon Musk datang ke Jakarta pada September
Baca juga: Luhut: Keputusan Golkar dukung Prabowo bagus dan tidak ada masalah
Baca juga: Heru: Luhut instruksikan semua kementerian berlakukan WFH
"Sejak peluncuran Gernas BBI (pada 2020), jumlah UMKM yang onboarding sudah mencapai total kumulatif 22,68 juta UMKM per Juni 2023," katanya dalam Harvesting Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) Festival Karya Kreatif Benuanta di Tarakan, Kalimantan Utara, Minggu.
Luhut mengatakan UMKM memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian nasional. Laporan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) mencatat pada 2022 kontribusi UMKM mencapai 60,3 persen terhadap PDB dan mampu menyerap 97 persen tenaga kerja di Indonesia.
Gernas BBI juga dinilai berhasil mendorong peningkatan belanja pemerintah untuk produk dalam negeri (PDN) melalui sistem e-katalog atau katalog elektronik.
"UMKM dan IKM bisa memiliki peluang untuk mendapatkan pasar pemerintah," katanya.
Luhut pun mendorong seluruh pemerintah daerah untuk masuk dalam e-katalog lokal dan berbelanja PDN melalui APBN.
Di sisi lain, Luhut mencatat masih ada dua kendala utama yang menghambat perkembangan UMKM di Indonesia, yaitu akses pasar dan pembiayaan. Ia pun meminta agar kegiatan pendampingan bisa terus diberikan. Begitu pula kemitraan dengan seluruh mitra pembiayaan agar UMKM menjadi bankable.
"Oleh karena itu, Gernas BBI kiranya dapat menjawab tantangan tersebut. Pemerintah daerah agar memberikan pendampingan yang berkelanjutan, tidak berhenti di satu event. Terus bermitra dengan BI, OJK dan seluruh mitra pembiayaan. Buka pelatihan untuk meningkatkan UMKM menjadi bankable," tegasnya.
Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), per 1 Juli 2023 komitmen belanja PDN di Provinsi Kaltara mencapai Rp1,21 triliun atau 95,3 persen dari total anggaran daerah tersebut.
"Sementara itu realisasi belanja PDN masih berkisar di angka 67,1 persen di mana Malinau menjadi kabupaten dengan persentase pencapaian tertinggi dengan Rp315,7 miliar dan realisasi terendah di Kota Tarakan sebesar 41,8 persen atau senilai Rp47 miliar," katanya.
"Sesuai arahan Bapak Presiden, saya titip kepada Bapak Gubernur dalam waktu empat bulan menuju akhir tahun agar belanja PDN seluruh kabupaten/kota bisa mencapai target 95 persen dan minimal 40 persennya untuk UMKM," tegasnya.
Adapun untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Berwisata di Indonesia Aja (BBWI), Provinsi Kaltara diminta untuk merealisasikan minimal 1,4 juta perjalanan atau 3 persen dari target pergerakan wisatawan Nusantara (wisnus) sebesar 1,2-1,4 miliar perjalanan pada tahun 2023 ini.
Baca juga: Luhut sebut Elon Musk datang ke Jakarta pada September
Baca juga: Luhut: Keputusan Golkar dukung Prabowo bagus dan tidak ada masalah
Baca juga: Heru: Luhut instruksikan semua kementerian berlakukan WFH
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Biqwanto Situmorang
COPYRIGHT © ANTARA 2023
0 comments:
Post a Comment