Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memimpin Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (21/8/2023). ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah (pemda) agar tak bosan melakukan langkah pengendalian inflasi.
Pasalnya, kondisi inflasi bergerak secara dinamis. Oleh karena itu, Tito meminta daerah agar terus mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi secara rutin.
“Kami diperintahkan oleh bapak presiden, baik pusat maupun daerah, rekan-rekan kepala daerah semua untuk tetap menjaga inflasi pada angka yang baik. Artinya, terjadi ketersediaan bahan pangan terutama selain barang dan jasa lainnya, serta keterjangkauannya harga oleh masyarakat,” kata Tito dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin.
Ia menegaskan bahwa menjaga angka inflasi agar tetap terkendali menjadi hal penting yang perlu dilakukan. Apalagi saat ini Indonesia telah memasuki tahun politik yang berpotensi menimbulkan dinamika baru di lingkup sosial masyarakat.
Di sisi lain, Mendagri meminta daerah dengan angka inflasi tinggi agar melakukan intervensi dan betul-betul memberikan perhatian yang menyeluruh.
Berdasarkan data Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebagai proxy inflasi yang dihimpun Kemendagri per Agustus 2023, sejumlah daerah mengalami kenaikan harga. Daerah itu seperti Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan kenaikan 0,89 persen dan Kota Tidore Kepulauan dengan angka 4,07 persen.
"Daerah-daerah tersebut diminta memberikan atensi yang maksimal serta melakukan kajian secara komprehensif," ujarnya.
Lebih lanjut, Mendagri secara khusus mengimbau semua pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah agar mewaspadai kenaikan harga komoditas, di antaranya daging ayam ras, telur ayam ras, cabai rawit, cabai merah, hingga bawang putih. Khusus untuk komoditas cabai merah dan cabai rawit dapat diatasi dengan melaksanakan gerakan tanam oleh daerah, terutama yang memiliki lahan luas.
Sedangkan untuk komoditas bawang putih, kenaikan harga tersebut diyakini lantaran adanya persoalan distribusi. Tito mendorong jajaran terkait untuk membantu mengatasi hal tersebut.
“Ini yang perlu kita waspadai dan saya mohon betul dukungan dari Satgas Pangan Polri terutama, dan dari Kejaksaan untuk bisa membantu untuk pengawasan mulai dari importasi sampai distribusi,” tambah Mendagri.
Di samping itu, khusus mengenai komoditas bawang putih, Mendagri juga bakal berkoordinasi langsung dengan Menteri Perdagangan (Mendag) guna mengatasi persoalan tersebut. Pasalnya, berdasarkan catatan dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2021 hingga 2022 harga komoditas bawang putih relatif terkendali.
Namun kondisinya justru berbeda pada tahun 2023. Dia berharap berbagai langkah yang dilakukan dapat mendorong terkendalinya harga komoditas yang secara tidak langsung bakal memacu terkendalinya angka inflasi.
Baca juga: Mendagri minta daerah salurkan bansos dan optimalkan penggunaan BTT
Baca juga: Mendagri menyoroti mahalnya harga tiket pesawat di Natuna
Baca juga: Presiden tunjuk Mendagri Tito sebagai Menlu Ad Interim
Pasalnya, kondisi inflasi bergerak secara dinamis. Oleh karena itu, Tito meminta daerah agar terus mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi secara rutin.
“Kami diperintahkan oleh bapak presiden, baik pusat maupun daerah, rekan-rekan kepala daerah semua untuk tetap menjaga inflasi pada angka yang baik. Artinya, terjadi ketersediaan bahan pangan terutama selain barang dan jasa lainnya, serta keterjangkauannya harga oleh masyarakat,” kata Tito dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin.
Ia menegaskan bahwa menjaga angka inflasi agar tetap terkendali menjadi hal penting yang perlu dilakukan. Apalagi saat ini Indonesia telah memasuki tahun politik yang berpotensi menimbulkan dinamika baru di lingkup sosial masyarakat.
Di sisi lain, Mendagri meminta daerah dengan angka inflasi tinggi agar melakukan intervensi dan betul-betul memberikan perhatian yang menyeluruh.
Berdasarkan data Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebagai proxy inflasi yang dihimpun Kemendagri per Agustus 2023, sejumlah daerah mengalami kenaikan harga. Daerah itu seperti Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan kenaikan 0,89 persen dan Kota Tidore Kepulauan dengan angka 4,07 persen.
"Daerah-daerah tersebut diminta memberikan atensi yang maksimal serta melakukan kajian secara komprehensif," ujarnya.
Lebih lanjut, Mendagri secara khusus mengimbau semua pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah agar mewaspadai kenaikan harga komoditas, di antaranya daging ayam ras, telur ayam ras, cabai rawit, cabai merah, hingga bawang putih. Khusus untuk komoditas cabai merah dan cabai rawit dapat diatasi dengan melaksanakan gerakan tanam oleh daerah, terutama yang memiliki lahan luas.
Sedangkan untuk komoditas bawang putih, kenaikan harga tersebut diyakini lantaran adanya persoalan distribusi. Tito mendorong jajaran terkait untuk membantu mengatasi hal tersebut.
“Ini yang perlu kita waspadai dan saya mohon betul dukungan dari Satgas Pangan Polri terutama, dan dari Kejaksaan untuk bisa membantu untuk pengawasan mulai dari importasi sampai distribusi,” tambah Mendagri.
Di samping itu, khusus mengenai komoditas bawang putih, Mendagri juga bakal berkoordinasi langsung dengan Menteri Perdagangan (Mendag) guna mengatasi persoalan tersebut. Pasalnya, berdasarkan catatan dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2021 hingga 2022 harga komoditas bawang putih relatif terkendali.
Namun kondisinya justru berbeda pada tahun 2023. Dia berharap berbagai langkah yang dilakukan dapat mendorong terkendalinya harga komoditas yang secara tidak langsung bakal memacu terkendalinya angka inflasi.
Baca juga: Mendagri minta daerah salurkan bansos dan optimalkan penggunaan BTT
Baca juga: Mendagri menyoroti mahalnya harga tiket pesawat di Natuna
Baca juga: Presiden tunjuk Mendagri Tito sebagai Menlu Ad Interim
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2023
0 comments:
Post a Comment