Ketua DPR RI Puan Maharani di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/8/2023). (ANTARA/HO-DPR RI/am.)
Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani mengimbau penanganan aksi massa oleh aparat di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, seharusnya mengedepankan pendekatan secara humanis dan persuasif terhadap warga.
"Sekalipun ada penolakan dari masyarakat, semestinya tidak perlu ada tindakan represif. Seharusnya, aparat bisa lebih humanis dan bersifat persuasif untuk berdialog bersama warga,” kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Dia menilai pendekatan humanis dan persuasif dalam pembebasan lahan di Rempang-Batam perlu dilakukan untuk menghindari bentrokan dan perlawanan yang berpotensi berakhir dengan korban
Menurut dia, adanya penolakan dalam pembangunan merupakan suatu hal yang biasa terjadi sehingga penolakan-penolakan tersebut sepatutnya disikapi dengan cara-cara kemanusiaan dan bersifat persuasif.
“Apalagi jika pembangunan ini demi peningkatan perekonomian rakyat, maka jangan sampai merugikan rakyat,” ucapnya.
Dia menyebut apabila terjadi kericuhan pun seharusnya aparat menggunakan pendekatan lain, dan belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa penggunaan gas air mata bisa berdampak fatal.
“Apalagi gas air mata digunakan di tengah lingkungan yang banyak warga dan siswa sekolah. Pastinya membuat para warga dan anak-anak ketakutan. Suasana menjadi sangat mencekam karena ada letupan tembakan di tengah bentrok,” ujarnya.
Termasuk lanjut dia, apabila aparat menemui adanya tindakan pidana yang dilakukan silakan diproses secara hukum. “Tapi bukan berarti langkah represif aparat dibenarkan. Apalagi penggunaan gas air mata memiliki efek yang membahayakan bagi kesehatan, khususnya terhadap anak-anak,” ucap dia.
Selain itu, Puan mengingatkan pentingnya kajian sosial budaya sebab erat kaitannya dengan keberadaan masyarakat adat Pulau Rempang yang berusaha mempertahankan ruang hidup mereka di lokasi hingga hari ini.
"Berikan masyarakat edukasi dan informasi tentang keuntungan adanya proyek strategis nasional. Ini akan membantu mereka dalam membuat keputusan yang tepat dan merasa lebih termotivasi untuk mendukung proses pembangunan di wilayah mereka," paparnya.
Untuk itu, dia meminta Pemerintah agar mencari jalan tengah terkait permasalahan tersebut, termasuk bagaimana menyikapi respons warga yang menolak direlokasi.
"Daerah Rempang memiliki kekayaan budaya yang unik. Pemerintah harus menghargai dan melindungi warisan budaya ini dalam proses pembebasan lahan. Ini harus dilakukan dengan hormat dan penuh kehati-hatian," katanya.
Dia juga meminta Pemerintah dan pihak terkait lainnya didorong untuk mengedepankan dialog dan konsultasi yang inklusif dengan masyarakat yang terdampak.
"Ini harus melibatkan rasa karena warga sudah lama tinggal di sana. Dengarkan kegelisahan dan kekhawatiran mereka. Serta apa kebutuhan warga sebagai upaya mencari jalan keluar dari kebuntuan. Saat masyarakat merasa didengar, biasanya mereka akan merasa lebih terbuka,” ucap dia.
Terakhir, Puan berharap persoalan bentrok atas pembangunan Rempang Eco City itu pada akhirnya dapat menemukan jalan terbaik untuk semua pihak. "Kami di DPR akan berkomitmen mencari solusi atas permasalahan ini. Mari kita cari jalan keluar terbaik, yang tidak merugikan masyarakat. Kita upayakan secara persuasi,” kata Puan.
"Sekalipun ada penolakan dari masyarakat, semestinya tidak perlu ada tindakan represif. Seharusnya, aparat bisa lebih humanis dan bersifat persuasif untuk berdialog bersama warga,” kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Dia menilai pendekatan humanis dan persuasif dalam pembebasan lahan di Rempang-Batam perlu dilakukan untuk menghindari bentrokan dan perlawanan yang berpotensi berakhir dengan korban
Menurut dia, adanya penolakan dalam pembangunan merupakan suatu hal yang biasa terjadi sehingga penolakan-penolakan tersebut sepatutnya disikapi dengan cara-cara kemanusiaan dan bersifat persuasif.
“Apalagi jika pembangunan ini demi peningkatan perekonomian rakyat, maka jangan sampai merugikan rakyat,” ucapnya.
Dia menyebut apabila terjadi kericuhan pun seharusnya aparat menggunakan pendekatan lain, dan belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa penggunaan gas air mata bisa berdampak fatal.
“Apalagi gas air mata digunakan di tengah lingkungan yang banyak warga dan siswa sekolah. Pastinya membuat para warga dan anak-anak ketakutan. Suasana menjadi sangat mencekam karena ada letupan tembakan di tengah bentrok,” ujarnya.
Termasuk lanjut dia, apabila aparat menemui adanya tindakan pidana yang dilakukan silakan diproses secara hukum. “Tapi bukan berarti langkah represif aparat dibenarkan. Apalagi penggunaan gas air mata memiliki efek yang membahayakan bagi kesehatan, khususnya terhadap anak-anak,” ucap dia.
Selain itu, Puan mengingatkan pentingnya kajian sosial budaya sebab erat kaitannya dengan keberadaan masyarakat adat Pulau Rempang yang berusaha mempertahankan ruang hidup mereka di lokasi hingga hari ini.
"Berikan masyarakat edukasi dan informasi tentang keuntungan adanya proyek strategis nasional. Ini akan membantu mereka dalam membuat keputusan yang tepat dan merasa lebih termotivasi untuk mendukung proses pembangunan di wilayah mereka," paparnya.
Untuk itu, dia meminta Pemerintah agar mencari jalan tengah terkait permasalahan tersebut, termasuk bagaimana menyikapi respons warga yang menolak direlokasi.
"Daerah Rempang memiliki kekayaan budaya yang unik. Pemerintah harus menghargai dan melindungi warisan budaya ini dalam proses pembebasan lahan. Ini harus dilakukan dengan hormat dan penuh kehati-hatian," katanya.
Dia juga meminta Pemerintah dan pihak terkait lainnya didorong untuk mengedepankan dialog dan konsultasi yang inklusif dengan masyarakat yang terdampak.
"Ini harus melibatkan rasa karena warga sudah lama tinggal di sana. Dengarkan kegelisahan dan kekhawatiran mereka. Serta apa kebutuhan warga sebagai upaya mencari jalan keluar dari kebuntuan. Saat masyarakat merasa didengar, biasanya mereka akan merasa lebih terbuka,” ucap dia.
Terakhir, Puan berharap persoalan bentrok atas pembangunan Rempang Eco City itu pada akhirnya dapat menemukan jalan terbaik untuk semua pihak. "Kami di DPR akan berkomitmen mencari solusi atas permasalahan ini. Mari kita cari jalan keluar terbaik, yang tidak merugikan masyarakat. Kita upayakan secara persuasi,” kata Puan.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA 2023
0 comments:
Post a Comment