Identitas politik adalah label politik yang mengikat pada diri seorang aktor politik.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mohammad Mahfud Mahmodin mengajak semua pihak memaknai Pemilu 2024 sebagai momentum untuk menumbuhkan kesadaran partisipasi masyarakat.

"Saatnya membangun kesadaran bersama bahwa Pemilu 2024 menjadi momentum untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi," kata Mahfud Md., sapaan akrab Mohammad Mahfud Mahmodin, saat menjadi pembicara kunci pada Forum Diskusi Keberagaman Menjadi Kekuatan Wujudkan Pemilu Bermartabat di Bandung, Jawa Barat, Rabu.

Menurut dia, masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam demokrasi merupakan hal yang penting.

"Peran para elite politik, terutama dalam konteks hari ini, adalah partai politik untuk menjadi teladan dalam membangun pemilu yang damai," kata Mahfud Md. sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya.

Menkopolhukam meminta publik untuk berhati-hati terhadap politik identitas yang dimanfaatkan untuk mencapai kekuasaan.

Mereka yang bermain politik identitas, lanjut dia, cenderung hanya akan memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompok alih-alih kepentingan bangsa.

Mahfud Md. menjelaskan bahwa politik identitas berbeda dengan identitas politik. Identitas politik adalah label politik yang mengikat pada diri seorang aktor politik.

"Akan tetapi, kalau politik identitas itu, satu identitas yang digunakan berdasar ikatan primordial untuk memojokkan dan mendiskriminasi orang lain," papar Menkopolhukam.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu berharap masyarakat mampu menilai calon terbaik yang mau mendengar aspirasi rakyat, bukan hanya aspirasi kelompoknya saja.

"Calon yang terbaik itu di mana pun di dunia ini tidak ada karena yang kita pilih manusia. Akan tetapi, pemilu ini adalah untuk memilih yang terbaik di antara orang-orang yang sama-sama punya kejelekan yang lebih sedikit. Kejelekannya yang dipilih berdasarkan ukuran-ukuran aspirasi kita," katanya.

Ia mendorong berbagai pihak, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, akademikus, dan para mahasiswa, untuk mengambil peran penting dalam penyelenggaraan pemilu mendatang.

"Baik dengan menggunakan hak pilihnya, keilmuannya, maupun ketokohannya sehingga pemilu yang bermartabat dengan menghargai keberagaman dapat benar-benar terwujud di Indonesia," kata dia.

Baca juga: Ketua PBNU: Tayangan azan Ganjar bukan politik identitas
Baca juga: Menag imbau masyarakat tak pilih pemimpin yang pecah belah umat

Diskusi tersebut dihadiri oleh sejumlah narasumber, yakni Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al-Habsyi, dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Prof. Ali Safaat.

Di sisi lain, Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partai politik harus melakukan mitigasi. Setiap calon presiden, kata Hasto, harus membangun suasana politik yang sejuk.

"Pentingnya penegakan disiplin dari aktor politik. Disiplin sangat penting sehingga perlu sanksi sosial dari civil society apabila terjadi pelanggaran disiplin," kata Hasto.

Ahmad Muzani mengatakan bahwa politik identitas akan muncul ketika identitas yang bersangkutan terancam saat ingin mencapai kemenangan.

"Penting bagi tim pemenangan menyampaikan ke bawah bahwa program ini untuk kita semua. Ini yang buat kami optimistis bahwa demokrasi pada tahun 2024 akan jauh lebih baik daripada sebelumnya,” kata Muzani.

Sementara itu, Aboe Bakar Al-Habsyi menegaskan bahwa pimpinan harus memberikan suasana kesejukan. Dia pun optimistis Pemilu 2024 berjalan baik.

"Saya yakin pemilu akan datang menyemangatkan," kata dia.

Hadir pula Sesmenkopolhukam Letjen TNI Teguh Pudjo Rumekso, Deputi Bidang Koordinasi Penegakan Hukum dan HAM Sugeng Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Irjen Pol. Rudolf Albert Rodja, dan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur Marsda TNI Arief Mustofa.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2023\