Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat menghadiri sertijab Pj Gubernur Bali di Denpasar, Jumat (8/9/2023). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari.
Denpasar (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah provinsi ikut membantu dalam menyukseskan pemilihan umum legislatif maupun eksekutif 2024.
Arahan ini ditujukan kepada seluruh kepala daerah di provinsi, di mana ini disampaikan saat serah terima jabatan Pj Gubernur Bali dari Wayan Koster ke Sang Made Mahendra Jaya di Denpasar, Jumat.
“Saya minta pemerintah provinsi membantu KPU dan Bawaslu, kalau ada yang tidak punya gudang, daerah Bali mungkin ada semua tapi daerah lain ada yang tidak itu dipinjamkan,” kata dia.
“Kemudian ada distribusi yang perlu dibantu di daerah-daerah sulit, kalau di Bali mungkin tidak terlalu sulit tapi daerah-daerah di gunung, di pulau-pulau seperti Papua dan Maluku itu perlu dibantu oleh pemerintah daerah. Kalau tidak dibantu, KPU daerahnya berat, pemilu tidak tepat waktu nantinya,” sambung Tito.
Selain itu pemerintah provinsi juga diminta membantu dari segi anggaran dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).
Menurut Mendagri semestinya proses anggaran mulai dibahas saat ini sembari berkomunikasi dengan KPU, Bawaslu, dan tim keamanan mengenai besaran biaya yang dibutuhkan, tentunya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing.
Di Bali sendiri, mantan Gubernur Wayan Koster menyampaikan bahwa mereka telah menyiapkan anggarannya, bahkan telah mencadangkan dana dari kas daerah.
Lebih jauh, mantan Kapolri itu menuturkan bahwa untuk menyukseskan pemilu dibutuhkan upaya dari berbagai sektor lain, yang utama adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Kemendagri sendiri mendorong agar lembaga independen tersebut mampu berada di posisi netral, kemudian membuat program-program yang sesuai dengan situasi di daerah.
Selanjutnya lembaga pengawas dari Bawaslu hingga lembaga non pemerintah, dan menurut Tito ini tak mudah karena menyatukan persepsi antar-jejaring penyelenggara dalam menentukan sesuatu bukan hal yang mudah.
Berikutnya elemen yang penting adalah media sebagai penyalur informasi, kemudian aparat keamanan yang mengantisipasi potensi konflik, dan terakhir masyarakat yang akan berpartisipasi dalam pemilu.
“Tapi dari pengalaman selama ini Bali khususnya dalam kaca mata nasional salah satu provinsi yang relatif aman dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Jadi ya, kita cukup yakin Bali dapat melaksanakan pesta demokrasi dengan aman dan lancar, tertib damai dan sukses,” tutup Tito.
Baca juga: Mendagri tak beri izin Pj Gubernur Bali buat kebijakan baru
Baca juga: Mendagri tanggapi usulan Pilkada 2024 maju ke September
Arahan ini ditujukan kepada seluruh kepala daerah di provinsi, di mana ini disampaikan saat serah terima jabatan Pj Gubernur Bali dari Wayan Koster ke Sang Made Mahendra Jaya di Denpasar, Jumat.
“Saya minta pemerintah provinsi membantu KPU dan Bawaslu, kalau ada yang tidak punya gudang, daerah Bali mungkin ada semua tapi daerah lain ada yang tidak itu dipinjamkan,” kata dia.
“Kemudian ada distribusi yang perlu dibantu di daerah-daerah sulit, kalau di Bali mungkin tidak terlalu sulit tapi daerah-daerah di gunung, di pulau-pulau seperti Papua dan Maluku itu perlu dibantu oleh pemerintah daerah. Kalau tidak dibantu, KPU daerahnya berat, pemilu tidak tepat waktu nantinya,” sambung Tito.
Selain itu pemerintah provinsi juga diminta membantu dari segi anggaran dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).
Menurut Mendagri semestinya proses anggaran mulai dibahas saat ini sembari berkomunikasi dengan KPU, Bawaslu, dan tim keamanan mengenai besaran biaya yang dibutuhkan, tentunya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing.
Di Bali sendiri, mantan Gubernur Wayan Koster menyampaikan bahwa mereka telah menyiapkan anggarannya, bahkan telah mencadangkan dana dari kas daerah.
Lebih jauh, mantan Kapolri itu menuturkan bahwa untuk menyukseskan pemilu dibutuhkan upaya dari berbagai sektor lain, yang utama adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Kemendagri sendiri mendorong agar lembaga independen tersebut mampu berada di posisi netral, kemudian membuat program-program yang sesuai dengan situasi di daerah.
Selanjutnya lembaga pengawas dari Bawaslu hingga lembaga non pemerintah, dan menurut Tito ini tak mudah karena menyatukan persepsi antar-jejaring penyelenggara dalam menentukan sesuatu bukan hal yang mudah.
Berikutnya elemen yang penting adalah media sebagai penyalur informasi, kemudian aparat keamanan yang mengantisipasi potensi konflik, dan terakhir masyarakat yang akan berpartisipasi dalam pemilu.
“Tapi dari pengalaman selama ini Bali khususnya dalam kaca mata nasional salah satu provinsi yang relatif aman dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Jadi ya, kita cukup yakin Bali dapat melaksanakan pesta demokrasi dengan aman dan lancar, tertib damai dan sukses,” tutup Tito.
Baca juga: Mendagri tak beri izin Pj Gubernur Bali buat kebijakan baru
Baca juga: Mendagri tanggapi usulan Pilkada 2024 maju ke September
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2023
0 comments:
Post a Comment