Penajam (ANTARA) -
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, siap menyerahkan pegawai dan aset yang berada di Kecamatan Sepaku dan masuk wilayah Kota Nusantara, ibu kota negara baru Indonesia kepada Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).
  
Sesuai aturan, lanjut dia, seluruh aset tanah dan bangunan serta pegawai Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara diserahkan kepada Otorita IKN paling lambat 15 Mei 2024.
 
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan pendataan dan pencatatan pegawai yang berada di Kecamatan Sepaku.
 
Diperkirakan sekitar 3.000 Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan honorer, kata dia, masih diverifikasi.

Baca juga: PUPR kebut pembangunan rumah susun pegawai pemerintahan IKN Nusantara

Baca juga: Jokowi sebut Perpres gaji pegawai IKN perlu konsolidasi kementerian
 
Otorita IKN menyatakan bahwa pegawai yang diakomodasi adalah pegawai memiliki kompetensi ditentukan Otorita IKN, dan yang tidak sesuai standar dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
 
Namun, jelas dia, pemerintah kabupaten tidak menyetujui keinginan Otorita IKN itu dan seluruh pegawai yang berada di wilayah Kota Nusantara diakomodasi Otorita IKN.
 
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Penajam Paser Utara juga melakukan pendataan dan pencatatan aset milik pemerintah kabupaten yang masuk Kota Nusantara, ibu kota masa depan Indonesia itu.
 
Hasil dari pencatatan aset milik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara di Kecamatan Sepaku dan masuk wilayah Kota Nusantara, menurut dia, nilainya sekitar Rp613 miliar.

Baca juga: Legislator Kaltim minta kuota ASN lokal 40 persen isi pegawai IKN
 
Aset-aset tersebut terdiri atas aset tanah dengan nilai Rp15 miliar, bangunan gedung, peralatan mesin, jalan, jaringan irigasi, dan sejumlah aset lainnya.
 
Bukan hanya aset tanah dan bangunan, tetapi juga pegawai yang ada di Kecamatan Sepaku dan masuk wilayah Kota Nusantara akan diserahkan jika nantinya diambil alih pemerintah pusat, demikian Sodikin.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2023