Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto membuka seminar nasional Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) ke-24 tahun 2023 Lemhannas RI di Jakarta, Selasa (3/10/2023). ANTARA/Cahya Sari
Jakarta (ANTARA) - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto menilai pemanfaatan teknologi digital dengan tepat, dapat menghasilkan kepemimpinan yang lebih baik.
“Dengan adanya digital leadership, maka semua orang harus nurture begitu ada teknologi,” kata Andi saat membuka seminar nasional Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) ke-24 tahun 2023 Lemhannas RI di Jakarta, Selasa.
Andi berharap seminar ini bisa memberikan kemampuan bagi seluruh peserta untuk mengeksplorasi dan meningkatkan peran kepemimpinan digital, utamanya dalam memperkuat dan mengkonsolidasikan demokrasi.
Sejumlah gagasan terkait isu kepemimpinan digital dalam konsolidasi demokrasi yang memuat peta jalan bersifat visioner, komprehensif, dan imparsial menurutnya harus bisa dihasilkan dalam seminar tersebut.
Semua komponen bangsa dalam koridor pentahelix (pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media) termasuk di dalamnya adalah Lemhannas didorong untuk bergotong royong menguatkan kepemimpinan digital guna mewujudkan visi Indonesia emas 2045.
Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, Andi mengingatkan adanya potensi ancaman konsolidasi demokrasi yang perlu diwaspadai menjelang Pemilu 2024, mulai dari eskalasi hoaks, penyebaran berita palsu, ujaran kebencian, kondisi geopolitik dunia, hingga ancaman serangan siber.
Menurut dia, Indonesia perlu belajar dari negara lain seperti Denmark, Finlandia, dan Republik Korea yang memimpin peringkat pemerintahan digital tahun 2022 dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
Negara tersebut mendapatkan skor tertinggi dalam hal cakupan dan kualitas layanan daring, status infrastruktur telekomunikasi, dan kapasitas sumber daya manusia.
Sementara peringkat kedua ditempati oleh Selandia Baru, Swedia, Islandia, Australia, Estonia, Belanda, Amerika Serikat, Inggris, Singapura, Uni Emirat Arab, Jepang, dan Malta.
Sejumlah hal itu setidaknya yang harus bisa dipaparkan para peserta kepada Presiden Joko Widodo pada Rabu (4/10).
“Ketika besok memaparkan hasil seminar hari ini kepada presiden, peserta harus bisa menjawab pertanyaan soal pemanfaatan digital dan negara mana saja yang menguasai teknologi,” ujar Andi.
Seminar nasional PPSA ke-24 tahun 2023 Lemhannas RI diikuti oleh 80 peserta yang sebelumnya telah mengikuti senat pada 18 April.
Mengangkat tema tentang “Kepemimpinan Digital Dalam Konsolidasi Demokrasi”, para peserta diharapkan bisa menjadi calon pemimpin digital yang mampu memetakan dan mengidentifikasi kekuatan, peluang, kelemahan, dan tantangan kondisi demokrasi di tanah air.
Baca juga: Lemhanas: Ketanahan nasional strategis untuk kelangsungan NKRI
Baca juga: Andi Widjajanto: Demokrasi Indonesia masih di atas rerata global
“Dengan adanya digital leadership, maka semua orang harus nurture begitu ada teknologi,” kata Andi saat membuka seminar nasional Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) ke-24 tahun 2023 Lemhannas RI di Jakarta, Selasa.
Andi berharap seminar ini bisa memberikan kemampuan bagi seluruh peserta untuk mengeksplorasi dan meningkatkan peran kepemimpinan digital, utamanya dalam memperkuat dan mengkonsolidasikan demokrasi.
Sejumlah gagasan terkait isu kepemimpinan digital dalam konsolidasi demokrasi yang memuat peta jalan bersifat visioner, komprehensif, dan imparsial menurutnya harus bisa dihasilkan dalam seminar tersebut.
Semua komponen bangsa dalam koridor pentahelix (pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media) termasuk di dalamnya adalah Lemhannas didorong untuk bergotong royong menguatkan kepemimpinan digital guna mewujudkan visi Indonesia emas 2045.
Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, Andi mengingatkan adanya potensi ancaman konsolidasi demokrasi yang perlu diwaspadai menjelang Pemilu 2024, mulai dari eskalasi hoaks, penyebaran berita palsu, ujaran kebencian, kondisi geopolitik dunia, hingga ancaman serangan siber.
Menurut dia, Indonesia perlu belajar dari negara lain seperti Denmark, Finlandia, dan Republik Korea yang memimpin peringkat pemerintahan digital tahun 2022 dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
Negara tersebut mendapatkan skor tertinggi dalam hal cakupan dan kualitas layanan daring, status infrastruktur telekomunikasi, dan kapasitas sumber daya manusia.
Sementara peringkat kedua ditempati oleh Selandia Baru, Swedia, Islandia, Australia, Estonia, Belanda, Amerika Serikat, Inggris, Singapura, Uni Emirat Arab, Jepang, dan Malta.
Sejumlah hal itu setidaknya yang harus bisa dipaparkan para peserta kepada Presiden Joko Widodo pada Rabu (4/10).
“Ketika besok memaparkan hasil seminar hari ini kepada presiden, peserta harus bisa menjawab pertanyaan soal pemanfaatan digital dan negara mana saja yang menguasai teknologi,” ujar Andi.
Seminar nasional PPSA ke-24 tahun 2023 Lemhannas RI diikuti oleh 80 peserta yang sebelumnya telah mengikuti senat pada 18 April.
Mengangkat tema tentang “Kepemimpinan Digital Dalam Konsolidasi Demokrasi”, para peserta diharapkan bisa menjadi calon pemimpin digital yang mampu memetakan dan mengidentifikasi kekuatan, peluang, kelemahan, dan tantangan kondisi demokrasi di tanah air.
Baca juga: Lemhanas: Ketanahan nasional strategis untuk kelangsungan NKRI
Baca juga: Andi Widjajanto: Demokrasi Indonesia masih di atas rerata global
Pewarta: Cahya Sari
Editor: Imam Budilaksono
COPYRIGHT © ANTARA 2023
0 comments:
Post a Comment