Gagasan rencana dan kriteria disain ibu kota negara. (ANTARA/Paparan Kementerian PUPR/am/h-fdh).
Jakarta (ANTARA) - Melalui nota kesepahaman (MoU) kerja sama teknis yang ditandatangani dalam pertemuan bilateral Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Presiden RI Joko Widodo di Busan, November lalu, negara itu mengukuhkan kesiapan untuk membantu pembangunan ibu kota baru RI yang akan berlokasi di Kalimantan Timur.
Dalam pertemuan bilateral yang diselenggarakan di sela-sela KTT ASEAN-Korea Selatan itu, Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar pengusaha Korea Selatan ikut berinvestasi di ibu kota baru RI.
“Dengan adanya penandatanganan MoU antara kedua pemerintah, Korea berencana menyediakan berbagai informasi dan pengalaman untuk ibu kota yang berkonsep kota pintar, hijau, inklusif, dan berkelanjutan,” kata Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Kim Chang-beom dalam taklimat media di Jakarta, Selasa.
Korea Selatan adalah negara yang memiliki pengalaman serupa terkait pemindahan ibu kota negara.
Namun, alih-alih merelokasi penuh ibu kota negaranya seperti yang direncanakan Indonesia, Korea Selatan membangun sebuah pusat administrasi yang disebut Kota Sejong.
Berjarak 120 kilometer dari Seoul, Sejong didirikan pada 2007 di Provinsi Chungcheong utara untuk mengurangi kemacetan di ibu kota saat ini dan mendorong investasi di bagian tengah negara itu.
Sejak 2012, pemerintah Korea Selatan telah merelokasi banyak kementerian dan lembaga ke Sejong, tetapi banyak yang masih berada di kota-kota lain, terutama Seoul di mana Majelis Nasional, Kantor Presiden, dan banyak badan pemerintah penting tetap ada.
“Dari pengalaman itu kami ingin berbagi dengan Indonesia bukan hanya tentang praktik-praktik terbaik (dalam pemindahan ibu kota), tetapi juga dari kesalahan yang kami lakukan,” kata Dubes Kim.
Baca juga: Korsel berbagi pengalaman dengan Indonesia terkait pemindahan ibu kota
Baca juga: Korea tertarik untuk terlibat dalam pemindahan ibu kota
Sejauh ini, pihak Korea Selatan belum mempersiapkan kerja sama investasi yang bersifat fisik mengingat proses pembangunan ibu kota baru RI masih pada tahap yang sangat awal.
Namun, MoU yang ditandatangani oleh kedua negara diharapkan bisa mendorong kerja sama antara pemerintah dan swasta (PPP) untuk pembangunan ibu kota baru.
“Kami belum memiliki rencana (investasi) sejauh ini, karena pada dasarnya rencana Indonesia sangat luar biasa. Kalau rencananya sudah siap, akan banyak tawaran dari Indonesia kepada mitra-mitranya untuk berkontribusi dalam pembangunan, bisa dalam hal perumahan, jalan, jalur kereta,” tutur Kim.
Untuk mendukung pembangunan ibu kota baru Indonesia, Korea Selatan telah menawarkan kerja sama di tiga area prioritas, yaitu desain, pengelolaan air, serta transportasi massal terintegrasi dan perumahan.
“Korea dikenal dengan kecepatan dan efisiensi. Kami juga berpengalaman memobilisasi sumber daya finansial dan mengelola pinjaman untuk proyek-proyek infrastruktur,” kata Kim.
Baca juga: Ini proyek infrastruktur awal ibukota baru yang akan ditawarkan PUPR
Baca juga: IK-CEPA ditandatangani April 2020
Dalam pertemuan bilateral yang diselenggarakan di sela-sela KTT ASEAN-Korea Selatan itu, Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar pengusaha Korea Selatan ikut berinvestasi di ibu kota baru RI.
“Dengan adanya penandatanganan MoU antara kedua pemerintah, Korea berencana menyediakan berbagai informasi dan pengalaman untuk ibu kota yang berkonsep kota pintar, hijau, inklusif, dan berkelanjutan,” kata Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Kim Chang-beom dalam taklimat media di Jakarta, Selasa.
Korea Selatan adalah negara yang memiliki pengalaman serupa terkait pemindahan ibu kota negara.
Namun, alih-alih merelokasi penuh ibu kota negaranya seperti yang direncanakan Indonesia, Korea Selatan membangun sebuah pusat administrasi yang disebut Kota Sejong.
Berjarak 120 kilometer dari Seoul, Sejong didirikan pada 2007 di Provinsi Chungcheong utara untuk mengurangi kemacetan di ibu kota saat ini dan mendorong investasi di bagian tengah negara itu.
Sejak 2012, pemerintah Korea Selatan telah merelokasi banyak kementerian dan lembaga ke Sejong, tetapi banyak yang masih berada di kota-kota lain, terutama Seoul di mana Majelis Nasional, Kantor Presiden, dan banyak badan pemerintah penting tetap ada.
“Dari pengalaman itu kami ingin berbagi dengan Indonesia bukan hanya tentang praktik-praktik terbaik (dalam pemindahan ibu kota), tetapi juga dari kesalahan yang kami lakukan,” kata Dubes Kim.
Baca juga: Korsel berbagi pengalaman dengan Indonesia terkait pemindahan ibu kota
Baca juga: Korea tertarik untuk terlibat dalam pemindahan ibu kota
Sejauh ini, pihak Korea Selatan belum mempersiapkan kerja sama investasi yang bersifat fisik mengingat proses pembangunan ibu kota baru RI masih pada tahap yang sangat awal.
Namun, MoU yang ditandatangani oleh kedua negara diharapkan bisa mendorong kerja sama antara pemerintah dan swasta (PPP) untuk pembangunan ibu kota baru.
“Kami belum memiliki rencana (investasi) sejauh ini, karena pada dasarnya rencana Indonesia sangat luar biasa. Kalau rencananya sudah siap, akan banyak tawaran dari Indonesia kepada mitra-mitranya untuk berkontribusi dalam pembangunan, bisa dalam hal perumahan, jalan, jalur kereta,” tutur Kim.
Untuk mendukung pembangunan ibu kota baru Indonesia, Korea Selatan telah menawarkan kerja sama di tiga area prioritas, yaitu desain, pengelolaan air, serta transportasi massal terintegrasi dan perumahan.
“Korea dikenal dengan kecepatan dan efisiensi. Kami juga berpengalaman memobilisasi sumber daya finansial dan mengelola pinjaman untuk proyek-proyek infrastruktur,” kata Kim.
Baca juga: Ini proyek infrastruktur awal ibukota baru yang akan ditawarkan PUPR
Baca juga: IK-CEPA ditandatangani April 2020
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Fardah Assegaf
COPYRIGHT © ANTARA 2020
Editor: Fardah Assegaf
COPYRIGHT © ANTARA 2020
0 comments:
Post a Comment