Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate ditemui usai acara peresmian kerjasama Alita dan Facebook Connectivity di Jakarta, Kamis (12/3/2020). (ANTARA/Arindra Meodia)
Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatakan seluruh informasi yang ada soal virus corona jenis baru (COVID-19) disampaikan melalui satu pintu untuk meminimalkan kabar bohong atau hoaks terkait wabah tersebut.
"Di dalam protokol itu disampaikan bahwa narasinya tunggal dari pemerintah pusat agar masyarakat mendapat informasi yang benar dan satu pintunya, deskripsinya tunggal, " kata Johnny ditemui di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Deteksi 196 hoaks, Menkominfo minta bantuan platform untuk "take down"
Informasi tersebut dapat diteruskan oleh pemerintah daerah atas narasi yang sama. Oleh sebab itu, dibutuhkan tidak hanya juru bicara medis di Kementerian Kesehatan, Achmad Yurianto, tetapi juga adanya juru bicara dari Dinas Kesehatan di provinsi dan kabupaten, yang meneruskan narasi yang sama.
"Yang kita harapkan jangan sampai informasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, tidak sejalan, tidak seirama dengan yang disampaikan oleh yang lainnya, baik pemerintah daerah, maupun sektor-sektor di luar pemerintah," kata Johnny.
Penunjukan juru bicara di tingkat dinas, dinilai Johnny perlu dilakukan, sebab dinas lebih mengetahui cara berkomunikasi dan kebiasaan masyarakat.
"Cara penyampaiannya bisa beda-beda, misalnya di Papua caranya berbeda dengan yang di Jakarta, NTT caranya berbeda barangkali dibanding dengan yang di Aceh, nah itu mungkin pentingnya," kata Johnny.
"Kedua, karena dia sudah pandemi, yang menangani tidak hanya pemerintah pusat, tetapi juga dari sisi pemerintahnya, pemerintah pusat dan daerah dan semua komponen politik dengan semua kekuatan infrastrukturnya, masyarakat juga dengan semua kekuatan yang ada kita atasi ini," kata dia.
Lebih lanjut, Johnny mengatakan penunjukan juru bicara dinas kesehatan berada di bawah pemerintah daerah -- untuk provinsi ada di gubernur, sementara kota/kabupaten ada di bawah wewenang walikota/bupati.
Seiring dengan penetapan virus corona sebagai pandemi, oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Rabu (11/3), menurut Johnny, langkah pemerintah selalu berkembang sejaan dengan perkembangan virus itu sendiri dan implikasi dampak virus non-medis.
Informasi satu pintu perlu dilakukan agar masyarakat tidak bingung dan tidak panik menghadapi penyebaran virus corona.
"Kalau masyarakat tidak bingung, tidak panik, dia pasti mengetahui apa yang dilakukannya untuk menjaga dirinya, keluarganya, masyarakatnya, lingkungannya sehingga dengan cara itu kita bisa menjaga penyebaran yang lebih luas dari pada virus COVID-19," ujar Johnny.
Baca juga: Kominfo ajak ratusan pelajar Bali perangi hoaks corona
Baca juga: Menkominfo minta masyarakat agar tidak panik soal corona
Baca juga: Kominfo deteksi 177 hoaks terkait COVID-19
"Di dalam protokol itu disampaikan bahwa narasinya tunggal dari pemerintah pusat agar masyarakat mendapat informasi yang benar dan satu pintunya, deskripsinya tunggal, " kata Johnny ditemui di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Deteksi 196 hoaks, Menkominfo minta bantuan platform untuk "take down"
Informasi tersebut dapat diteruskan oleh pemerintah daerah atas narasi yang sama. Oleh sebab itu, dibutuhkan tidak hanya juru bicara medis di Kementerian Kesehatan, Achmad Yurianto, tetapi juga adanya juru bicara dari Dinas Kesehatan di provinsi dan kabupaten, yang meneruskan narasi yang sama.
"Yang kita harapkan jangan sampai informasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, tidak sejalan, tidak seirama dengan yang disampaikan oleh yang lainnya, baik pemerintah daerah, maupun sektor-sektor di luar pemerintah," kata Johnny.
Penunjukan juru bicara di tingkat dinas, dinilai Johnny perlu dilakukan, sebab dinas lebih mengetahui cara berkomunikasi dan kebiasaan masyarakat.
"Cara penyampaiannya bisa beda-beda, misalnya di Papua caranya berbeda dengan yang di Jakarta, NTT caranya berbeda barangkali dibanding dengan yang di Aceh, nah itu mungkin pentingnya," kata Johnny.
"Kedua, karena dia sudah pandemi, yang menangani tidak hanya pemerintah pusat, tetapi juga dari sisi pemerintahnya, pemerintah pusat dan daerah dan semua komponen politik dengan semua kekuatan infrastrukturnya, masyarakat juga dengan semua kekuatan yang ada kita atasi ini," kata dia.
Lebih lanjut, Johnny mengatakan penunjukan juru bicara dinas kesehatan berada di bawah pemerintah daerah -- untuk provinsi ada di gubernur, sementara kota/kabupaten ada di bawah wewenang walikota/bupati.
Seiring dengan penetapan virus corona sebagai pandemi, oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Rabu (11/3), menurut Johnny, langkah pemerintah selalu berkembang sejaan dengan perkembangan virus itu sendiri dan implikasi dampak virus non-medis.
Informasi satu pintu perlu dilakukan agar masyarakat tidak bingung dan tidak panik menghadapi penyebaran virus corona.
"Kalau masyarakat tidak bingung, tidak panik, dia pasti mengetahui apa yang dilakukannya untuk menjaga dirinya, keluarganya, masyarakatnya, lingkungannya sehingga dengan cara itu kita bisa menjaga penyebaran yang lebih luas dari pada virus COVID-19," ujar Johnny.
Baca juga: Kominfo ajak ratusan pelajar Bali perangi hoaks corona
Baca juga: Menkominfo minta masyarakat agar tidak panik soal corona
Baca juga: Kominfo deteksi 177 hoaks terkait COVID-19
Pewarta: Arindra Meodia
Editor: Ida Nurcahyani
COPYRIGHT © ANTARA 2020
Editor: Ida Nurcahyani
COPYRIGHT © ANTARA 2020
0 comments:
Post a Comment