Kapal nelayan asal Thailand dan Vietnam yang ditangkap aparat saat mencuri ikan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Kapal-kapal itu parkir di Perairan Tarempa, Anambas yang berbatasan dengan Vietnam dan Thailand. ANTARA/Nikolas Panama
Tanjungpinang (ANTARA) - Kepulauan Riau atau Kepri merupakan provinsi yang unik sekaligus seksi. Keunikan provinsi yang berdiri sejak tahun lalu ini disebabkan berbatasan dengan sejumlah negara dan memiliki 2.408 pulau.
Lima dari tujuh kabupaten dan kota di Kepri merupakan pulau terpisah. Hanya Tanjungpinang, Ibu Kota Kepulauan Riau, yang satu daratan dengan Kabupaten Bintan.
Kabupaten Natuna, yang berada di utara Indonesia, berbatasan dengan Laut China Selatan, dan tiga negara lainnya yakni Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Konflik di Laut China Selatan setelah China mengklaim wilayah itu, menyebabkan posisi Natuna secara geopolitik dan geostrategis, menjadi krusial.
Indonesia pun membangun pangkalan pertahanan gabungan di Natuna, kemudian tahun 2019 membentuk Pangkalan Komando Gabungan Wilayah I yang bermarkas di Kota Tanjungpinang.
Perairan Kabupaten Karimun dan Kota Batam memiliki posisi penting karena berbatasan dengan Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran dan perdagangan tersibuk di dunia. Perairan Selat Malaka menghubungkan Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik melalui Laut China Selatan.
Jalur pelayaran itu merupakan rute terpendek antara kawasan timur tengah sebagai daerah penghasil minyak dan negara-negara pengguna minyak di kawasan Asia Timur dan Tenggara. Puluhan ribu kapal kapasitas besar dalam setahun melintasi Selat Malaka untuk kepentingan ekonomi. Selat Malaka sejak dahulu juga dikenal sebagai choke point minyak terbesar kedua di dunia setelah Selat Hormuz.
Jauh sebelum konflik internasional di Perairan Laut China Selatan dan aksi kejahatan yang kerap terjadi Perairan Selat Malaka, tiga peneliti, Prof. Ahmad Nurmandi, Trisno Aji Putra, dan Nikolas Panama sudah mengingatkan kepada pemerintah untuk memperhatikan Kepri melalui buku berjudul "Menjaga Indonesia dari Kepri", terbit tahun 2012.
Buku tersebut membeberkan potensi, ancaman, dan tantangan yang dihadapi Kepri sebagai salah satu beranda terdepan Indonesia. Potensi perekonomian yang besar di Natuna serta posisi strategis Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Batam, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Bintan menjadikan Kepri sebagai wilayah terseksi di Indonesia.
Posisi yang seksi itu semestinya mendorong Pemerintah Indonesia untuk lebih memperhatikan Kepri dari berbagai aspek kehidupan, terutama sektor pertahanan keamanan dan perekonomian.
Penulis buku itu juga berupaya menggeser orientasi pertahanan keamanan yang mengandalkan alutsista dan aparat yang berwenang dengan mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam di pulau-pulau untuk meningkatkan sektor perekonomian.
Penulis ingin membangun persepsi bahwa perekonomian di pulau-pulau harus bangkit sehingga ada sumber kehidupan, yang secara otomatis memperkuat pertahanan keamanan. Sebanyak 1.402 pulau di Kepri yang belum berpenghuni sekarang sebaiknya dikelola sesuai dengan potensi yang dimiliki sehingga menambah pendapatan masyarakat, daerah, dan negara.
Kepri Strategis
Pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang, Bismar Arianto, berpendapat Kepri merupakan provinsi yang strategis bagi Indonesia. Posisi strategis Kepri karena berbatasan dengan Malaysia, Vietnam, Singapura, dan Thailand.
Bila dikaji dari aspek geopolitik dan geostrategis Kepri, khususnya Natuna, posisi provinsi ini makin seksi, yang semestinya mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Perairan Natuna Utara yang berbatasan dengan Laut China Selatan merupakan jalur pelayaran internasional, yang belum lepas dari isu China menguasai perairan itu.
Mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMRAH itu mengatakan bahwa rute pelayaran internasional dari timur ke barat maupun utara ke selatan di Laut China Selatan membuat posisi Natuna Utara semakin penting di dunia.
Sementara perairan di Selat Malaka sejak dahulu juga dikenal sebagai rute pelayaran internasional tersibuk di dunia. Perdagangan internasional juga melintasi selat itu sehingga Batam, Karimun dan Bintan menempati posisi penting di mata dunia.
Menurut dia, perhatian pemerintah terhadap Kepri makin besar, khususnya pada era kepemimpinan Joko Widodo. Presiden Jokowi tercatat empat kali berkunjung ke Batam, Bintan, dan Tanjungpinang, kemudian mengambil berbagai kebijakan strategis untuk membangun beranda Indonesia di Kepri. Dana alokasi khusus yang bersumber dari APBN untuk Kepri juga mulai membaik.
Melihat Kepri, menurut dia, tidak adil jika hanya dari kepentingan politik elektoral kepemiluan. Kepri tidak akan mendapat perhatian khusus dari pusat bila diukur dari elektabilitas. Jumlah pemilih di Kepri pada pilkada tahun 2020 hanya 1,3 juta orang, sedangkan jumlah pemilih secara nasional mencapai 160 juta orang.
Persoalan itu juga menjadi perhatian Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Ansar mengatakan Kepri harus bekerja keras agar mendapatkan perhatian Pemerintah Pusat.
Ia juga berharap empat anggota DPR daerah pemilihan Kepri mendukung penuh program pembangunan Pemprov Kepri, yang tidak terlepas dari dukungan anggaran dari pusat.
"Kami juga senantiasa menjalin hubungan dengan Pemerintah Pusat agar mendapatkan dukungan mempercepat realisasi program pembangunan," kata politikus Golkar itu.
Hak Istimewa
Pengamat politik dan pemerintahan dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjungpinang, Endri Sanopaka, berpendapat Kepri layak mendapatkan hak istimewa dari pusat. Alasannya, Kepri memiliki sejarah keindonesiaan masa lampau yang melahirkan banyak pahlawan.
Selain itu, cikal bakal Bahasa Indonesia lahir dari Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang. Raja Ali Haji, yang berasal dari Pulau Penyengat, pusat Kejaraan Riau, Lingga, dan Pahang itu merupakan pencipta gubahan syair Gurindam 12. Raja Ali Haji juga telah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional yang berjasa di bidang bahasa.
Di sisi lain, Kepri merupakan teras Indonesia, yang berhadapan dengan negara tetangga. Wajah Kepri adalah wajah Indonesia, yang bertetangga dengan negara maju Malaysia dan Singapura. Kepri semestinya bersolek sehingga tidak kalah menarik dibanding kedua negara jiran itu.
Kepri, khususnya Natuna dan Kepulauan Anambas, memiliki potensi migas, yang sejak dahulu dieksploitasi untuk kepentingan asing. Gas Natuna mengalir melalui pipa menuju ke Singapura sejak puluhan tahun lalu.
Cadangan minyak Bumi di Natuna cukup besar juga menarik perhatian dunia. Selain daerah itu berbatasan dengan Laut China Selatan.
Kepri juga sebagai wilayah yang memiliki sumber daya alam lainnya, seperti granit, bauksit, timah, dan pasir laut. Namun kekayaan alam yang melimpah selama ini tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.
Dari aspek sejarah, budaya, dan sumber daya alam yang dimiliki Kepri, semestinya Pemerintah Pusat memberi hak istimewa kepada Kepri, seperti desentralisasi fiskal dan pengelolaan sumber daya perekonomian secara otonom.
Selain itu, pengelolaan sektor strategis lainnya di Kepri juga perlu mendapat perhatian khusus atau istimewa untuk memperkuat wilayah pertahanan NKRI di Kepri. Peningkatan sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan juga perlu dilakukan sehingga Kepri dapat berubah menjadi lebih maju.
Baca juga: Gubernur Kepri minta Menhub buka penerbangan Karimun-Pekanbaru
Baca juga: Pemprov Kepri kucurkan Rp9,8 miliar percantik Kota Lama Tanjungpinang
Lima dari tujuh kabupaten dan kota di Kepri merupakan pulau terpisah. Hanya Tanjungpinang, Ibu Kota Kepulauan Riau, yang satu daratan dengan Kabupaten Bintan.
Kabupaten Natuna, yang berada di utara Indonesia, berbatasan dengan Laut China Selatan, dan tiga negara lainnya yakni Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Konflik di Laut China Selatan setelah China mengklaim wilayah itu, menyebabkan posisi Natuna secara geopolitik dan geostrategis, menjadi krusial.
Indonesia pun membangun pangkalan pertahanan gabungan di Natuna, kemudian tahun 2019 membentuk Pangkalan Komando Gabungan Wilayah I yang bermarkas di Kota Tanjungpinang.
Perairan Kabupaten Karimun dan Kota Batam memiliki posisi penting karena berbatasan dengan Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran dan perdagangan tersibuk di dunia. Perairan Selat Malaka menghubungkan Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik melalui Laut China Selatan.
Jalur pelayaran itu merupakan rute terpendek antara kawasan timur tengah sebagai daerah penghasil minyak dan negara-negara pengguna minyak di kawasan Asia Timur dan Tenggara. Puluhan ribu kapal kapasitas besar dalam setahun melintasi Selat Malaka untuk kepentingan ekonomi. Selat Malaka sejak dahulu juga dikenal sebagai choke point minyak terbesar kedua di dunia setelah Selat Hormuz.
Jauh sebelum konflik internasional di Perairan Laut China Selatan dan aksi kejahatan yang kerap terjadi Perairan Selat Malaka, tiga peneliti, Prof. Ahmad Nurmandi, Trisno Aji Putra, dan Nikolas Panama sudah mengingatkan kepada pemerintah untuk memperhatikan Kepri melalui buku berjudul "Menjaga Indonesia dari Kepri", terbit tahun 2012.
Buku tersebut membeberkan potensi, ancaman, dan tantangan yang dihadapi Kepri sebagai salah satu beranda terdepan Indonesia. Potensi perekonomian yang besar di Natuna serta posisi strategis Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Batam, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Bintan menjadikan Kepri sebagai wilayah terseksi di Indonesia.
Posisi yang seksi itu semestinya mendorong Pemerintah Indonesia untuk lebih memperhatikan Kepri dari berbagai aspek kehidupan, terutama sektor pertahanan keamanan dan perekonomian.
Penulis buku itu juga berupaya menggeser orientasi pertahanan keamanan yang mengandalkan alutsista dan aparat yang berwenang dengan mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam di pulau-pulau untuk meningkatkan sektor perekonomian.
Penulis ingin membangun persepsi bahwa perekonomian di pulau-pulau harus bangkit sehingga ada sumber kehidupan, yang secara otomatis memperkuat pertahanan keamanan. Sebanyak 1.402 pulau di Kepri yang belum berpenghuni sekarang sebaiknya dikelola sesuai dengan potensi yang dimiliki sehingga menambah pendapatan masyarakat, daerah, dan negara.
Kepri Strategis
Pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang, Bismar Arianto, berpendapat Kepri merupakan provinsi yang strategis bagi Indonesia. Posisi strategis Kepri karena berbatasan dengan Malaysia, Vietnam, Singapura, dan Thailand.
Bila dikaji dari aspek geopolitik dan geostrategis Kepri, khususnya Natuna, posisi provinsi ini makin seksi, yang semestinya mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Perairan Natuna Utara yang berbatasan dengan Laut China Selatan merupakan jalur pelayaran internasional, yang belum lepas dari isu China menguasai perairan itu.
Mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMRAH itu mengatakan bahwa rute pelayaran internasional dari timur ke barat maupun utara ke selatan di Laut China Selatan membuat posisi Natuna Utara semakin penting di dunia.
Sementara perairan di Selat Malaka sejak dahulu juga dikenal sebagai rute pelayaran internasional tersibuk di dunia. Perdagangan internasional juga melintasi selat itu sehingga Batam, Karimun dan Bintan menempati posisi penting di mata dunia.
Menurut dia, perhatian pemerintah terhadap Kepri makin besar, khususnya pada era kepemimpinan Joko Widodo. Presiden Jokowi tercatat empat kali berkunjung ke Batam, Bintan, dan Tanjungpinang, kemudian mengambil berbagai kebijakan strategis untuk membangun beranda Indonesia di Kepri. Dana alokasi khusus yang bersumber dari APBN untuk Kepri juga mulai membaik.
Melihat Kepri, menurut dia, tidak adil jika hanya dari kepentingan politik elektoral kepemiluan. Kepri tidak akan mendapat perhatian khusus dari pusat bila diukur dari elektabilitas. Jumlah pemilih di Kepri pada pilkada tahun 2020 hanya 1,3 juta orang, sedangkan jumlah pemilih secara nasional mencapai 160 juta orang.
Persoalan itu juga menjadi perhatian Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Ansar mengatakan Kepri harus bekerja keras agar mendapatkan perhatian Pemerintah Pusat.
Ia juga berharap empat anggota DPR daerah pemilihan Kepri mendukung penuh program pembangunan Pemprov Kepri, yang tidak terlepas dari dukungan anggaran dari pusat.
"Kami juga senantiasa menjalin hubungan dengan Pemerintah Pusat agar mendapatkan dukungan mempercepat realisasi program pembangunan," kata politikus Golkar itu.
Hak Istimewa
Pengamat politik dan pemerintahan dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjungpinang, Endri Sanopaka, berpendapat Kepri layak mendapatkan hak istimewa dari pusat. Alasannya, Kepri memiliki sejarah keindonesiaan masa lampau yang melahirkan banyak pahlawan.
Selain itu, cikal bakal Bahasa Indonesia lahir dari Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang. Raja Ali Haji, yang berasal dari Pulau Penyengat, pusat Kejaraan Riau, Lingga, dan Pahang itu merupakan pencipta gubahan syair Gurindam 12. Raja Ali Haji juga telah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional yang berjasa di bidang bahasa.
Di sisi lain, Kepri merupakan teras Indonesia, yang berhadapan dengan negara tetangga. Wajah Kepri adalah wajah Indonesia, yang bertetangga dengan negara maju Malaysia dan Singapura. Kepri semestinya bersolek sehingga tidak kalah menarik dibanding kedua negara jiran itu.
Kepri, khususnya Natuna dan Kepulauan Anambas, memiliki potensi migas, yang sejak dahulu dieksploitasi untuk kepentingan asing. Gas Natuna mengalir melalui pipa menuju ke Singapura sejak puluhan tahun lalu.
Cadangan minyak Bumi di Natuna cukup besar juga menarik perhatian dunia. Selain daerah itu berbatasan dengan Laut China Selatan.
Kepri juga sebagai wilayah yang memiliki sumber daya alam lainnya, seperti granit, bauksit, timah, dan pasir laut. Namun kekayaan alam yang melimpah selama ini tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.
Dari aspek sejarah, budaya, dan sumber daya alam yang dimiliki Kepri, semestinya Pemerintah Pusat memberi hak istimewa kepada Kepri, seperti desentralisasi fiskal dan pengelolaan sumber daya perekonomian secara otonom.
Selain itu, pengelolaan sektor strategis lainnya di Kepri juga perlu mendapat perhatian khusus atau istimewa untuk memperkuat wilayah pertahanan NKRI di Kepri. Peningkatan sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan juga perlu dilakukan sehingga Kepri dapat berubah menjadi lebih maju.
Baca juga: Gubernur Kepri minta Menhub buka penerbangan Karimun-Pekanbaru
Baca juga: Pemprov Kepri kucurkan Rp9,8 miliar percantik Kota Lama Tanjungpinang
Editor: Achmad Zaenal M
COPYRIGHT © ANTARA 2022
0 comments:
Post a Comment