Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu berbincang dengan para pengusaha saat "Sharing Session" DPMPTSP Kota Semarang dengan Perserikatan Organisasi Indonesia Tionghoa (Porinti) Semarang dan Perkumpulan Pengusaha Indonesia Tionghoa (Perpit) Jawa Tengah, di Semarang, Jumat (23/6/2023). (ANTARA/HO-Dok Pemkot Semarang)
Semarang (ANTARA) - Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu optimistis investasi di Kota Atlas terus meningkat seiring dengan pencabutan status pandemi COVID-19 sehingga kini menjadi berstatus endemi.
"Saya tekankan bahwa saat ini waktu yang tepat untuk bangkit karena pandemi sudah dicabut. Sekarang beralih namanya endemi," kata Ita, sapaan akrab Hevearita di Semarang, Jumat.
Hal itu disampaikannya saat Sharing Session DPMPTSP Kota Semarang dengan Perserikatan Organisasi Indonesia Tionghoa (Porinti) Semarang dan Perkumpulan Pengusaha Indonesia Tionghoa (Perpit) Jawa Tengah.
Ita menjelaskan bahwa pencabutan status pandemi semakin memudahkan investasi masuk ke Kota Semarang sehingga para pengusaha pun diajak untuk bertukar pikiran mengenai langkah investasi ke depan.
"Pengurusan perizinan sekarang kan juga lebih cepat. Memang perizinan tidak hanya di DPM PTSP (Dinas Penanaman Modal-Pelayanan Terpadu Satu Pintu), tetapi dinas-dinas lain juga," katanya.
Misalnya, untuk pengurusan Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Tata Ruang, kemudian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) di Dinas Lingkungan Hidup.
"Untuk BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) ketika balik nama kan di Bapenda (Badan Pendapatan Daerah). Ya, semua harus berjalan. Dinas-dinas terkait harus mendukung," katanya.
Selain perizinan, ia mengingatkan bahwa infrastruktur juga berpengaruh terhadap investasi karena berkaitan dengan akses di suatu wilayah, seperti kondisi jalan, akses menuju bandara, pelabuhan, termasuk juga kaitannya dengan banjir.
"Jadi, mau izinnya cepat, dan sebagainya, tetapi infrastruktur enggak mendukung kan sama aja. Makanya, ketika Menteri PUPR rawuh (datang) ke sini, kami minta beberapa sarana mendukung pembenahan infrastruktur," katanya.
Demikian juga dengan penanganan banjir, Ita mengatakan bahwa Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana sudah menggarap normalisasi beberapa sungai sebagai antisipasi.
Tahun ini, kata dia, sudah ada beberapa investasi masuk, seperti wilayah POJ (Pearl Of Java) dengan hotel, apartemen, dan mal, kemudian di wilayah Pedurungan (sport center dan apartemen), dan kawasan Semarang Atas (hotel dan mal).
"Kami yakin (investasi naik, red.). Kan enggak mungkin pengusaha memasukkan atau berinvestasi kalau enggak dihitung bagaimana kondisi Kota Semarang," pungkasnya.
Presiden RI Joko Widodo mengumumkan per Rabu (21/6), Indonesia resmi memasuki masa endemi COVID-19 setelah mencabut status pandemi yang berlaku selama tiga tahun terakhir.
Presiden menyebut sejumlah pertimbangan dalam memutuskan pencabutan status pandemi, antara lain angka kasus COVID-19 harian hampir nihil dan 99 persen masyarakat telah memiliki antibodi COVID-19.
Baca juga: Wali Kota sebut Pakuwon rencanakan investasi Rp2 triliun di Semarang
Baca juga: Toray bangun pabrik kaos dalam di Semarang
"Saya tekankan bahwa saat ini waktu yang tepat untuk bangkit karena pandemi sudah dicabut. Sekarang beralih namanya endemi," kata Ita, sapaan akrab Hevearita di Semarang, Jumat.
Hal itu disampaikannya saat Sharing Session DPMPTSP Kota Semarang dengan Perserikatan Organisasi Indonesia Tionghoa (Porinti) Semarang dan Perkumpulan Pengusaha Indonesia Tionghoa (Perpit) Jawa Tengah.
Ita menjelaskan bahwa pencabutan status pandemi semakin memudahkan investasi masuk ke Kota Semarang sehingga para pengusaha pun diajak untuk bertukar pikiran mengenai langkah investasi ke depan.
"Pengurusan perizinan sekarang kan juga lebih cepat. Memang perizinan tidak hanya di DPM PTSP (Dinas Penanaman Modal-Pelayanan Terpadu Satu Pintu), tetapi dinas-dinas lain juga," katanya.
Misalnya, untuk pengurusan Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Tata Ruang, kemudian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) di Dinas Lingkungan Hidup.
"Untuk BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) ketika balik nama kan di Bapenda (Badan Pendapatan Daerah). Ya, semua harus berjalan. Dinas-dinas terkait harus mendukung," katanya.
Selain perizinan, ia mengingatkan bahwa infrastruktur juga berpengaruh terhadap investasi karena berkaitan dengan akses di suatu wilayah, seperti kondisi jalan, akses menuju bandara, pelabuhan, termasuk juga kaitannya dengan banjir.
"Jadi, mau izinnya cepat, dan sebagainya, tetapi infrastruktur enggak mendukung kan sama aja. Makanya, ketika Menteri PUPR rawuh (datang) ke sini, kami minta beberapa sarana mendukung pembenahan infrastruktur," katanya.
Demikian juga dengan penanganan banjir, Ita mengatakan bahwa Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana sudah menggarap normalisasi beberapa sungai sebagai antisipasi.
Tahun ini, kata dia, sudah ada beberapa investasi masuk, seperti wilayah POJ (Pearl Of Java) dengan hotel, apartemen, dan mal, kemudian di wilayah Pedurungan (sport center dan apartemen), dan kawasan Semarang Atas (hotel dan mal).
"Kami yakin (investasi naik, red.). Kan enggak mungkin pengusaha memasukkan atau berinvestasi kalau enggak dihitung bagaimana kondisi Kota Semarang," pungkasnya.
Presiden RI Joko Widodo mengumumkan per Rabu (21/6), Indonesia resmi memasuki masa endemi COVID-19 setelah mencabut status pandemi yang berlaku selama tiga tahun terakhir.
Presiden menyebut sejumlah pertimbangan dalam memutuskan pencabutan status pandemi, antara lain angka kasus COVID-19 harian hampir nihil dan 99 persen masyarakat telah memiliki antibodi COVID-19.
Baca juga: Wali Kota sebut Pakuwon rencanakan investasi Rp2 triliun di Semarang
Baca juga: Toray bangun pabrik kaos dalam di Semarang
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Nurul Aulia Badar
COPYRIGHT © ANTARA 2023
0 comments:
Post a Comment