Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) bersama Ketua MPR Bambang Soesatyo (kiri), Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri) dan Ketua DPD AA Lanyalla Mahmud Mattalitti (tengah) berswafoto dengan peserta seusai mengikuti Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww/aa
Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani saat membuka Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024 di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa DPR RI bersama pemerintah telah selesai membahas 64 undang-undang sejak tahun 2019 hingga saat ini
"Kami sampaikan kinerja pembentukan undang-undang sejak tahun 2019 hingga saat ini yang merupakan sejumlah undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI bersama pemerintah, yaitu sejumlah 64 undang-undang melalui alat kelengkapan DPR RI," kata Puan saat menyampaikan pidato pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Puan lantas merinci jumlah produk legislasi yang telah selesai dibahas oleh alat kelengkapan dewan DPR RI bersama pemerintah secara berturut-turut, yakni Komisi I ada enam undang-undang; Komisi II (26 undang-undang), Komisi III (6 undang-undang), Komisi V (1 undang-undang), Komisi VI (5 undang-undang), dan Komisi VII (1 undang-undang).
"Komisi IX dan wakil pemerintah telah menyelesaikan satu undang-undang, Komisi X dan wakil pemerintah telah menyelesaikan dua undang-undang, Komisi XI dan wakil pemerintah telah menyelesaikan lima undang-undang,” ucapnya.
Baca juga: Puan gunakan baju adat dayak di Sidang Tahunan MPR 2023
Kemudian, lanjut dia, Badan Legislasi DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan tujuh undang-undang; Badan Anggaran DPR telah menyelesaikan satu undang-undang, selain Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Panitia Khusus DPR telah menyelesaikan tiga undang-undang.
Puan menambahkan pada Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024, DPR bersama pemerintah dan juga DPD RI akan meneruskan pembahasan 13 rancangan undang-undang (RUU) yang saat ini masih berada pada pembicaraan tingkat pertama dan RUU lainnya yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2023.
"DPR RI akan menuntaskan setiap pembahasan rancangan undang-undang tersebut secara optimal dengan memperhatikan landasan konstitusional, aspek sosiologis, ekonomi, politik, dan juga aspirasi rakyat,” katanya.
Baca juga: Anggota DPR harap BKKBN maksimalkan peran penanganan stunting
Saat mengawali pidato, Puan menyebut bahwa berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR RI telah hadir 385 orang anggota dari seluruh unsur fraksi DPR RI. Sidang pembukaan masa sidang tersebut dihadiri Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Dalam agenda Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024, Presiden Jokowi akan menyampaikan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya kepada DPR.
Baca juga: Jokowi sedih kebebasan demokrasi dilampiaskan dengan fitnah
Baca juga: Presiden salami hingga diajak swafoto anggota MPR
Baca juga: Wakil Ketua Komisi II DPR tegaskan pemilu tetap ikuti UUD 1945
"Kami sampaikan kinerja pembentukan undang-undang sejak tahun 2019 hingga saat ini yang merupakan sejumlah undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI bersama pemerintah, yaitu sejumlah 64 undang-undang melalui alat kelengkapan DPR RI," kata Puan saat menyampaikan pidato pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Puan lantas merinci jumlah produk legislasi yang telah selesai dibahas oleh alat kelengkapan dewan DPR RI bersama pemerintah secara berturut-turut, yakni Komisi I ada enam undang-undang; Komisi II (26 undang-undang), Komisi III (6 undang-undang), Komisi V (1 undang-undang), Komisi VI (5 undang-undang), dan Komisi VII (1 undang-undang).
"Komisi IX dan wakil pemerintah telah menyelesaikan satu undang-undang, Komisi X dan wakil pemerintah telah menyelesaikan dua undang-undang, Komisi XI dan wakil pemerintah telah menyelesaikan lima undang-undang,” ucapnya.
Baca juga: Puan gunakan baju adat dayak di Sidang Tahunan MPR 2023
Kemudian, lanjut dia, Badan Legislasi DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan tujuh undang-undang; Badan Anggaran DPR telah menyelesaikan satu undang-undang, selain Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Panitia Khusus DPR telah menyelesaikan tiga undang-undang.
Puan menambahkan pada Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024, DPR bersama pemerintah dan juga DPD RI akan meneruskan pembahasan 13 rancangan undang-undang (RUU) yang saat ini masih berada pada pembicaraan tingkat pertama dan RUU lainnya yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2023.
"DPR RI akan menuntaskan setiap pembahasan rancangan undang-undang tersebut secara optimal dengan memperhatikan landasan konstitusional, aspek sosiologis, ekonomi, politik, dan juga aspirasi rakyat,” katanya.
Baca juga: Anggota DPR harap BKKBN maksimalkan peran penanganan stunting
Saat mengawali pidato, Puan menyebut bahwa berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR RI telah hadir 385 orang anggota dari seluruh unsur fraksi DPR RI. Sidang pembukaan masa sidang tersebut dihadiri Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Dalam agenda Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024, Presiden Jokowi akan menyampaikan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya kepada DPR.
Baca juga: Jokowi sedih kebebasan demokrasi dilampiaskan dengan fitnah
Baca juga: Presiden salami hingga diajak swafoto anggota MPR
Baca juga: Wakil Ketua Komisi II DPR tegaskan pemilu tetap ikuti UUD 1945
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2023
0 comments:
Post a Comment