Ketua Umum Solmet Silfester Matutina (kiri) dan Ketua Umum KNPI Ilyas Indra (kanan) pada diskusi publik "Refleksi Kemerdekaan RI: Mengapresiasi dan Mendukung Penuh Kinerja Presiden Jokowi untuk Indonesia Maju" di Kampus Akademi Tunas Bangsa, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (16/8/2023). (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)
Jakarta (ANTARA) - Organisasi Relawan Solidaritas Merah Putih (Solmet) dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menyatakan sepakat tegak lurus dengan Presiden Joko Widodo dalam mendukung Calon Presiden (Capres) 2024.
Ketua Umum Solmet Silfester Matutina menyebut pihaknya tidak akan terburu-buru mendeklarasikan capres yang didukung. Terlebih, saat ini belum ada pasangan capres dan calon wakil presiden (cawapres) serta koalisi partai politik (parpol) yang pasti.
“Solmet dan KNPI sepakat tidak akan gegabah dan buru-buru untuk deklarasi mendukung capres tertentu, selain karena saat ini semuanya baru dalam tahap bakal capres, juga belum ada cawapres yang definitif, serta koalisi partai yang ada masih belum solid,” kata Silfester dalam keterangan diterima di Jakarta, Sabtu.
Menjelang batas akhir pendaftaran capres-cawapres pada 25 November 2023, Silfester menyebut pihaknya akan mengamati rekam jejak, visi, misi, hingga komitmen para bakal capres-cawapres.
“Termasuk, berdiskusi dan meminta arahan dari Presiden Jokowi karena Presiden Jokowi tentunya sangat paham siapa capres atau cawapres yang diperlukan Indonesia dan mampu mengatasi situasi dunia yang tidak baik-baik saja,” imbuhnya.
Dia mengatakan tidak ingin salah mendukung capres karena nantinya berdampak kepada Indonesia. Dia menghindari capres yang ingin melanggengkan oligarki partai politik, pengusaha hitam, dan kekuatan asing.
Baca juga: Ketum Solmet nilai Gibran panutan bagi anak muda bangun Indonesia
Baca juga: Ketum Solmet: Rakyat Indonesia cerdas dalam pilih penerus Jokowi
Menurutnya, rakyat Indonesia membutuhkan pasangan capres-cawapres yang menaruh hati untuk rakyat, serta memiliki watak pemberani yang tidak didikte oleh pihak mana pun. Di samping itu, sosok yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju dan mampu melewati situasi global yang tidak menentu.
“Tentunya sebagai organisasi resmi yang mempunyai AD/ART dan terdaftar di lembaran negara, maka kami mempunyai mekanisme tersendiri yang tidak bisa dipengaruhi siapa pun, kecuali Presiden Jokowi atau hanya mengikuti euforia semata hasil pencitraan capres yang palsu,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Umum KNPI Ilyas Indra mengatakan bahwa pihaknya menginginkan pasangan capres-cawapres yang mampu melanjutkan program Jokowi. Hal tersebut, kata dia, untuk kepentingan rakyat dan mencapai Indonesia Emas 2045.
"KNPI sepemahaman dengan Solmet. Kami akan mendukung capres-cawapres yang bisa melanjutkan pembangunan dan program Presiden Jokowi di berbagai bidang kehidupan,” kata Ilyas.
Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.
Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.
Ketua Umum Solmet Silfester Matutina menyebut pihaknya tidak akan terburu-buru mendeklarasikan capres yang didukung. Terlebih, saat ini belum ada pasangan capres dan calon wakil presiden (cawapres) serta koalisi partai politik (parpol) yang pasti.
“Solmet dan KNPI sepakat tidak akan gegabah dan buru-buru untuk deklarasi mendukung capres tertentu, selain karena saat ini semuanya baru dalam tahap bakal capres, juga belum ada cawapres yang definitif, serta koalisi partai yang ada masih belum solid,” kata Silfester dalam keterangan diterima di Jakarta, Sabtu.
Menjelang batas akhir pendaftaran capres-cawapres pada 25 November 2023, Silfester menyebut pihaknya akan mengamati rekam jejak, visi, misi, hingga komitmen para bakal capres-cawapres.
“Termasuk, berdiskusi dan meminta arahan dari Presiden Jokowi karena Presiden Jokowi tentunya sangat paham siapa capres atau cawapres yang diperlukan Indonesia dan mampu mengatasi situasi dunia yang tidak baik-baik saja,” imbuhnya.
Dia mengatakan tidak ingin salah mendukung capres karena nantinya berdampak kepada Indonesia. Dia menghindari capres yang ingin melanggengkan oligarki partai politik, pengusaha hitam, dan kekuatan asing.
Baca juga: Ketum Solmet nilai Gibran panutan bagi anak muda bangun Indonesia
Baca juga: Ketum Solmet: Rakyat Indonesia cerdas dalam pilih penerus Jokowi
Menurutnya, rakyat Indonesia membutuhkan pasangan capres-cawapres yang menaruh hati untuk rakyat, serta memiliki watak pemberani yang tidak didikte oleh pihak mana pun. Di samping itu, sosok yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju dan mampu melewati situasi global yang tidak menentu.
“Tentunya sebagai organisasi resmi yang mempunyai AD/ART dan terdaftar di lembaran negara, maka kami mempunyai mekanisme tersendiri yang tidak bisa dipengaruhi siapa pun, kecuali Presiden Jokowi atau hanya mengikuti euforia semata hasil pencitraan capres yang palsu,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Umum KNPI Ilyas Indra mengatakan bahwa pihaknya menginginkan pasangan capres-cawapres yang mampu melanjutkan program Jokowi. Hal tersebut, kata dia, untuk kepentingan rakyat dan mencapai Indonesia Emas 2045.
"KNPI sepemahaman dengan Solmet. Kami akan mendukung capres-cawapres yang bisa melanjutkan pembangunan dan program Presiden Jokowi di berbagai bidang kehidupan,” kata Ilyas.
Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.
Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2023
0 comments:
Post a Comment