Showing posts with label Omnibus Law. Show all posts
Thursday, November 12, 2020

Anggota DPR minta pemerintah memperjelas status Omnibus Law Perpajakan

  Anggota DPR RI Andreas Eddy Susetyo (Foto: Ist) (Foto: Ist/) Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Legislasi DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengat...
Monday, October 19, 2020

Polda Metro tetapkan 131 tersangka ricuh demo Omnibus Law

  Polisi menembakan gas air mata ke arah massa aksi penolak UU Cipta Kerja di kawasan Tugu Tani, Jakarta, Selasa (13/10/2020). ANTARA FOTO/H...
Thursday, October 15, 2020

Pemprov NTB bedah Omnibus Law bersama seluruh elemen

  Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H Zulkieflimansyah didampingi Sekertaris Daerah NTB, Lalu Gita Ariadi dan dimoderatori oleh Asisten II...
Monday, October 12, 2020

Polda Metro siapkan personel kawal demo Omnibus Law di Istana Negara

  Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana (kedua kanan), Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono (kedua kiri) dan Kabid Humas Polda Metro ...
Wednesday, March 11, 2020

Ganjar siap sampaikan opini publik Omnibus Law kepada Jokowi

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat berbicara pada acara Musrenbangwil. (ANTARA/HO-Humas Pemprov Jawa Tengah) Semarang (ANTARA) -...

Buka Munas ADEKSI, Wapres: Omnibus Law tak hilangkan otonomi daerah

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin seusai membuka Musyawarah Nasional V Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) di Mataram, Lombok N...
Friday, March 6, 2020

Sambangi Istana, Ketum Golkar bahas Corona dan Omnibus Law

Ketua Umum Golkar sekaligus Menko Perekonomian Airlangga Hartarto seusai bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat. (Rangg...

Omnibus Law Keamanan Laut, Mahfud tinjau kesiapan Bakamla

Menko Polhukam Mahfud MD (ANTARA/Zuhdiar Laeis) Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD men...
Thursday, February 20, 2020

Jokowi tekankan seluruh pihak bisa beri masukan terkait "omnibus law"

Presiden RI Joko Widodo didampingi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (kanan) dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri), di Jakarta, Kam...
Wednesday, February 19, 2020

Asosiasi nilai "omnibus law" permudah izin kepelabuhanan

Ketua Umum Abupi Aulia Febrial. ANTARA/Juwita Trisna Rahayu Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (Abupi) menila...

Puan minta masukan ulama terkait RUU Omnibus Law

  Ketua DPR RI Puan Maharani saat menghadiri Rapat Pleno Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Gedung MUI, Jakart...
Tuesday, February 18, 2020

Omnibus Law kekang pers, Mahfud: Tidak boleh

Dokumentasi - Jurnalis berunjukrasa di depan Gedung DPRD Malang, Jawa Timur, Jumat (25/1/2019). ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/wsj. Say...

Omnibus Law salah ketik, Mahfud: Cuma satu pasal

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/2/2020). ANTARA/Indra Arief/aa. ...
Sunday, February 16, 2020

Omnibus Law, Bima Arya tak setuju IMB dihapus

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto (kedua kanan) memberi paparan bersama politisi PDI Perjuangan Rokhmin Dahuri ...
Wednesday, February 12, 2020

Pemerintah resmi ubah nama Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) menyerahkan surat presiden (surpres) tentang Rancangan Undang-undang ...